Ojek online atau ojol melalui asosiasi Garda Indonesia menyampaikan lima permohonan kepada Presiden Joko Widodo. Permintaan ini diutarakan melalui surat terbuka dalam aksi demo yang dilakukan pengemudi Ojol pada Senin 29 Agustus 2022. Permohonan pertama, yakni Garda menginginkan pemerintah mendorong legalitas ojol agar masuk dalam prolegnas DPR 2022/2023. Kedua, Garda menolak
Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 kembali mengeluarkan ketentuan dan syarat perjalanan terbaru pada Sabtu, 27 Agustus 2022. Dalam surat edaran terbaru tersebut, setiap pelaku perjalanan diwajibkan menerima vaksin Covid-19 dosis ketiga atau vaksin booster. Aturan ini berlaku baik menggunakan pesawat, kereta api, kapal, kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Dalam aturan terbaru Pelaku Perjalanan
Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menjadi satu dari empat RUU yang diusulkan pemerintah masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Namun, usulan tersebut ditolak oleh sejumlah anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR. Anggota Baleg Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zainuddin Maliki misalnya, ia
Vice President of Corporate Communication PT Angkasa Pura II (Persero) Akbar Putra Mardhika mengatakan bandara-bandara yang dikelola perseroan saat ini berupaya mencegah penyebaran cacar monyet atau monkeypox. Untuk mendukung upaya pencegahan meluasnya cacar monyet, Angkasa Pura II menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan. Adapan pengawasan kesehatan dilakukan berupa pengamatan visual untuk melihat
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membantah kabar soal peretasan yang menyasar website Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Kemenkumham juga membantah isu jual beli data pegawai karena aksi peretasan itu. Kepala Bagian Humas Kemkumham, Tubagus Erif Faturahman mengakui memang ada data yang diperjualbelikan. Tetapi data tersebut tidak sesuai dengan data di dalam
Aktivis Pendidikan dari Vox Populi Institute, Indra Charismiadji, meminta agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU) Sisdiknas untuk ditunda. Dengan pendekatan seperti omnibus law, RUU tersebut dinilai belum mencakup keseluruhan UU yang berhubungan dengan pendidikan. RUU Sisdiknas hanya akan menyatukan tiga UU, yakni UU Sisdiknas Tahun 2003, UU Guru dan
Beberapa waktu terakhir, Dua BUMN, PT PLN (Persero) dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, diterpa isu kebocoran data pelanggan yang dijual di situs internet. Kini giliran perusahaan negara operator jalan tol, PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang menghadapi isu serupa. Dugaan kebocoran data menimpa anak usaha PT Jasa Marga yakni
Menteri BUMN Erick Thohir menyebut selama ini harga pertamax (RON 92) yang dijual oleh PT Pertamina (Persero) juga disubsidi pemerintah. Pemberian subsidi itu terlihat dari harga pertamax yang saat ini dijual di SPBU PT Pertamina (Persero) yang hanya Rp12.500 per liter. Padahal di SPBU Shell, harga BBM RON 92 berada di kisaran Rp17 ribu per
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksin cacar monyet akan didistribusikan mulai akhir tahun ini. Distribusi vaksin tersebut akan disalurkan secara terbatas. Vaksin akan diberikan secara terbatas kepada masyarakat immunocompromised (memiliki risiko infeksi yang lebih tinggi). Hal ini karena sebagian besar masyarakat di tahun 1980 sudah pernah menerima vaksinasi
Data terbaru Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat (AS) mengkonfirmasi cacar monyet tembus lebih dari 15.000 kasus di 50 negara bagian. Sebanyak 15.433 kasus cacar monyet telah dilaporkan secara nasional per Senin (22/8/2022). Sejauh ini, Amerika Serikat memiliki jumlah kasus cacar monyet tertinggi di dunia. Berdasarkan data tersebut,
Menteri Keuangan Sri Mulyani ingin merombak skema dana pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari pay as you go menjadi skema fully funded karena membebani keuangan negara. Wacana ini muncul karena dengan skema saat ini APBN mempunyai tanggungan sebesar Rp2.800 triliun untuk program pensiun PNS, TNI dan Polri. Estimasi tanggungan negara
Keputusan pemerintah untuk menggunakan skema perhitungan upah minimum provinsi (UMP) 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mendapat sambutan baik dari pengusaha, namun buruh kecewa. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang menyatakan perhitungan UMP 2023 bakal sama dengan tahun ini menggunakan PP 36/2021. Ketua Umum
