Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan saat ini pihaknya belum memiliki alat sonar pendeteksi kapal selam asing. Ali mengatakan pihaknya telah mengajukan alat pendeteksi tersebut kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan). Hal itu disampaikan Ali dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta
TNI Angkatan Darat (AD) siap untuk membina siswa bermasalah di barak militer, sebagaimana rencana Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang ingin menerapkan pendidikan karakter ala militer bagi pelajar nakal. Mekanisme pengiriman siswa akan melibatkan kesepakatan resmi antara sekolah, orangtua, Pemprov Jabar, dan Kodam III/Siliwangi, dengan fokus utama pada penguatan
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana membawa siswa bermasalah ke barak militer mulai 2 Mei mendatang. Dedi mengatakan ingin menggembleng para siswa terlibat pergaulan bebas dan kriminal di beberapa wilayah yang dianggap rawan bekerja sama dengan TNI dan Polri. “Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap
Korea Utara untuk pertama kalinya secara terbuka mengonfirmasi pengerahan pasukannya ke Rusia. Kantor berita negara KCNA melaporkan pada Senin (28/4/2025) bahwa tentara Pyongyang telah membantu Moskwa merebut kembali wilayah di perbatasan Kursk yang sebelumnya dikuasai Ukraina. Pengakuan tersebut muncul setelah Rusia mengonfirmasi keterlibatan Korea Utara. Sebelumnya, badan intelijen Korea Selatan
Program Pangan Dunia atau World Food Programme (WFP) mengumumkan stok makanan di Jalur Gaza telah habis karena Israel menutup pintu perbatasan untuk masuknya bantuan ke wilayah tersebut. “Hari ini, WFP mengirimkan stok makanan terakhirnya ke dapur umum,” demikian peringatannya pada Jumat (25/4/2025). “Dapur-dapur ini diperkirakan akan kehabisan makanan dalam beberapa
Gerakan separatis Papua, Maluku, hingga Aceh Kembali menjadi sorotan setelah slogan “Free Aceh, Free Maluku, dan Free Papua” muncul di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini. Dalam sejumlah foto dan video yang beredar di media sosial, sekelompok orang diduga warga negara Indonesia (WNI) dengan berpakaian adat berfoto sambil mengacungkan slogan
Delegasi Indonesia utusan Presiden Prabowo Subianto telah berangkat ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Adapun utusan khusus yang berangkat antara lain Presiden ke-7 Joko Widodo, Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan ketua panitia kedatangan Paus ke Indonesia, Ignasius Jonan. “Berdasarkan informasi tadi malam semua
Kedutaan Besar RI di Phnom Penh mengungkapkan, angka kematian warga negara Indonesia (WNI) di Kamboja melonjak 75 persen dalam periode tiga bulan terakhir dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dubes RI untuk Kamboja Santo Darmosumarto menyatakan, kasus kematian ini berkorelasi dengan tingginya jumlah WNI di Kamboja yang bekerja dalam kegiatan penipuan online atau online
Pemerintah Iran mengutuk sanksi baru yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS) terhadap jaringan minyak Teheran. Kementerian Luar Negeri Iran menyebut langkah ini sebagai bukti pendekatan bermusuhan Washington, yang justru dilakukan menjelang dimulainya putaran ketiga pembicaraan nuklir antara kedua negara. Dalam pernyataan resminya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menyatakan
Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Rabu (23/4/2025) mendesak Hamas untuk segera membebaskan seluruh sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza. Menurutnya, penahanan para sandera telah memberikan alasan bagi Israel untuk terus melakukan serangan terhadap wilayah tersebut. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan dari negara-negara Barat dan Arab yang mempertanyakan
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy kembali berselisih terkait upaya menghentikan perang dengan Rusia. Perselisihan terbaru dipicu oleh penolakan Ukraina untuk mengakui pendudukan Rusia di wilayah Krimea, yang menjadi salah satu poin utama dalam usulan perdamaian dari AS. Wakil Presiden AS JD Vance menyatakan bahwa
Lebih dari 100 pemimpin universitas dan organisasi akademik di Amerika Serikat (AS) menyatakan penolakan terhadap kebijakan Presiden Donald Trump yang dinilai mengancam independensi institusi pendidikan tinggi. Pernyataan tersebut dirilis pada Selasa (22/4/2025), beberapa hari setelah Universitas Harvard mengungkap bahwa pemerintahan Trump telah menekan mereka dengan berbagai tuntutan yang dianggap berlebihan
