DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) menjadi Undang-undang (UU), Selasa (4/6/2024). Dengan demikian, para ibu yang bekerja berhak mendapatkan cuti melahirkan hingga enam bulan. Pengesahan UU KIA tersebut ditetapkan oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024
BPJS Kesehatan bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengadakan uji coba pemberlakuan kepesertaan JKN aktif sebagai salah satu persyaratan pengurusan layanan semua jenis Surat Izin Mengemudi (SIM), mulai SIM A sampai SIM C mulai 1 Juli-30 September 2024 di seluruh layanan Satuan Penyelenggara Administrasi SIM di wilayah Aceh, Sumatera Barat,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyiapkan sejumlah usulan program, untuk dijadikan referensi bagi Satgas Aliansi Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Nunung Nuryartono menjelaskan, salah satu program yang akan diusulkan untuk forum internasional tersebut adalah pemberian makan siang gratis di sekolah
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi merespons sikap Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang menyatakan siap mengevakuasi 1.000 warga Palestina ke rumah sakit di Indonesia. Retno mengatakan pemerintah tengah melakukan proses terhadap upaya tersebut. Retno mengatakan persiapan bantuan kemanusiaan semacam itu biasanya memerlukan waktu yang lama. Tak menutup kemungkinan pelaksanaannya pada
Konsep panti jompo menuai kontroversi, padahal ini merupakan tempat menyenangkan bagi masyarakat lanjut usia (lansia) dan prospeknya bisa meningkat seiring dengan realita saat ini di mana tingkat pernikahan hingga melahirkan turun. Sebagaimana diketahui haru-baru ini, Menteri Sosial Tri Rismaharini menuai kontroversi lantaran tidak setuju dengan konsep panti jompo yang menurutnya
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bakal ada ribuan buruh demo di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (6/6) menolak kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Iqbal mengatakan para pekerja yang akan turun ke jalan juga bagian dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Ia menegaskan buruh menuntut Presiden Joko Widodo mencabut aturan soal
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menanggapi kemungkinan organisasi-organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dapat mengelola usaha pertambangan batu bara. Menurut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu’ti, hal itu merupakan sepenuhnya wewenang pemerintah. Artinya, pihak ormas tidak langsung seketika memiliki hak pengelolaan atas tambang. Ia juga menegaskan, hingga saat ini tidak ada pembicaraan antara pemerintah
Wakil Direktur Pelaksana Pertama Dana Moneter Internasional (IMF) Gita Gopinath mengatakan kecerdasan buatan (AI) dapat menimbulkan risiko terhadap lapangan kerja yang lebih luas selama krisis ekonomi global berikutnya dibandingkan pada masa lalu. Gopinath mengatakan negara-negara berkembang dan berpendapatan rendah mungkin kehilangan hingga 20 persen pekerjaan yang ada, yang merupakan tingkat
Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, menilai besarnya porsi penduduk Indonesia yang masih usia anak menjadi pasar yang menguntungkan bagi industri rokok. Anak-anak, menurut KPAI dapat berpotensi menjadi konsumen rokok dalam jangka panjang. Intervensi industri rokok seperti pemberian tanggung jawab sosial, beasiswa, menjadi sponsor acara olahraga, masih kerap ditemukan di sejumlah
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan perundingan Kerja Sama Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia – EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) rampung tahun ini, atau tepatnya pada putaran ke-19. Perundingan putaran ke-19 direncanakan Juli 2024. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi menyampaikan bahwa
Pengamat Politik Ray Rangkuti menanggapi soal pencabutan aturan batas usia calon kepala daerah (cakada) oleh Mahkamah Agung (MA). Ray berpendapat putusan tersebut dinilai tidak objektif dan tidak rasional. Ray menilai putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 yang diputuskan oleh Majelis Hakim pada Rabu, (29/5/2024) itu menimbulkan kontroversi di mata publik. Dalam putusan MA tersebut,
Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Tatang Muttaqin, mengatakan, program makan bergizi gratis akan sulit dilaksanakan bila dananya diambil dari anggaran pendidikan. Kesulitan itu karena pos anggaran pendidikan sifatnya terkunci. Salah satu contohnya, pos anggaran untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Saat ini ada sebanyak 1 juta mahasiswa
