Hingga saat ini sudah ada 33 Provinsi yang menetapkan UMP tahun 2023 berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kep. Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY, Jawa Tengah, Banten, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) membekukan belasan produk yang diduga barang impor dari katalog elektronik atau e-katalog pengadaan barang dan jasa pemerintah. Salah satu alasannya, produk itu tidak memiliki kesesuaian dengan penyedia yang terdaftar. Selain itu, sudah ada subtitusi produk serupa yang dibuat produsen lokal. Kepala LKPP Hendrar Prihadi
Sejumlah provinsi telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023, di antaranya Banten, Jawa Timur, dan Jambi. Kenaikan UMP di setiap daerah berbeda-beda, tetapi dibatasi maksimal 10 persen. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dalam laporan terbarunya menyebut bahwa pasar tenaga kerja di kawasan Asia Pasifik mulai pulih dari dampak pandemi Covid-19. Berdasarkan laporan Asia-Pacific Employment and Social Outlook 2022 yang dirilis ILO, jumlah pekerjaan di kawasan Asia Pasifik pada 2022 adalah 2,0 persen di atas tingkat sebelum krisis 2019, atau pulih dari kehilangan lebih dari
Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Penunjukan Yudo diketahui lewat Surat Presiden (Surpres) usulan Panglima TNI baru yang diserahkan pemerintah kepada DPR pada Rabu (23/11). Surpres tersebut diantar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan diterima Ketua DPR RI Puan Maharani.
Nasib program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dijalankan Badan Pusat Statistik atau BPS kini terombang-ambing. Data yang BPS kumpulkan berpotensi tak terpakai usai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) ke Bappenas yang isinya mengembalikan Rancangan Peraturan Presiden tentang Reformasi Sistem Perlindungan Sosial yang bakal jadi payung hukum program Regsosek. Dalam surat
Pemerintah Kabupaten Cianjur meminta bantuan bagi warga korban gempa disalurkan melalui posko terpusat pemerintah dan orgranisasi kemanusian buat mempermudah proses evakuasi dan penanganan. Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan iring-iringan kendaraan donasi menghambat kendaraan petugas gabungan yang hendak melakukan evakuasi, terutama bagi warga yang dirujuk ke rumah sakit. Beberapa hari terakhir, jelas
Aksi protes terhadap kebijakan ketat nol Covid-19 di China kembali berlangsung di Shanghai dan Beijing pada Ahad (27/11/2022) sore. Aksi ini melanjutkan serangkaian protes yang telah menyebar ke seluruh negeri. Sejak Jumat (24/11/2022) orang-orang mengadakan protes di seluruh China. Kemarahan para pengunjuk rasa dipicu oleh kematian dari kebakaran di sebuah
Pemerintah provinsi di seluruh Indonesia wajib mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 maksimal pada Senin (28/11). Meski diprotes oleh pengusaha, sepertinya kenaikan UMP akan mengacu ke aturan baru dari Kementerian Ketenagakerjaan. Secara prinsip, para pengusaha meminta upah minimum Tahun 2023 harus dilandaskan formula perhitungan dari Undang-Undang Cipta Kerja dengan turunannya Peraturan
Ekonom Universitas Gajah Mada Revrisond Baswir menyatakan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) menjadi momentum bagi para pelaku koperasi simpan pinjam (KSP) untuk mendapatkan perlakuan yang setara dengan pelaku bisnis yang lain. Hal ini dimungkinkan karena ada pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap KSP, sehingga koperasi di
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merespons rencana gugatan pengusaha terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023. Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan pihaknya menghargai hak konstitusional para pengusaha. Namun, permenaker itu disebut telah mempertimbangkan kondisi saat ini. Rencana gugatan terhadap Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 disampaikan oleh
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mempertimbangkan pemberian bantuan untuk mengatasi badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sedang melanda Tanah Air saat ini. “Kami akan melihat instrumen mana yang bisa dibantu dan siapa yang harus dibantu, apakah korporasi-nya atau buruh-nya,” ungkap Sri Mulyani. Jika memang nanti buruh yang terkena atau terancam PHK
