Pencopotan Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (Unair) Budi Santoso tak lama setelah menolak rencana pemerintah mendatangkan dokter asing ke Indonesia masih menjadi polemik. Alasan Budi menolak rencana itu karena menurutnya hampir semua dari 92 fakultas kedokteran yang ada di Indonesia mampu meluluskan dokter berkualitas yang tak kalah dengan dokter asing.
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menegaskan bahwa semua negara, tak terkecuali Indonesia, boleh menerapkan bea masuk tindak pengamanan (BMTP) dan bea masuk anti-dumping (BMAD) terhadap produk impor demi melindungi industri dalam negeri. Menurut Zulkifli, BMTP maupun BMAD dapat diterapkan jika dalam kurun tiga tahun barang-barang impor tertentu berturut-turut melonjak di pasaran, sehingga terbukti
Komisioner Mochammad Afifuddin resmi ditunjuk menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggantikan Hasyim Asy’ari. Hasyim sendiri dipecat sebagai Ketua KPU oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) usai dinyatakan bersalah melakukan tindakan asusila terhadap anggota PPLN Den Haag. Komisioner KPU August Mellaz mengatakan, penunjukan Plt Ketua KPU tersebut
Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Inovasi, Pendidikan, dan Daerah Terluar, Billy Mambrasar menilai arahan untuk membayar uang kuliah tunggal (UKT) dengan pinjaman online (Pinjol) tidak sesuai amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Menurut Billy, Undang-Undang sudah jelas mengatur tentang mekanisme bantuan untuk mahasiswa yang tidak mampu membayar
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Rachmat Pambudy blak-blakan mengenai rencana pembentukan Badan Gizi untuk mengurus program makan bergizi gratis. Nama Rachmat sempat dicatut dalam daftar viral di media sosial, terkait mereka yang akan menjadi calon menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pada daftar tersebut, nama Rachmat Pambudy disebut-sebut akan menjadi Menteri Koordinator Bidang
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mewajibkan seluruh BUMN untuk melakukan back up atau rekam cadang data. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan hal ini bentuk antisipasi BUMN dalam menghadapi potensi serangan peretasan. Arya mengatakan kewajiban rekam cadang data harus dijalankan seluruh BUMN tanpa terkecuali. Hal ini tak hanya melindungi data BUMN, melainkan
Pihak yang mengklaim sebagai peretas Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, ransomware gang Brain Cipher, menepati janjinya memberikan secara gratis kunci pembuka (dekripsi) data yang dikunci ransomware. Kabar tersebut diungkap oleh perusahaan keamanan siber asal Singapura Stealthmole. Dalam unggahannya di X, Stealthmole menyebutkan bahwa kelompok Brain Cipher telah membagikan
Usulan dibentuknya Pania Khusus (Pansus) DPR tentang penyelenggaraan ibadah haji 2024 mendapatkan banyak tanggapan negatif dari berbagai pihak. Menurut Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Akh Fahrur Rozi, usulan pansus DPR tentang haji sangat kental nuansa politiknya. Pengasuh Pesantren An Nur Bululawang, Malang ini menilai, Pansus haji juga tidak akan efektif
Kasus kredit macet yang menimpa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI (Indonesia Eximbank) mendapat sorotan tajam. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang membawahi LPEI disebut tak memiliki kemampuan dalam mengelola perusahaan negara. Mencermati hal tersebut, pengamat dari Pusat Studi BUMN Syamsul Anam menilai pengelolaan BUMN sebaiknya dilakukan satu pintu melalui Kementerian BUMN.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera menindaklanjuti putusan pemberhentian tetap Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari. Hal itu sesuai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang terkait pelanggaran etik Hasyim Asy’ari yang diduga melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda. “Presiden RI
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyangkut dugaan mark up impor 2,2 juta ton beras di angka fantastis Rp 2,7 triliun. Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menyampaikan dugaan mark up dua lembaga yang bertanggungjawab
Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) mengkritik wacana pemerintah mengenakan bea masuk hingga 200 persen untuk barang impor asal China. Wacana tersebut mengemuka seiring banjirnya impor dari Negeri Tirai Bambu seperti pakaian, baja, tekstil, dan lain sebagainya yang menghantam daya saing produk lokal. Ketua Umum BPP GINSI Subandi mempertanyakan tujuan sebenarnya dari pengenaan
