Kementerian Komunikasi dan Informatika menjabarkan alasan implementasi 5G lambat di Indonesia. Padahal, infrastruktur digital sangat penting untuk Indonesia, terutama bagi generasi muda yang memiliki banyak tuntutan dalam aktivitasnya. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemenkominfo, Ismail mengatakan masalah dalam peralihan 3G ke 4G mampu ditangani dengan baik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyebut mood atau suasana hati Indonesia-Malaysia dalam membahas masalah kelapa sawit bersama Uni Eropa (UE) sedang baik. “Kemarin bagian kunjungan saya dengan Deputi PM Malaysia Fadillah bin Yusof. Itu kesepakatannya membentuk joint task force. Kami sudah dalam mood untuk berunding dengan Eropa,” kata Airlangga. Dalam
PT Freeport Indonesia (PTFI) mendapatkan izin ekspor konsentrat tembaga dari pemerintah Indonesia pada 24 Juli 2023. Meski sudah mendapatkan izin ekspor, PTFI berencana untuk melayangkan gugatan kepada Pemerintah Indonesia karena masih dikenakan bea ekspor. PTFI merupakan salah satu perusahaan yang masih diperbolehkan ekspor konsentrat di tengah kebijakan pemerintah Indonesia yang melarang ekspor
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim mendorong adanya undang-undang anti-Islamofobia di seluruh negara khususnya di Asia Tenggara. Menurut dia, undang-undang anti-Islamofobia sebagai upaya untuk menciptakan terciptanya toleransi yang kuat. Persoalan Islamofobia merupakan persoalan yang sangat kompleks karena penyebabnya bukan hanya adanya kebencian terhadap
Kasus Covid-19 kini kembali melonjak di Inggris. Pakar kesehatan telah mengeluarkan peringatan tentang varian Covid-19 baru dengan nama kode Eris. Badan Keamanan Kesehatan Inggris (UKHSA) mengatakan kasus baru telah menyebar dengan cepat ke seluruh Inggris Raya. Sebanyak satu dari tujuh kasus Covid-19 di negara tersebut sekarang dikaitkan dengan varian Eris.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan pemerintah masih perlu membenahi data sasaran kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem. Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bantuan sosial senilai Rp 185,23 miliar terindikasi salah sasaran. “Ada isu masalah data yang relatif masih harus terus dibenahi dan diperbaharui untuk memastikan bahwa program
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 57,8 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) per akhir Juli 2023. Wajib pajak diimbau untuk segera mengintegrasikan NIK dengan NPWP. “Sebanyak 57,8 juta NIK dengan NPWP connect. Sekarang masih bisa cetak kartu NPWP tapi ke depan tidak perlu lagi menghafalkan
Pengamat kebijakan publik Sofyano Zakaria berpendapat pemerintah perlu segera merevisi dan membuat terobosan terkait kebijakan insentif pembelian motor listrik baru agar penyaluran bantuan pemerintah senilai Rp 7 juta per unit motor tidak tersendat. Sofyano yang juga Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) menyebutkan dari data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), sejak Maret 2023 hingga
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen melakukan transformasi subsidi LPG tabung 3 kilogram (LPG bersubsidi) agar lebih tepat sasaran. Hal itu dengan melakukan pendataan atau pencocokan data pengguna sebagai tahap awal. Kegiatan pendataan pengguna LPG tabung 3 kilogram di subpenyalur atau pangkalan telah dimulai sejak 1 Maret 2023
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) bakal mensinergikan sistem resi gudang (SRG) dengan pasar lelang komoditi (PLK). Hal ini bertujuan demi menciptakan stabilitas harga pangan nasional dan menjaga asas keadilan bagi petani hingga nelayan dan juga pelaku industri. Kepala Bappebti Kemendag Didid Noordiatmoko mengatakan SRG menyediakan gudang penyimpanan bagi
Forum Petani Garam Madura (FPGM) mengirim surat ke Presiden Jokowi dan meminta pemerintah agar membentuk lembaga penyangga stok garam. Ketua FPGM Ubaid mengatakan keberadaan lembaga itu ia harapkan bisa berperan menjaga ketersediaan stok garam nasional. “Sebab jika lembaga ini dibentuk, maka nantinya berperan menjaga ketersediaan stok nasional garam bahan baku dan menjaga
BP Tapera resmi meluncurkan fasilitas pembiayaan kredit Tabungan Rumah Tapera untuk sektor pekerja informal yang masuk dalam kategori masyarakat berpendapatan rendah atau MBR. Fasilitas itu menyasar pekerja informal, seperti pengemudi ojek online, taksi, hingga pedagang pasar. Fasilitas tersebut telah direncanakan sejak lama guna menggantikan program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2TB)
