Korea Selatan melarang Presiden Yoon Suk Yeol bepergian keluar negeri usai lolos dari mosi pemakzulan setelah drama penetapan darurat militer sepihak pada Sabtu (7/12). Larangan bepergian terhadap presiden ini dikonfirmasi oleh Kantor Investigasi Korupsi Korsel pada Senin (9/12). Pencekalan ini dikeluarkan polisi Korsel ketika jaksa mempertimbangkan kemungkinan menjatuhkan dakwaan terhadap Yoon atas dugaan

Situasi perpolitikan Korea Selatan (Korsel) masih memanas. Partai oposisi utama di negeri itu mengatakan Minggu bahwa pihaknya akan mencoba lagi proses memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol. Pemakzulan baru ini terjadi setelah Sabtu, Yoon Suk Yeol dapat menghindari dari pemakzulan pertamanya karena boikot dari partai pimpinannya Partai Kekuatan Rakyat (PPP). Hal tersebut

Presiden Korea Selatan (Korsel), Yoon Suk Yeol, menghadapi ancaman serius setelah menetapkan darurat militer pada Selasa (3/12/2024). Keputusan ini diambil di tengah rencana pemakzulan yang diajukan oleh Majelis Nasional. Buntutnya, kini Yoon sedang diselidiki oleh kepolisian atas tuduhan pemberontakan. “Darurat militer ini merupakan langkah yang tidak konstitusional dan berpotensi melanggar