PA 212, Front Persaudaraan Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, dan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) lainnya yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) akan menggelar demonstrasi bertajuk ‘Aksi 209 Bela Rempang’ pada Rabu (20/9) siang ini. Berdasarkan poster yang beredar, aksi tersebut akan digelar di Patung Kuda
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin menyatakan dirinya menolak opsi perpanjangan masa jabatan Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono yang mencuat menjelang Pemilu 2024. Hasanuddin mempertanyakan opsi perpanjangan masa jabatan tersebut. Menurutnya, pergantian posisi panglima mestinya tetap harus dilakukan dalam kondisi apapun. Ia menjelaskan perpanjangan masa jabatan panglima hanya dimungkinkan dalam beberapa kondisi. Hal
Taiwan melaporkan setidaknya 103 pesawat jet tempur dan 9 kapal perang China terus mondar-mandir di sekitar wilayahnya sejak Minggu (17/9). Kementerian Pertahanan Taiwan menggambar jumlah “penyusupan China” ini menjadi yang tertinggi baru-baru ini. “Antara pagi hari pada 17 hingga 18 September, Kementerian Pertahanan Nasional telah mendeteksi total 103 pesawat China
Pengacara Publik Public Interest Lawyer Network (Pilnet) Indonesia Teo Reffelsen menilai pengerahan tambahan pasukan TNI ke Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri), tidak memiliki dasar hukum. Menurut Teo, TNI baru bisa dikerahkan jika Rempang ditetapkan pemerintah atau Presiden berstatus keadaan konflik. Teo menyebut tugas TNI telah dijelaskan dalam Pasal 7 UU TNI.
Presiden Joko Widodo merespons soal isu perpanjangan masa jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal tersebut menyusul digugatnya batas usia pensiun Panglima TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK). Di sisi lain, Panglima TNI saat ini, Laksamana Yudo Margono akan memasuki usia pensiun pada bulan depan. Menurut Presiden, semuanya masih dalam proses.
Kepala Disdukcapil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin menyatakan warga Jakarta harus mencetak ulang Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik setelah status Jakarta berubah dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Status Jakarta sebagai ibu kota akan dicabut seiring dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Pemerintah telah
Gembong narkoba Fredy Pratama dinyatakan menjadi DPO usai diketahui mengendalikan jaringannya dari Thailand. Kompolnas yakin Polri bisa menangkap Fredy dengan kerja sama dengan instansi terkait. “Kami optimistis Polri akan dapat melacak dan menangkap jaringan tersebut. Penting dilakukan kerja sama dengan Interpol, maupun kerjasama police to police dengan negara-negara lain yang
Mabes TNI buka suara soal viral video Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang salah satunya berisi instruksi kepada prajurit untuk memiting warga yang melakukan demonstrasi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Widjojono mengatakan ada salah pemahaman atas pernyataan tersebut karena konteks yang berbeda. Ia mengatakan Panglima
TNI menembak mati lima anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Kamis (14/9). Kelima anggota KKB itu tewas dalam kontak tembak yang terjadi di Kali Braza, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, sekitar pukul 09.00 WIT. Dansatgas Yonif 7 Marinir mengatakan kelima anggota KKB yang tewas tersebut kemudian dievakuasi
Pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un menimbulkan tanya tanya. Pasalnya kedua belah pihak tak mengadakan konferensi pers, tidak mengeluarkan komunike, dan tidak mengumumkan kesepakatan hasil pertemuan itu secara publik. Namun Putin tampaknya memberikan bantuan potensial kepada Kim ketika pemerintahannya sendiri terkena sanksi
Ibu kota Indonesia akan segera pindah ke Nusantara, Kalimantan Timur. Dengan kepindahannnya ke Ibu Kota Nusantara (IKN), maka Jakarta akan berubah status dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Status Jakarta usai ibu kota pindah ke IKN mulai dibahas dalam rapat Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Arifin Purwanto yang menginginkan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) diubah menjadi seumur hidup. Arifin diketahui mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), khususnya soal masa belaku SIM. Mahkamah Konstitusi menilai pokok permohonan tidak beralasan menurut
