Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengakui pernah ada kebocoran data, seperti yang ramai di Twitter atau X, imbas situs judi online. Sebelumnya, media sosial diramaikan oleh kabar kebocoran data pegawai. Data tersebut mencakup nama pegawai, NPWP, hingga gaji. “Data Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian bocor dan tersedia di darknet, ada daftar nama pegawai, NPWP, sampai daftar
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan untuk membantu satu orang masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa memiliki KPR dengan bunga 5 persen, maka dibutuhkan 150 penabung mulia. Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera BP Tapera Sugiyarto menyampaikan Prinsip gotong royong inilah yang menjadi dasar kenapa para pekerja yang berpenghasilan di
Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PAN Jon Erizal mendukung penuh revisi undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 terkait perusahaan milik negara atau UU BUMN. Jon menyampaikan rancangan undang-undang (RUU) BUMN yang telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023 akan mampu memperkuat dan meningkatkan daya
Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Andin Hadiyanto menyampaikan bahwa akumulasi dana abadi di bidang pendidikan telah mencapai Rp 154,1 triliun dari tahun 2010 hingga 31 Mei 2024. Jumlah tersebut terdiri dari dana abadi pendidikan Rp 126,1 triliun, dana abadi penelitian Rp 12,99 triliun, dana abadi perguruan tinggi Rp
Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Andy Yentriyani, menilai Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA) berisiko sulit untuk diimplementasikan. Andy beralasan, sejumlah undang-undang dan kebijakan pemerintah terkait kesejahteraan ibu dan anak akan tetap berlaku meski UU KIA sudah disahkan. Padahal, regulasi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memiliki pandangan berbeda dengan Menteri BUMN Erick Thohir terkait masuknya layanan internet milik Elon Musk, Starlink, ke Indonesia. Menurut Luhut, Starlink bisa membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan internet, pendidikan, hingga kesehatan yang lebih baik, terutama bagi mereka yang tinggal di
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menggodok rancangan undang-undang (RUU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kementerian BUMN menyambut positif hal tersebut. Sekretaris Kementerian (Sesmen) BUMN Rabin Indrajad Hattari mengatakan kehadiran RUU BUMN dapat semakin memperkuat upaya Kementerian BUMN dalam meningkatkan kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah. Rabin berharap pengesahan RUU BUMN dapat segera terwujud. Rabin mengatakan Kementerian BUMN
Massa Aksi Bela Palestina mendesak Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) menangkap PM Israel Benjamin Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza, Palestina. Mereka mendesak itu seraya mengangkat kartu merah yang bertuliskan nama anak-anak yang jadi korban serangan Israel di Gaza. Momen itu terjadi pada aksi bela Palestina di Patung Kuda,
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (Dinkes DKI Jakarta) akan melepaskan nyamuk wolbachia untuk mencegah demam berdarah dengue (DBD). “Salah satu upaya untuk pengendalian DBD selain yang selama ini sudah kita lakukan ada PSN (pemberantasan sarang nyamuk) dan lain-lain, kita mau menyebar nyamuk ber-wobalchia yang nanti juga menjadi salah satu upaya
Imam Katolik Franz Magnis Suseno atau Romo Magnis mendukung sikap Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yang menolak privilege mengelola tambang yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada ormas keagamaan. “Orang kami, kami tidak dididik untuk itu, dan umat mengharapkan dari kami dalam agama bukan itu,” imbuh Romo Magnis. Namun, Romo Magnis tak mempermasalahkan apabila
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah masalah dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Temuan tersebut tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023. Salah satu temuannya adalah persiapan pembangunan infrastruktur belum memadai, di antaranya terkait lahan pembangunan infrastruktur IKN yang masih terkendala. Temuan BPK menemukan 2.085,62 ha
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP menolak wacana amendemen UUD 1945 untuk mengembalikan pemilihan presiden (Pilpres) lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkap amanat Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri yang menegaskan pemilu dilaksanakan secara langsung. Menurutnya wacana untuk mengamandemen UUD perlu dikaji ulang, serta kembali melihat sejarah kelahiran Republik Indonesia dan sistem
