Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan lebih dari 140.000 rekening tidak aktif selama lebih dari 10 tahun. Nilai total rekening tidak aktif itu mencapai Rp 428,61 miliar, tanpa pembaruan data nasabah. Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK M. Natsir Kongah menyebut kondisi ini membuka celah besar untuk praktik pencucian
Pemerintah lewat Kementerian Keuangan resmi mengubah kebijakan perpajakan terhadap aset mata uang digital atau kripto yang berlaku mulai 1 Agustus 2025. Perubahan ini ditetapkan lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 tentang PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh (Pajak Penghasilan) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto yang terbit 25 Juli
Kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memblokir rekening bank tidak aktif selama tiga bulan menuai gelombang protes dari masyarakat. Warga menilai kebijakan tersebut tidak hanya menyulitkan, tetapi juga dianggap ketinggalan zaman dan menyamaratakan semua nasabah sebagai pihak yang patut dicurigai. Mereka mempertanyakan dasar pemblokiran yang dilakukan secara
Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) terus berupaya mendorong pengusaha penggilingan padi di Indonesia untuk beralih dari mesin diesel ke listrik. Langkah ini diambil untuk menciptakan sistem perberasan yang lebih berkelanjutan dan rendah emisi karbon di tanah air. Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimoeso, menjelaskan bahwa program kemitraan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah menjadi sorotan lantaran pemblokiran rekening bank yang tidak aktif selama tiga bulan alias dormant. Salah satu tokoh yang menyoroti hal ini ialah pengacara Hotman Paris. Itu pun karena dia menerima banyak aduan masuk terkait hal ini di hotline yang dia buat. Hotman menilai,
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif resiprokal baru untuk Indonesia, yakni sebesar 19%. Angka ini turun dari besaran sebelumnya sebesar 32%. Namun, kompensasi dari penurunan tersebut adalah Indonesia harus menjalankan sejumlah kewajiban lain, seperti membeli produk energi senilai Rp244 triliun, memboyong 50 pesawat Boeing, dan membeli produk pertanian
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sedang menyusun aturan baru terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Reformasi TKDN dilakukan beberapa waktu usai negosiasi dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tercapai. Sebagai informasi, TKDN berfungsi melindungi industri dalam negeri dari serbuan produk impor. Rencananya perubahan TKDN akan diluncurkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.Ia
Pemerintah berencana menghapus ketentuan kualitas beras premium dan medium. Hal ini sebagai langkah yang permanen mengantisipasi pengoplosan pada beras.Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengatakan ke depan kualitas beras hingga harga eceran tertinggi (HET) menjadi satu standar. Menurutnya, dengan standarisasi itu pemerintah bisa lebih mengawasi mutu dan kualitas beras yang
Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, kembali menjadi panggung acara istimewa bertajuk Rupiah Borobudur Playon (RBP) 2025: Lari untuk Berbagi. Gelaran tahunan ini bukan hanya soal keringat dan garis finish, tapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal, literasi keuangan, hingga digitalisasi sistem pembayaran. Tahun ini, panitia memprediksi perputaran uang yang
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyampaikan bahwa pemerintah mengambil langkah strategis dan berani dalam menjamin ketersediaan pupuk subsidi di tengah lonjakan harga pupuk non-subsidi di pasaran global. Pernyataan ini menanggapi kekhawatiran para petani atas tingginya biaya produksi akibat harga pupuk yang semakin tidak terkendali akibat beberapa faktor yang terjadi di
Badan Pusat Statistik (BPS) menilai fenomena “rojali” atau rombongan jarang beli belum tentu mencerminkan kemiskinan, namun tetap penting dipantau sebagai sinyal tekanan ekonomi, terutama di kalangan masyarakat rentan. Fenomena ini mengacu pada kecenderungan masyarakat yang ramai mengunjungi pusat perbelanjaan, namun tidak melakukan transaksi pembelian apapun. Istilah ini belakangan mencuat dan
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Judha Nugraha, memastikan tidak ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam konflik Kamboja–Thailand. Pernyataan ini disampaikan setelah Kemlu menerima informasi dari KBRI Phnom Penh dan KBRI Bangkok. “Berdasarkan pemantauan dan komunikasi dengan berbagai pihak, tidak terdapat informasi adanya WNI
