Mengangkat perhatian pada persoalan Palestina menjadi salah satu agenda Indonesia di keanggotaan Dewan HAM PBB, menurut Duta Besar Indonesia untuk PBB. Deputi Wakil Tetap RI 1 di Jenewa/Duta Besar Achsanul Habib mengatakan, pembahasan isu Palestina di Dewan HAM PBB selama ini sering dikesampingkan karena peristiwa-peristiwa terbaru. “Karena itu kita ingin
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan, pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia rencananya dibangun pada 2030-an. Hal tersebut disampaikan Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Rohadi Awaludin di Jakarta, Jumat (13/10/2023). Rohadi menyampaikan, pemerintah saat ini sedang mengolah data sekaligus mengerucutkan untuk melakukan pembangunan di sekitar tahun 2030.
Kurang dari tiga minggu yang lalu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu optimistis perdamaian bersejarah antara Israel dan Arab Saudi akan segera terwujud. Kini, pecahnya perang antara Israel dan Palestina setelah serangan Hamas terancam menggagalkan upaya diplomasi Amerika Serikat untuk meningkatkan hubungan antara Israel dan negara-negara Arab. Kesepakatan ini merupakan upaya
Amerika Serikat dilaporkan berupaya keras memastikan negaranya dapat memasok amunisi ke Israel yang bersiap melancarkan serangan darat ke Gaza. Beberapa pejabat AS, menyebut kalau Persediaan AS saat ini sudah berkurang secara signifikan karena mempersenjatai Ukraina dalam perang melawan Rusia. Sebelumnya, Pentagon menepis kekhawatiran kalau gudang amunisi mereka kosong. Departemen Pertahanan AS
Indonesia dan Malaysia sepakat mengaktifkan lagi 14 pos perbatasan kedua negara yang sempat tutup karena pandemi Covid-19. Kesepakatan ini terjalin dalam sidang ke-43 General Border Committee (GBC) Malindo di hotel daerah Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (12/10/2023). Sidang ini dipimpin Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Malaysia Dato Seri
Indonesia kembali terpilih sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Dewan HAM PBB Pemilihan berlangsung pada tanggal 10 Oktober, pukul 10.00 pagi waktu New York, atau Selasa Malam waktu Indonesia yang digelar di General Assembly Hall, Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Palestina akan dilakukan ketika situasi di lapangan sudah aman. Sejauh ini peperangan telah menewaskan 1.200 orang dan melukai 2.700 orang lainnya. “Kita sudah ada datanya (jumlah WNI), rencana evakuasi juga sudah ada, hanya saja situasi belum memungkinkan terjadinya pergerakan,” kata
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menutup Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara-Negara Pulau dan Kepulauan atau Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023 di Bali pada Rabu (11/10/2023). Dalam pidato penutupannya, Presiden mengatakan bahwa kondisi dunia sekarang ini tidak sedang dalam kondisi baik. Menurutnya, ancaman perubahan iklim sekarang sangat nyata. Mulai dari
Indonesia telah terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk periode 2024-2026. Dalam proses pemungutan suara di Majelis Umum PBB, Indonesia memperoleh dukungan tertinggi, yakni sebanyak 186. “186 suara!! Indonesia kembali dipercaya dunia internasional untuk menjadi anggota Dewan HAM PBB (10 Oktober 2023, New York),” tulis akun resmi
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menjalani kegiatan pada hari pertama dirinya berkantor di Papua pada Selasa (10/10/2023. Wapres Ma’ruf menyebut isu keamanan di tanah Papua menjadi perhatian khusus dalam kunjungannya kali ini. “Walaupun hanya beberapa kabupaten, kita melihat itu (sebagai) sesuatu yang serius dan perlu dibicarakan, bukan untuk masa sekarang
Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Volker Turk mengatakan, pengepungan total Israel terhadap Jalur Gaza dilarang berdasarkan hukum internasional. Sebelumnya Israel telah mengumumkan blokade total terhadap Jalur Gaza sebagai respons atas serangan dan infiltrasi Hamas akhir pekan lalu. Pada Senin (9/10/2023) lalu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengumumkan otoritas
Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto harus bertanggungjawab atas dugaan suplai senjata dari tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke junta militer Myanmar. Pasalnya, Presiden Jokowi menjabat sebagai Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)
