Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Hukum dan Pendidikan Mohamad Syafi Alielha menilai, permintaan perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) terlalu berlebihan. Menurut dia, tuntutan tersebut justru menunjukkan keserakahan atas kekuasaan. Dia menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengurusi 200 juta orang lebih dari Sabang sampai Merauke saja, berdasarkan
Komisi VI DPR memanggil PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku manajemen proyek Meikarta untuk memberikan penjelasan terkait gugatan yang dilayangkan kepada sejumlah konsumen. Pemanggilan manajemen Meikarta oleh Komisi VI ini pun tertulis dalam agenda harian DPR RI. Dituliskan bahwa akan dilakukan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Presiden Direktur PT Mahkota
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan sebanyak 40 juta tiket elektronik atau e-tiket vaksinasi virus corona (Covid-19) dosis keempat atau booster kedua sudah mulai dikirim kepada masyarakat secara bertahap. Kemenkes mengimbau seluruh pemerintah daerah, khususnya dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota agar segera dapat melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi booster di daerah
Peneliti riset politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Profesor Siti Zuhro menilai ada kepentingan partai politik di balik rencana perpanjangan masa jabatan kepala desa (Kades). Kepentingan parpol tentu untuk pemenangan Pemilu 2024. Siti menjelaskan, rencana perpanjangan masa jabatan kades ini pada dasarnya adalah pertemuan dua kepentingan yang saling menguntungkan masing-masing
Pemerintah diminta menghitung ulang usulan kenaikan biaya haji yang ditanggung jamaah sebesar Rp69,19 juta pada 2023. Usulan ini naik dari periode 2022 sebesar Rp39,88 juta dan biaya haji yang ditanggung jamaah pada 2020 sebesar Rp35,23 juta. Saleh Partaonan Daulay, Ketua Fraksi PAN DPR RI menuturkan berdasarkan perhitungan yang dilakukan, penyelenggaraan
Vaksinasi Covid-19 dosis booster kedua sudah mulai dapat diberikan kepada semua masyarakat umum usia 18 tahun ke atas mulai 24 Januari 2023. Juru bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Muhammad Syahril mengatakan, masyarakat yang berusia 18 tahun sudah dapat vaksin booster kedua tanpa harus menunggu tiket undangan. “Dalam satu sampai dua minggu
Presiden Joko Widodo tampak geregetan ketika meminta kepala daerah untuk bekerja lebih giat dalam menurunkan angka kemiskinan. Presiden mendesak pemerintah daerah (pemda) untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada tahun 2024 mendatang. Presiden mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di 14 provinsi masih di atas rata-rata nasional. Padahal,
Setelah membentuk UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dengan metode omnibus law, kembali DPR dan Pemerintah membahas RUU Kesehatan dengan menggunakan metode omnibus law. Sejumlah undang-undang akan dihapus dan direvisi dalam RUU Kesehatan ini. Seperti UU Cipta Kerja
Ratusan kepala desa dari penjuru Indonesia menggeruduk DPR pekan lalu untuk meminta masa jabatannya diperpanjang dari enam tahun menjadi sembilan tahun. Masa jabatan kades ini kerap berubah dari waktu ke waktu. Kepala Desa Bantarsari, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Lukmanul Hakim, mengatakan yang menjadi tuntutan ratusan kepala desa di DPR pada
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit campak di Indonesia. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, dr Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, jumlah kejadian penyakit campak terjadi hampir di semua umur. Lebih lanjut, Nadia menerangkan, ada lebih dari 3.000 kasus campak sepanjang tahun 2022 yang tersebar di 31 provinsi. Angka kasus
Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 sebesar Rp98,8 juta per calon jemaah. Namun demikian, dari BPIH itu hanya 70 persen di antaranya yang dibebankan kepada jemaah haji atau sebesar Rp69 juta. Sementara, 30 persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp29,7 juta. Artinya, biaya haji tahun ini
Demi memitigasi perubahan iklim, Indonesia dan Jepang melakukan kerja sama bilateral dalam skema Joint Crediting Mechanism (JCM) menggunakan fasilitasi teknologi, pendanaan, dan peningkatan kapasitas dari pemerintah Jepang. Kerja sama JCM ini disepakati diperpanjang hingga 2030, setelah diinisiasi sejak 2013. Implementasi JCM dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, melibatkan Kementerian/Lembaga terkait dan bertujuan
