Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono mengatakan, negara tidak boleh membiarkan warga negara Indonesia (WNI) kehilangan kewarganegaraan atau stateless. Pernyataannya itu merupakan respons atas keterangan Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyebut terdapat lebih dari 325 ribu WNI yang berpotensi stateless di Malaysia. “Kami sudah jelaskan masalah ini ke Kemenkumham
Media resmi pemerintah Korea Utara KCNA mengatakan pada Senin (19/12/2022), bahwa negara tersebut melakukan uji coba tahap akhir yang penting untuk pengembangan satelit mata-mata pada Ahad (18/12/2022). Pengembangan itu diharapkan akan selesai pada April 2023. Tes tersebut yang dilakukan di stasiun peluncuran satelit Sohae di kota barat laut Tongchang-ri. Uji coba ini
Diplomat-diplomat PBB mengatakan Iran kemungkinan akan dikeluarkan dari Entitas PBB untuk Kesetaraan Jender dan Pemberdayaan Perempuan atau U.N Women. Sebab kebijakannya bertolak belakang dengan hak-hak perempuan remaja dan dewasa. Namun beberapa negara diperkirakan akan abstain dalam pemungutan suara yang memutuskan hal itu. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) akan menggelar
Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang akan melibatkan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina. Rusia mengatakan Kyiv perlu lebih dulu menerima “realitas” teritorial baru. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Selasa (13/12/2022), mengatakan realitas itu termasuk penambahan Rusia atas empat wilayah Ukraina -Zaporizhzhia, Kherson, Luhansk, dan Donetsk-
Pasukan AS di Korea meluncurkan unit pasukan ruang angkasa baru pada Rabu (13/12/2022). Ini dilakukan ketika sekutu meningkatkan upaya untuk melawan ancaman nuklir dan rudal Korea Utara yang berkembang dengan lebih baik. Pasukan Luar Angkasa AS- Korea adalah komponen luar angkasa kedua dari Angkatan Luar Angkasa AS dan ditugaskan untuk
Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam kunjungannya kali ini yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sudah berada di Brussels untuk menghadiri pertemuan dalam rangkaian KTT ASEAN-Uni Eropa dan mempersiapkan kunjungan
Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat akan mengoordinasikan sanksi serta menutup kesenjangan dalam rezim sanksi internasional terhadap Korea Utara. Perwakilan Khusus Korea Selatan untuk Urusan Perdamaian dan Keamanan Semenanjung Korea, Kim Gunn, mengatakan, Korea Utara menjadi lebih agresif dan terang-terangan dalam ancaman nuklirnya. Sanksi tersebut menyusul uji coba ICBM oleh
Angkatan Udara Amerika Serikat melaporkan berhasil menguji coba rudal hipersonik untuk pertama kalinya pada Senin (12/12). Angkatan Udara AS menguji coba rudal prototipe Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) menggunakan pesawat pengebom B-52 dari pesisir pantai California pada Jumat pekan lalu. Rudal hipersonik itu disebut AGM-183A yang memiliki kecepatan lima kali lebih cepat
Pada Rapat Paripura pengesahan KSAL Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI yang digelar di kompleks parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (13/12) ada 21 anggota DPR yang hadir secara fisik, dan 195 orang hadir secara virtual. Meski telah memenuhi kuota forum atau kuorum, jumlah itu hanya sekitar 30 persen lebih dari
Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengatakan, pemberian pangkat Letnan Kolonel (Letkol) Tituler TNI AD kepada Youtuber dan presenter Deddy Corbuzier sah-sah saja. Apalagi hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1959 Tentang Pangkat-Pangkat Militer Khusus, Tituler dan Kehormatan. Pangkat Tituler dapat diberikan
Menteri Luar Negeri Korea Selatan (Korsel) Park Jin mengatakan negara berharap China lebih aktif mendukung upaya Korsel dalam dialog dengan Korea Utara (Korut). Hal ini disampaikan kepada Menteri Luar Negeri China Wang Yi. Dalam pernyataannya Kementerian Luar China mengatakan di pertemuan via video Wang Yi memberitahu Park Jin, China akan
Kementerian Luar Negeri RI memanggil perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jakarta buntut teguran hingga kritikan organisasi itu soal pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pekan lalu. “Mengapa kami memanggil? Karena ini merupakan salah satu tata hubungan dalam berdiplomasi, ada baiknya adab yang berlaku adalah dalam interaksi perwakilan asing atau
