Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) buka suara mengenai permintaan untuk Indonesia mengirim pasukan penjaga perdamaian ke perbatasan Rusia-Ukraina. Juru bicara Kemlu RI Rolliansyah ‘Roy’ Soemirat mengatakan pihaknya hingga kini belum menerima permintaan resmi dari pihak mana pun. Roy menegaskan pemerintah Indonesia senantiasa mengikuti secara dekat upaya dan proses
Rusia dan Ukraina sepakat untuk melakukan gencatan senjata sementara selama 30 hari yang mencakup larangan penargetan serangan terhadap fasilitas energi dan maritim. Sebelumnya, Kremlin menerbitkan daftar fasilitas energi Rusia dan Ukraina yang tidak boleh menjadi target serangan selama 30 hari. Daftar Kremlin mencakup kilang minyak, jaringan pipa minyak dan gas, serta pembangkit
Kepala Dewan Politik tertinggi milisi Houthi, Mahdi al-Mashat mengatakan tidak gentar dengan ancaman perang Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Al-Mashat menyebut rencana Trump itu akan gagal menghentikan serangan kelompoknya terhadap Israel dan jalur pelayaran di Laut Merah. “Posisi kami dalam mendukung Gaza tidak akan berubah sampai agresi berhenti dan pengepungan dicabut, apa pun akibat
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi mengatakan bahwa TNI melakukan asesmen kepada para prajurit aktif sebelum menjabat di 14 kementerian/lembaga (K/L) berdasarkan UU TNI terbaru. Ia menjelaskan bahwa Mabes TNI ingin prajurit yang diusulkan ke 14 kementerian atau lembaga untuk menjabat dapat bertugas dengan baik karena membawa nama TNI. Ketika
Gerakan Perlawanan Palestina, Hamas menegaskan pada Sabtu (22/3/2025) kalau gerakan tersebut tidak bermaksud untuk memerintah Jalur Gaza. Hamas menekankan, pihaknya justru mendorong agar Gaza dipimpin oleh ‘Persatuan Nasional’ yang terdiri dari berbagai elemen dan entitas Palestina. Dalam pernyataan pers, juru bicara Hamas Abdel Latif al-Qanou menyatakan kalau gerakan tersebut “siap untuk melaksanakan pengaturan
Anggota Komisi I DPR Fraksi Nasdem Amelia Anggraini mendesak TNI untuk memikirkan ulang strategi pengamanan di Papua. Sebab, baru-baru ini, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali berulah dengan menyerang guru dan tenaga kesehatan (nakes) di Papua. “Kami mendorong pemerintah dan TNI untuk mendesain ulang strategi pengamanan di Papua yang lebih terintegrasi,
Polri merespons usulan dari Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang meminta Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dihapuskan. Polri menyampaikan menghargai adanya usulan tersebut. “Tentu apabila itu masukkan secara konstruktif kami juga akan menghargai. Dan akan menjadi bagian untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh elemen masyarakat,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho melakukan pemantauan Pelabuhan Merak saat hari pertama pelaksanaan Operasi Ketupat 2025. Irjen Agus mengatakan kondisi Pelabuhan Merak ada peningkatan pemudik, namun masih normal dan terkendali. Irjen Agus melakukan pemantauan di lokasi bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Direktur Utama Jasa Rajarja Rivan Purwantono dan Direktur ASDP
Serangan udara Israel di Gaza selatan pada Minggu (23/3/2025) menewaskan pemimpin politik Hamas, Salah Al Bardaweel, bersama istrinya. Media yang mendukung Hamas melaporkan, serangan tersebut terjadi di Khan Younis. Ledakan keras menggema di seluruh Jalur Gaza utara, tengah, dan selatan pada Minggu pagi ketika pesawat Israel menyerang beberapa target. Menurut
Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM) mengusulkan kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dihapus. Alasannya karena dinilai berpotensi melanggar HAM bagi para mantan narapidana saat mencari pekerjaan pasca usai menjalani hukuman. Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PAN, Arisal Aziz menyatakan tidak menyetujui usulan Menteri HAM,
Sengketa proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan) dengan Navayo International AG memasuki babak baru. Berdasarkan putusan arbitrase International Criminal Court (ICC) di Singapura, pemerintah berkewajiban membayar ganti rugi kepada perusahaan Navayo sebesar 24,1 juta Dollar Amerika Serikat (AS). Apabila pembayaran tersebut tidak dilakukan, akan dikenai bunga keterlambatan sebesar 2.568 Dollar AS
China telah mengeksekusi empat warga negara Kanada atas tuduhan terkait perdagangan narkoba. Tindakan ini mendapat kecaman keras dari Ottawa, yang semakin semakin memperburuk ketegangan diplomatik antara kedua negara. Meski demikian, China tetap pada pendiriannya bahwa hukuman mati ini merupakan bagian dari upaya mereka memberantas kejahatan narkotika. Merespons hal tersebut, Menteri
