Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Volker Turk mengatakan, pengepungan total Israel terhadap Jalur Gaza dilarang berdasarkan hukum internasional. Sebelumnya Israel telah mengumumkan blokade total terhadap Jalur Gaza sebagai respons atas serangan dan infiltrasi Hamas akhir pekan lalu. Pada Senin (9/10/2023) lalu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengumumkan otoritas
Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto harus bertanggungjawab atas dugaan suplai senjata dari tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke junta militer Myanmar. Pasalnya, Presiden Jokowi menjabat sebagai Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran memohon kepada Presiden Jokowi untuk segera melakukan evaluasi dan tidak memperpanjang izin Hak Guna Usaha (HGU) terhadap Perusahaan Besar Swasta (PBS) maupun Hutan Tanaman Industri (HTI) yang tidak merealisasikan plasma 20 persen bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Sugianto Sabran pada Minggu malam (8/9) di Mapolres Kotawaringin Timur Sampit, usai
Sebanyak 28 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Provinisi Papua Pegunungan berada di sekitar lokasi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). “Memang benar, ada 28 TPS yang dilaporkan berada di sekitar lokasi KKB yakni lima dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan,” kata Irjen Pol Mathius Fakhiri di Wamena, Sabtu (7/10/2023). Adapun lima
Pasukan Pertahanan Israel (IDF) melakukan serangan artileri yang menargetkan kelompok Hizbullah di Lebanon sebagai tanggapan terhadap serangan mortir dari seberang perbatasan. Serangan balasan ini dilaporkan pada Minggu (8/10/202), setelah Hamas dan kelompok Palestina lainnya melancarkan serangan besar-besaran ke kota-kota Israel dan pangkalan militer dari Jalur Gaza pada Sabtu (7/9/2023) pagi.
Polda Kalimantan Tengah menyatakan bakal menindak tegas anggota jika terbukti melakukan penembakan atau tindakan represif kepada warga Bangkal, Seruyan, Kalimantan Tengah, di wilayah PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) 1 pada Sabtu (7/10). Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Erlan Munaji mengatakan saat ini tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan dan
TNI melakukan parade alutsista di Monas, Jakarta Pusat, dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 TNI . Sejumlah alutsista andalan TNI dipamerkan ke publik, mulai dari tank leopard hingga panser pindad. Parade pasukan dan alutsista TNI dimulai Kamis (5/10/2023) sekitar pukul 10.00 WIB. Awalnya, TNI menunjukkan pasukan-pasukan mereka dari tiga
China mengutuk misi empat kapal Filipina yang melakukan pemasokan kembali pasukan Filipina di pulau atol Laut China Selatan yang disengketakan. China mengatakan, kapal-kapal tersebut memasuki perairan Filipina di Kepulauan Spratly tanpa izin. Filipina mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka telah berhasil mengirim pasokan ke pasukannya yang ditempatkan di sebuah kapal transportasi
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memperbolehkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri mengisi jabatan ASN. Ketentuan itu dituangkan dalam UU ASN Pasal 19. “Kami mengecam keras langkah revisi UU ASN ini yang mana memasukkan ketentuan jabatan ASN tertentu dapat
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) pasti dilakukan, namun bertahap sesuai dengan prioritas. “Modernisasi iya pasti akan dilaksanakan, tetapi sesuai prioritas tadi, secara bertahap,” kata Yudo usai upacara peringatan HUT ke-78 TNI di Monas, Jakarta, Kamis (5/10). Yudo menyebut modernisasi tidak bisa langsung dilakukan secara
Sebanyak 28 warga negara Indonesia (WNI) terindikasi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) telah difasilitasi pemulangannya dari Phnom Penh, Kamboja. Mereka tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu (4/10/2023) sore, sekitar pukul 16.20 WIB. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam keterangannya mengungkapkan, sebanyak 27 dari 28 WNI yang berhasil dipulangkan
Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan mantan pelapor khusus Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Marzuki Darusman, meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyelidiki dugaan keterlibatan 3 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam penjualan senjata ke junta Myanmar. Ketiga BUMN itu adalah PT Perindustrian Angkatan Darat (PINDAD), PT Penataran Angkatan Laut (PAL),
