Badan Informasi Geospasial (BIG) meresmikan dan membakukan 17.024 nama pulau di Indonesia. Jumlah ini lebih banyak daripada hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) 2021. Berdasarkan survei BPS 2021, jumlah total pulau di Indonesia mencapai 16.766 buah, naik dari 2019 dan 2018 yang berada di angka 16.056 pulau. Penamaan nama baku bagi kepulauan di Indonesia
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyerahkan draf revisi Undang-undang (RUU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, beserta Surat Presiden (Surpres) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Himawan Hariyoga menjelaskan surpres tersebut sudah diserahkan kepada DPR Selasa (19/6) ini. Selanjutnya, revisi UU IKN tersebut akan dibahas bersama pemerintah
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tidak mau memasukkan kembali pasal yang mengatur belanja wajib (mandatory spending) untuk kesehatan sebesar 5 persen di Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan. Di UU lama, kewajiban itu diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Besarannya 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD.
Fenomena gelombang panas mulai kembali melanda India. Bahkan, kondisi ini telah memakan hampir 100 korban jiwa. Setidaknya 96 orang tewas di dua negara bagian terpadat India, Uttar Pradesh dan Bihar. di mana pihak berwenang memperingatkan penduduk berusia di atas 60 tahun dan lainnya yang menderita berbagai penyakit untuk tinggal di
Pemerintah berencana menghapus kelas iuran BPJS Kesehatan I, II, dan III. Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS JKN) alias kelas standar di seluruh rumah sakit (RS) mulai 1 Januari 2025. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono mengatakan penerapan KRIS menitikberatkan pada perbaikan tempat tidur. Sebelumnya, kelas I memiliki
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Pengarah Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN). Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2023 yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yakni 16 Juni 2023. MRPN merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan sistem pemilihan legislatif tetap menggunakan sistem proporsional daftar calon terbuka. KPU memastikan akan membuat regulasi teknis pemilihan legislatif sesuai sistem tersebut untuk digunakan dalam gelaran Pemilu 2024. Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, regulasi teknis itu mengacu pada UU
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan jenis serangan siber terbanyak di jagat maya dalam negeri mulai 1 Januari hingga 31 Mei 2023. Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra mengatakan hacker paling banyak memanfaatkan celah password pengguna dengan cara menjajal kombinasi password pengguna. Di samping itu, berdasarkan data hasil pemantauan honeypot yang tersebar
Presiden Jokowi menyinggung kesulitan banyak orang dalam mencari kerja saat ini. Ia memberi contoh, karena kesulitan itu ada lulusan S2 yang akhirnya bekerja sampai tukang sapu. “Saya baca di berita, ini di negara lain, saking sulitnya mencari kerja, lulusan S2 yang harusnya bisa jadi guru, saat ini menjadi tukang sapu,” kata Jokowi.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan kuota gas subsidi, LPG 3 kilogram (kg) pada tahun 2024 sebesar 8,3 juta metrik ton (MT). Kuota yang diusulkan tersebut meningkat dari yang dialokasikan pemerintah tahun 2023 sebesar 8 juta MT. Awalnya Pemerintah memproyeksikan total kebutuhan LPG 3 kg tahun
Ekonom Universitas Sumatera Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo berharap Pemerintah mampu mengendalikan inflasi saat fenomena El Nino, yang dapat mengakibatkan kekeringan di sejumlah wilayah di Indonesia, terjadi. Pengamat yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU itu menyebutkan salah satu bentuk kebijakan yang bisa diambil oleh Pemerintah adalah impor, khususnya
Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menilai, sistem pendataan penerima bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos) masih buruk. Sebab, diduga ada ribuan pemilik perusahaan yang terdaftar sebagai penerima bansos. “Ada nama 10 ribu (orang) yang disebut beneficial ownership, pengendali perusahaan, padahal penerima bansos di Kemensos,” kata Koordinator Pelaksana Stranas
