Rekam citra satelit 2016 hingga 2025 menunjukkan masifnya pembukaan lahan di Sumatra Utara. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatra Utara mencatat dalam 10 tahun terakhir, 2 ribu hektare hutan di Sumut rusak. Hal itulah yang diduga menjadi penyebab banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah, bukan semata-mata akibat cuaca ekstrem. Pernyataan
Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan rencana pemerintah untuk menutup rapat keran impor ilegal dan white label yang membanjiri pasar domestik. Menurutnya, langkah ini merupakan syarat mutlak agar pelaku UMKM mampu bertahan dan bersaing di pasar nasional. Terlebih, lanjut Maman, serbuan produk impor telah mematikan ruang
Indonesia Society of Steel Construction (ISSC) meminta Kementerian Perdagangan turun tangan mengatasi derasnya impor baja konstruksi yang telah memukul keberlangsungan ribuan pelaku usaha bengkel las. Ketua Umum ISSC, Budi Harta Winata, menyebut impor baja konstruksi sudah menembus 1 juta ton per Oktober 2025,melonjak dibandingkan 2020 yang hanya mencapai ratusan ton.
Badan Pangan Nasional telah menyalurkan 72,6 ton bantuan pangan untuk Sumatera Utara sebagai salah satu wilayah terdampak banjir Sumatera. “Bantuan ini tentunya akan terus bertambah,” kata Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional Rachmi Widiriani. Ia mengatakan bantuan pangan di Sumatera Utara sudah tersalurkan di wilayah terdampak antara lain
Kereta Khusus Petani-Pedagang resmi beroperasi mulai Senin (1/12/2025). Layanan ini beroperasi di relasi Stasiun Rangkasbitung–Stasiun Merak dan sebaliknya dengan total 14 perjalanan per hari. Kereta ini ditempel pada rangkaian Commuterline Merak atau KA Lokal Merak, dengan satu gerbong khusus petani dan pedagang pada setiap keberangkatan. Beroperasinya kereta ini disambut antusias
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan DJP berhasil mengungkap modus pelanggaran ekspor di sektor kelapa sawit yang dilakukan demi memanipulasi kewajiban pajak. Hasil identifikasi yang dilakukan DJP dugaan pelanggaran ini dilakukan melalui praktik under-invoicing serta penggunaan faktur fiktif/TBTS. Menyikapi dugaan pelanggaran itu DJP pada akhir pekan lalu telah mengumpulkan 200 pelaku usaha yang mewakili 137 Wajib Pajak strategis
Industri tekstil Indonesia masih terpuruk. Saat ini industri hulu tekstil mengalami penurunan produksi yang signifikan. Sampai 2025, terdapat 5 pabrik tekstil yang telah setop produksi hingga menutup usahanya. Diperkirakan terjadi pemutusan hubungan kerja sebanyak 3.000 pekerja. Hal ini menjadi tanda deindustrialisasi tekstil benar-benar terjadi. Adapun kelima perusahaan tersebut, antara lain:
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mendukung dan memberikan fasilitas kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan bisnisnya dan memperluas jaringan melalui ritel modern, seperti salah satunya SOGO Departement Store. Direktur Network dan Retail Funding Aquarius Rudianto mengatakan, misi BRI selaku bank yang berfokus pada
Presiden Prabowo Subianto tiba di Sumatera Utara untuk meninjau lokasi banjir dan tanah longsor pada Senin (1/12/2025) yang terjadi beberapa hari belakangan. Dilihat dari tayangan Kompas TV, Kepala Negara ditemani oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Setelah keluar dari pesawat yang mendarat di Bandara Sisingamangaraja
Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) menilai masuknya kembali Indonesia di Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C untuk periode 2026–2027, dapat memperkuat posisi Indonesia dalam kancah maritim global. “DPP INSA menyambut baik atas terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota dewan Organisasi Maritim Internasional atau IMO periode 2026-2027,”
Kementerian Keuangan menerbitkan aturan baru mengenai pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai syarat pencairan dana desa. Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Peraturan ini merupakan perubahan atas PMK Nomor 108 tahun
Walikota Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazri dikabarkan hilang kontak sejak Rabu, 26 November 2025. Peristiwa ini terjadi di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda Sibolga di penghujung November ini. Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Hermawi Taslim membenarkan informasi tersebut. Dia mengatakan sudah dua hari tidak dapat menghubungi Ketua DPD
