Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mewaspadai kerawanan politik uang (money politik) di masa tenang pemilu tahun 2024. Mereka pun mewaspadai praktik kampanye di masa tenang dan lembaga survei mengumumkan hasil survei. Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan apabila peserta pemilu masih melakukan kampanye di masa tenang maka hal itu merupakan
Badan Legislasi (Baleg) DPR melakukan pengambilan keputusan tingkat I terhadap revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sembilan fraksi di DPR juga menyetujui keputusan untuk RUU tersebut dapat dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU. Terdapat tujuh poin utama dalam revisi UU Desa, dimana salah satunya adalah
Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Moch Amin Nurdin menilai bahwa akar masalah dari jatuhnya BPR adalah karena tata kelola yang kurang bagus secara umum. Di samping itu, biasanya para pemegang saham pengendali terlibat dalam kegiatan operasional BPR. Amin menyampaikan saat ini sedang terjadi “seleksi alam”, seperti halnya yang
Pegawai Negeri Sipil (PNS) tak netral di Pilpres 2024 diancam kena potongan tunjangan kinerja (tukin) 25 persen. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengatakan pihaknya sudah menerima 47 laporan pelanggaran netralitas PNS hingga 31 Januari 2024. Ada 42 pelanggaran disiplin dan 5 lainnya berupa dugaan melanggar kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN). Jenis pelanggaran
Istana Buckingham baru saja mengumumkan Raja Charles III didiagnosis mengidap kanker. Kabar terbaru ini muncul setelah Charles mengunjungi rumah sakit di London untuk menjalani prosedur perbaikan pembesaran prostat bulan lalu.Tes telah dilakukan dan mengungkapkan “suatu bentuk kanker,” kata istana dalam sebuah pernyataan pada Senin (5/2) waktu setempat. Meski demikian, istana menambahkan
Kementerian Kesehatan menyiagakan operasional puskesmas di seluruh daerah di Indonesia selama 24 jam yang berlaku di hari pemungutan suara pemilu pada 14 Februari 2024. “Khusus untuk pemilu ini puskesmas pun kita siagakan 24 jam, tapi dengan beberapa mekanisme yang kita akan koordinasikan bersama,” kata Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Kemenkes Obrin Parulian. Mekanisme
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa insentif Pajak Penghasilan (PPh) untuk sektor pariwisata saat ini dalam tahap pembahasan teknis. Ia mengatakan pihaknya bersama dengan Kementerian Keuangan sedang melakukan kajian terhadap negara-negara lain di ASEAN yang juga skema insentif tersebut. Insentif tersebut rencananya akan berupa PPh Badan DTP (Ditanggung Pemerintah) sebesar 10 persen. Melihat negara-negara ASEAN lainnya,
Pengguna internet di Indonesia pada awal 2024 ini dilaporkan mencapai 221,5 juta jiwa atau tepatnya 221.563.479 jiwa. Dari jumlah tersebut, Generasi Z (kelahiran 1997-2012 berusia 12-27 tahun) menjadi kelompok usia yang paling banyak terkoneksi internet. Hal tersebut terungkap dalam laporan terbaru bertajuk “Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024” yang dirilis oleh
Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparkeraf) menargetkan kunjungan sebanyak 1,2 sampai 1,5 miliar pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) pada 2024. Guna mencapai target tersebut, salah satu upaya yang akan dilakukan adalah menurunkan harga tiket pesawat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga S Uno pun mengaku sudah mendengarkan aspirasi dan
Usulan mengubah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi koperasi yang beredar beberapa hari ini menuai polemik. Sekretaris Jenderal Pusat Studi dan Pengembangan Perkoperasian Indonesia (PSPPI) Rio Chaniado Anggara menilai, wacana tersebut tidak sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi Indonesia. Terlebih, lanjut Rio, harus diakui bahwa pengelolaan koperasi di Indonesia perlu diperbaiki.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dari fraksi PDI-P Ribka Tjiptaning di Gedung Merah Putih, KPK, Kamis (1/2/2024). Pemeriksaan Ribka berkait dengan penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI dengan tersangka berinisial RU dan kawan-kawan. Selain Ribka,
Kementerian Agama mewajibkan pedagang makanan dan minuman termasuk pedagang kaki lima (PKL) memiliki sertifikat halal. Kewajiban pedagang makanan dan minuman memiliki sertifikat halal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Aturan tersebut dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
