Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengakui harga beras, gula pasir, telur dan daging ayam melonjak saat ini. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR mengatakan hal itu terlihat dari harga jual di atas harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan pembelian (HAP). “Terdapat
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, Indonesia akan terus mengalami defisit perumahan bila pemerintah daerah setempat lepas tangan terhadap kesulitan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memperoleh hunian. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna menyebutkan sepanjang 2021 angka backlog perumahan secara nasional mencapai 12,7
Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman seluruh Indonesia (GAPMMI) mendukung keputusan pemerintah yang menetapkan produsen air minum dalam kemasan (AMDK) untuk memasang label peringatan bahaya BPA (Bisphenol A) pada kemasan galon guna ulang polikarbonat. Ketua GAPMMI Adhi Lukman menyatakan keputusan pemerintah yang mewajibkan pemasangan label peringatan bahaya BPA pada kemasan galon guna ulang
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk tim investigasi untuk menangani permasalahan pro dan kontra terkait kegiatan dan pengajaran di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dia mengatakan tim itu terdiri dari unsur pendidikannya, aparat penegak hukum, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan unsur birokrasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dinas Kesehatan Provinsi Bali mengaku belum bisa menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) rabies. Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali, I Wayan Widya mengatakan bahwa untuk status KLB belum bisa ditetapkan karena dari data kasus kematian di Bali tahun 2023 tidak tinggi. Ia menerangkan untuk data
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan terus mengupayakan langkah pencegahan serangan siber dan pencucian uang. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan hal tersebut menjadi perhatian dan prioritas OJK. Kerugian masyarakat akibat investasi ilegal dalam kurun waktu tujuh sampai delapan tahun terakhir berkisar Rp 5 triliun. “Satgas yang ada di bawah koordinasi OJK yakni SWI
Peluncuran Satelit Republika Indonesia (SATRIA)-1 berlangsung sukses. Satelit multifungsi milik Pemerintah itu akan menempati orbit 146°BT tepat di atas Pulau Papua. Plt Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo, Arief Tri Hardiyanto, mengharapkan agar SATRIA-1 akan menempati orbit dan beroperasi dengan baik. Arief menjelaskan, setelah ini SATRIA-1 akan dipantau oleh Thales
Badan Informasi Geospasial (BIG) meresmikan dan membakukan 17.024 nama pulau di Indonesia. Jumlah ini lebih banyak daripada hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) 2021. Berdasarkan survei BPS 2021, jumlah total pulau di Indonesia mencapai 16.766 buah, naik dari 2019 dan 2018 yang berada di angka 16.056 pulau. Penamaan nama baku bagi kepulauan di Indonesia
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyerahkan draf revisi Undang-undang (RUU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, beserta Surat Presiden (Surpres) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Himawan Hariyoga menjelaskan surpres tersebut sudah diserahkan kepada DPR Selasa (19/6) ini. Selanjutnya, revisi UU IKN tersebut akan dibahas bersama pemerintah
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tidak mau memasukkan kembali pasal yang mengatur belanja wajib (mandatory spending) untuk kesehatan sebesar 5 persen di Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan. Di UU lama, kewajiban itu diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Besarannya 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD.
Fenomena gelombang panas mulai kembali melanda India. Bahkan, kondisi ini telah memakan hampir 100 korban jiwa. Setidaknya 96 orang tewas di dua negara bagian terpadat India, Uttar Pradesh dan Bihar. di mana pihak berwenang memperingatkan penduduk berusia di atas 60 tahun dan lainnya yang menderita berbagai penyakit untuk tinggal di
Pemerintah berencana menghapus kelas iuran BPJS Kesehatan I, II, dan III. Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS JKN) alias kelas standar di seluruh rumah sakit (RS) mulai 1 Januari 2025. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono mengatakan penerapan KRIS menitikberatkan pada perbaikan tempat tidur. Sebelumnya, kelas I memiliki
