DPR kini berada di belakang keluarga Dini Sera Afrianti untuk melakukan ‘backing’ dalam mencari keadilan. Pasalnya, terdakwa yang membunuh Dini, yakni Gregorius Ronald Tannur, divonis bebas oleh hakim PN Surabaya. Sebagai informasi, Ronald merupakan anak dari anggota nonaktif DPR dari Fraksi PKB, Edward Tannur. Pada Senin (29/7/2024) kemarin, keluarga Dini
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengaku ada misleading atau hal yang menyesatkan terkait pemberitaan soal pernyataannya yang menyebut soal pengendali judi online, inisial T. Benny menyebut misleading itu terkait konteks sosok T yang disampaikannya dalam rapat internal di Istana Negara bersama Presiden Jokowi saat itu. Dia
Muhammadiyah telah resmi memutuskan menerima izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan yang diberikan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). PP Muhammadiyah pun menunjuk pengurusnya yang juga Menko PMK, Muhadjir Effendy sebagai ketua tim pengelola tambang organisasi tersebut. Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menyatakan organisasinya akan mengelola tambang yang mendukung kesejahteraan sosial dan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan Mochammad Afifuddin telah disepakati sebagai ketua KPU RI secara definitif. Afifuddin menggantikan Hasyim Asy’ari yang beberapa waktu lalu dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Anggota KPU RI August Mellaz mengatakan, Afifuddin disepakati menjadi ketua definitif setelah seluruh anggota beserta sekretaris jenderal menggelar
Mabes Polri mulai melakukan penyelidikan terkait dengan pengungkapan inisial T yang disebut-sebut sebagai bos atau pengendali perjudian online di Indonesia. Penyelidikan awal yang dilakukan Bareskrim Polri tersebut dengan meminta keterangan dari Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani pada Senin (29/7/2024). Benny adalah pihak yang pertama kali mengungkapkan inisial T tersebut. Permintaan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan membantah isu pengenaan cukai terhadap tiket konser dan ponsel pintar (smartphone). Saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (25/7/2024), Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani mengatakan wacana itu diungkapkan dalam kuliah umum yang tidak berhubungan dengan rencana kebijakan. Senada, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala
Ekonom Universitas Brawijaya Wildan Syafitri mengatakan, industri pengolahan (manufaktur) Indonesia masih menjadi yang terkuat di kawasan Asia Tenggara (ASEAN), mengingat total nilai tambah manufaktur (manufacturing value added/MVA) RI mencapai 255 miliar dolar AS. Ia menjelaskan, dalam lima tahun terakhir data MVA Indonesia yang dirilis Bank Dunia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dalam
Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira menilai program makan bergizi gratis yang diusung oleh presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bisa menghadirkan agro industri di perdesaan. Menurut dia, program tersebut tidak hanya bertujuan untuk memberikan makanan bergizi kepada masyarakat, tetapi juga dapat menjadi pendorong berkembangnya
Wacana pemerintah menerapkan asuransi wajib kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) menuai pro dan kontra. Sebab, skema pemungutan premi beserta besarannya masih belum jelas. TPL sendiri merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi terhadap pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, sebagai akibat
Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Indonesia Re) Benny Waworuntu mengungkapkan dampak dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS ke industri asuransi maupun reasuransi. Mengutip data Bloomberg, nilai tukar rupiah menyentuh Rp 16.000 per dollar AS sejak April 2024 dan terus berfluktuasi. Pada Rabu (24/7/2024) nilai tukar rupiah berada
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset segera disahkan. Hal itu tertuang dalam Keputusan Ijtima’Ulama/VIII/2024 dalam buku Konsensus Ulama Fatwa Indonesia yang diterbitkan MUI Juni 2024. “Mendesak Pembentuk Undang-Undang (Pemerintah dan DPR) agar segera mengesahkan RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana menjadi Undang-undang,”
Direktur Imparsial Gufron Mabruri menyampaikan potensi penyalahgunaan kekuatan dan kewenangan jika anggota TNI diizinkan berbisnis sangat terbuka, seperti pernah terjadi pada masa rezim Orde Baru. “Apalagi mereka dibekali kekuatan senjata dan pasukan, potensi penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan sangat besar terjadi, terutama pada sektor bisnis yang ada konflik dengan masyarakat,” papar
