Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Proyek Jalan Tol Baru Dihentikan, Gerindra: Prabowo Ingin Realisasikan Swasembada Pangan

Presiden Prabowo Subianto meminta penghentian proyek pembangunan jalan tol baru untuk memprioritaskan infrastruktur pendukung swasembada pangan. Menurut anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya, langkah ini sejalan dengan visi Presiden dalam meningkatkan produktivitas pangan nasional. Komisi V DPR RI juga telah berdiskusi dengan Kementerian Pekerjaan Umum agar pembangunan infrastruktur

Selengkapnya »
19 Desember 2024

Daftar 4 Golongan yang Dapat Diskon Listrik 50%, Mulai 1 Januari 2025

Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo membeberkan empat pelanggan listrik yang akan menerima paket stimulus ekonomi melalui diskon tarif listrik 50% pada Januari dan Februari 2025. Setidaknya ada 81,4 juta pelanggan Rumah Tangga (RT) dari empat yang akan mendapatkan diskon tersebut. Diantaranya: golongan listrik 450 Volt Amphere (VA) sebanyak

Selengkapnya »
18 Desember 2024

Deretan Bantuan Stimulus Ekonomi, Ringankan Dampak Kenaikan PPN 12 Persen

Pemerintah menyiapkan sejumlah bantuan atau insentif seiring kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. “Agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, pemerintah telah menyiapkan insentif berupa Paket Stimulus Ekonomi yang akan diberikan kepada berbagai kelas masyarakat,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Paket

Selengkapnya »
18 Desember 2024

Pertamina Catat Pendaftar Pengguna Elpiji 3 Kg Capai 57 Juta NIK

Pertamina Patra Niaga mencatat 57 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) pengguna elpiji 3 kg telah terdaftar di sistem Merchant Application Pertamina (MAP) hingga akhir November 2024. Digitalisasi data ini mendukung kebijakan subsidi tepat sasaran, memungkinkan Pertamina memonitor distribusi dan kebutuhan elpiji 3 kg secara lebih akurat. Corporate Secretary Pertamina, Heppy

Selengkapnya »
17 Desember 2024

Pinjol Jadi Pindar, OJK: Permudah Masyarakat Kenali yang Berizin

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkenalkan istilah baru, Pindar (Pinjaman Daring), untuk menggantikan istilah “pinjol” bagi layanan fintech peer-to-peer lending yang legal dan berizin. Langkah ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam membedakan penyelenggara yang resmi dari yang ilegal, sekaligus meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan pengguna. Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK, Agusman, menegaskan pentingnya

Selengkapnya »
17 Desember 2024

Pekerja Gaji di Bawah Rp10 Juta Bebas PPh, Khusus Industri Padat Karya

Pekerja bergaji Rp4,8 juta-Rp10 per bulan akan dibebaskan dari Pajak Penghasilan (PPh) mulai tahun depan. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembebasan PPh tersebut diberikan pemerintah demi menjaga daya beli di tengah kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai 1 Januari 2025. “Pemerintah memberikan insentif PPH pasal 21 ditanggung oleh pemerintah,

Selengkapnya »
17 Desember 2024

XL-Smartfren Merger Diklaim Menguntungkan Pelanggan dan Karyawan

Pada 11 Desember 2024, XL Axiata dan Smartfren secara resmi mengumumkan merger mereka, menciptakan entitas baru bernama PT XLSmart Telecom Sejahtera. Merger ini diklaim menjanjikan berbagai manfaat bagi pelanggan, karyawan, dan industri telekomunikasi di Indonesia secara keseluruhan. Presiden Direktur Smartfren Merza Fachys mengatakan XL Axiata dan Smartfren akan membawa banyak

Selengkapnya »
13 Desember 2024

Sambut Libur Natal dan Tahun Baru, Kemenaker Minta Pengusaha dan Pekerja Saling Menghargai

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait Pelaksanaan Libur Nasional dan Cuti Bersama pada Perusahaan. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri berharap, semua pihak baik pengusaha dan pekerja dapat mematuhi apa yang tertuang dalam surat tersebut. “Kita sambut liburan Natal dan

Selengkapnya »
13 Desember 2024

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Berlaku Mulai 2025

Pemerintah akan mulai menerapkan opsen pajak atau pungutan tambahan pajak kendaraan bermotor mulai 5 Januari 2025. Namun, opsen pajak kendaraan bermotor tidak akan berlaku di seluruh Indonesia. Ada provinsi yang tidak akan menjalankan opsen pajak kendaraan bermotor. Opsen pajak kendaraan bermotor adalah amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Selengkapnya »
13 Desember 2024

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
map
Search