Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menerbitkan aturan baru; tenaga atau pegawai honorer di instansi pemerintah berhak mendapatkan jaminan sosial. Hak itu tertuang dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemberian Perlindungan Berupa Manfaat Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan kematian Bagi Pegawai Non-Pegawai
Sebuah surat dengan kop surat Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, meminta bantuan Tunjangan Hari Raya (THR) tersebar di masyarakat. Surat yang ditandatangani dan dicap atas nama Kepala BNN Kota Tasikmalaya Iwan Kurniawan Hasyim itu tersebar di sejumlah grup WhatsApp wartawan maupun masyarakat Kota Tasikmalaya, sejak Selasa (11/4).
Kementerian Pertanian tengah mengupayakan agar sentra penggilingan beras mempunyai gudang yang mampu menyimpan hasil panen petani sebagai salah satu upaya untuk menjaga kekuatan cadangan stok beras masyarakat. Direktur PPHP Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Batara Siagian menilai melalui pembentukan gudang beras di sentra penggilingan juga akan mampu menekan harga beras karena stok beras bisa didistribusikan secara bertahap sesuai kebutuhan. Menurutnya,
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno meresmikan Desa Iboih Kota Sabang, Aceh, sebagai desa wisata terbaik tahun 2023. Ia menjelaskan dengan penetapan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tersebut, Desa Wisata Iboih akan ikut berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisata. Sandiaga menyebutkan jumlah peserta Anugerah Desa Wisata Indonesia
Komisi II DPR RI mendorong Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyelesaikan penghapusan tenaga honorer sebelum 28 November 2023. Adapun tenggat waktu tersebut mengacu pada Pasal 99 Ayat (2) PP Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Komisi II DPR pun memberikan
Pemerintah terpaksa harus melakukan impor beras karena faktanya di lapangan hingga hari ini produksi beras dalam negeri tak ada. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan data BPS yang dipakai oleh Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa produksi beras dalam negeri tahun ini surplus 7,5 juta ton. Faktanya, kata Budi di lapangan hingga saat ini Bulog susah mendapatkan
Kementerian Keuangan menyebut sebanyak 193 pegawai telah mendapatkan hukuman disiplin terkait transaksi mencurigakan Rp 349 triliun. Hal ini menyusul adanya 200 surat yang dikirimkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan mekanisme penindaklanjutan laporan hasil analisis dan laporan hasil pemeriksaan terkait tindakan
Direktur Pengembangan Usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk M. Agus Setiawan mengatakan pemerintah bakal membatasi pengisian bahan bakar minyak (BBM) agar tidak terjadi penumpukan di rest area saat mudik. “Di kondisi tertentu kami memberikan batasan jumlah BBM yang bisa diisi oleh kendaraan. Memang imbauannya sudah mengisi full tank. Apabila antrean di
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyetujui masa konsesi Kereta Cepat Jakarta Bandung yang dioperasikan oleh Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) selama 80 tahun. Masa konsesi itu dinilai cukup oleh pemerintah bagi KCIC untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan selama proyek pembangunan. Direktur Jenderal Perekeretaapian, Kemenhub, Risal Wasal, menjelaskan persetujuan masa konsesi belum diterbitkan secara resmi oleh pemerintah
Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Arianti Anaya menyebutkan saat ini Indonesia masih kekurangan sekitar 30 ribu dokter spesialis, sedangkan persebaran kalangan mereka yang ada saat ini belum merata. Indonesia membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun untuk memenuhi jumlah dokter spesialis, dengan asumsi penyelenggara program studi dokter spesialis menghasilkan lulusan spesialis sekitar 2.700
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyarankan pemerintah agar mengevaluasi ulang aturan pembatasan perlintasan angkutan logistik selama masa mudik lebaran. Aturan tersebut dinilai akan berdampak pada pasokan barang konsumsi serta mengganggu kegiatan perdagangan. Pengurus Bidang Kebijakan Publik Apindo, Lucia Karina mengungkapkan, salah satu sektor terdampak dari aturan tersebut adalah pasokan air minum
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan pemerintah perlu mewaspadai agar penciptaan pasar kendaraan listrik dalam negeri nantinya tidak hanya dikuasai oleh produk impor perusahaan asing. Agar tidak dikuasai produk impor, kata dia, insentif kendaraan listrik harus mensyaratkan produk dibuat oleh pabrik di Indonesia, serta harus mensyaratkan Tingkat Komponen
