Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta pemerintah untuk segera memperbaiki penyaluran Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram bersubsidi seiring dengan beban subsidi energi yang membengkak ke angka Rp650 triliun pada tahun ini. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyarankan pemerintah untuk menerapkan mekanisme subsidi semi-tertutup kepada kelompok penerima manfaat
Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar demo kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan DPR RI Hari ini, 6 September 2022. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengklaim peserta aksi bakal sebanyak tiga ribu sampai lima ribu orang. Aksi ini diorganisir Partai Buruh dan organisasi serikat
Kenaikan harga BBM mendapat penolakan dari banyak kalangan, terutama buruh. Maklum, harga baru BBM sudah barang pasti membuat harga-harga naik, bahan pangan, biaya transportasi, dan barang-barang lainnya. Di sektor logistik, Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) serta Keamanan dan Keselamatan Indonesia (Komselindo) mengungkapkan BBM berkontribusi sekitar 30-40 persen terhadap besaran biaya transportasi dan angkut
Sektor pariwisata terutama hotel dan restoran yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19, berpotensi menghadapi tantangan baru akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan nonsubsidi. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengungkapkan kenaikan harga BBM dan pangan, berpotensi membuat pengusaha sektor perhotelan dan restoran
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) diprediksi bakal berdampak terhadap sekitar 10 sampai 20 persen produk pariwisata dan ekonomi kreatif. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Uno meminta para pelaku usaha untuk menghitung secara tepat dan cepat sehingga biaya produksi semakin efisien ke depan.
Desakan untuk menunda RUU Sisdiknas masih terus berlanjut. Kali ini datang dari Ketua Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan NU Circle yang juga peneliti bidang pendidikan Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB) Bambang Pharmasetiawan. Ia sepakat bahwa RUU Sisdiknas memang harus ditunda. Bambang mengakui RUU tersebut memiliki terobosan dalam hal perhatian pada pengakuan guru-guru PAUD dan guru-guru
Pengusaha mewanti-wanti agar penyaluran bantuan subsidi upah tepat sasaran. Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono mengatakan, subsidi upah bisa menjadi bantalan penguat daya beli. Penerima subsidi, harus dipastikan adalah orang yang memang berhak. Jika tidak, maka berpengaruh terhadap ketahanan daya beli masyarakat secara makro. Upaya untuk menahan anjloknya daya beli menjadi
Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut sebanyak 477 ribu wisatawan mancanegara (wisman) masuk ke Indonesia pada Juli 2022, tertinggi sejak awal pandemi covid-19. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan jumlah wisman ini naik 38,08 persen dibandingkan Juni 2022, dan melonjak 6.396,46 persen dibandingkan Juli 2021. Dalam laporan BPS, turis asing terbanyak masuk
Pakar Siber dari Lembaga Riset Siber Indonesia CISSRec Pratama Dahlian Persadha menyinggung rentetan kebocoran data yang terjadi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Mulai dari data perusahaan baik negara maupun swasta seperti PLN, Indihome, hingga terbaru dugaan kebocoran 1,3 miliar data registrasi kartu SIM masyarakat di Indonesia. Rentetan kasus kebocoran data ini
Penolakan dari berbagai elemen masyarakat terhadap Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) harus disikapi dengan bijak. Komisi X mengusulkan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Nasional RUU Sisdiknas yang dinilai bisa menjadi solusi untuk membuka ruang dialog bagi pemerintah dan kelompok masyarakat sipil. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful
Asisten Direktur Departemen Makropudensial Bank Indonesia Heru Rahadyan mengatakan kerugian Indonesia yang diakibatkan oleh perubahan iklim dapat mencapai 40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2050. Ia menyebut kerugian ini dapat memengaruhi berbagai sektor ekonomi mulai dari masyarakat ekonomi atas hingga ekonomi menengah ke bawah, mulai dari perusahaan besar hingga
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi lembaga penegak hukum di Indonesia dengan tingkat kepercayaan publik terendah, versi survei teranyar Lembaga Survei Indonesia (LSI). Berdasarkan hasil survei tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan pada bulan Agustus berada di angka 75,3 persen, KPK (73,2 persen) dan Kepolisian (69.6 persen) Pengetahuan warga terhadap kasus
