Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur telah mengirim nota diplomatik ke pemerintah negeri jiran terkait penangkapan terhadap 35 warga negara Indonesia (WNI) di Kelantan, Malaysia pada pekan lalu. Informasi pengiriman nota diplomatik itu disampaikan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI Judha Nugraha saat rapat kerja dengan komisi I
Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengumumkan penghentian pengiriman bantuan melalui jalur kargo utama ke Jalur Gaza yang dilanda perang. Keputusan ini diambil akibat ancaman dari geng bersenjata yang telah menjarah konvoi bantuan baru-baru ini. Menurut laporan, UNRWA menyalahkan pelanggaran hukum dan ketertiban yang terjadi di Gaza sebagian besar disebabkan
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Doktor Trubus Rahardiansyah mengatakan bahwa usulan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau TNI kurang tepat karena akan ada tumpang tindih tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Menurut dia, ketika Polri di bawah Kemendagri, tupoksinya akan tumpang tindih dengan satpol PP. Selain itu, Polri juga
Polri menerjunkan 2.486 personel untuk mengamankan reuni akbar 212 di Monas, Jakarta Pusat, Senin (2/12). Pengamanan itu melibatkan personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan Pemprov DKI Jakarta. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam keterangan tertulis menjelaskan personel gabungan akan melaksanakan pengamanan secara terpadu
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri mendorong kajian agar Kepolisian kembali berada di bawah Panglima TNI atau Kementerian Dalam Negeri. Hal itu disampaikan Deddy menyusul dugaan keterlibatan intervensi polisi dalam Pilkada. “Tugas polisi mungkin jika nanti DPR bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar, berpatroli keliling
Rencana penerbitan paspor khusus bagi pekerja migran Indonesia (PMI) tidak bisa mengatasi isu yang kerap dialami PMI yang bekerja lewat jalur non-prosedural, menurut Migrant Care. “Paspor khusus PMI tidak bisa menyelesaikan permasalahan PMI unprocedural,” kata Koordinator Divisi Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Kamis. Dia
Tentara Lebanon menuduh Israel melanggar gencatan senjata “beberapa kali” sejak diberlakukan Rabu (27/11). Pasukan Israel dilaporkan melanggar perjanjian tersebut beberapa kali, melalui pelanggaran udara dan menargetkan wilayah Lebanon dengan berbagai senjata. Mereka menambahkan bahwa mereka “menindaklanjuti” pelanggaran tersebut dengan otoritas terkait. Sementara, tentara Israel mengatakan mereka menetralkan area tempat roket jarak
Jaksa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada Rabu (27/11/2024) mengatakan, akan mengajukan surat perintah penangkapan untuk pemimpin militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing. Rencana penangkapan diajukan atas dugaan kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya. Panel yang terdiri dari tiga jaksa ICC akan memutuskan apakah mereka sepakat bahwa Min Aung Hlaing bertanggung jawab
Sebanyak 94 warga terluka terkena panah akibat bentrokan antar pendukung pasangan calon di hari pemungutan suara di Puncak Jaya, Papua Tengah, Rabu (27/11). “Iya kejadian itu benar, aksi saling serang antar kedua kubu massa pendukung nomor urut 1 dan 2 dengan menggunakan alat perang berupa panah di perempatan kios Jimmy sampai
Hizbullah pada Rabu (27/11) mengeluarkan pernyataan pertama setelah perjanjian gencatan senjata antara Lebanon dan Israel mulai berlaku, dengan memastikan kesiapan kelompok itu untuk melawan bila kembali terjadi agresi. Hizbullah berjanji akan mengawasi dengan ketat penarikan pasukan Israel dari Lebanon selatan. Gencatan senjata Lebanon-Israel mulai berlaku pada Rabu untuk mengakhiri pertikaian
Gencatan senjata antara Hizbullah-Israel dilaporkan akan diumumkan oleh Presiden AS Joe Biden dan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Selasa (26/11/2024), hari ini. Gencatan senjata Hizbullah-Israel adalah selama 60 hari dan akan diumumkan pada pagi hari, waktu setempat. AS merasa optimis bahwa apa yang mereka usulkan terkait gencatan senjata ini dapat
Departemen Kehakiman Filipina pada Senin (25/11/2024) menetapkan Wakil Presiden Sara Duterte sebagai dalang dari rencana pembunuhan Presiden Ferdinand Marcos Jr. Departemen tersebut kemudian memberinya waktu lima hari untuk menjawab panggilan pengadilan. Sara diminta untuk menjelaskan apa yang telah ia sampaikan dalam konferensi pers pada Sabtu (23/11/2024). Dalam konferensi pers yang
