Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mewujudkan swasembada bahan bakar minyak (BBM) dalam lima tahun masa pemerintahannya. Ia menilai Indonesia tak perlu lagi mengimpor BBM karena memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk nikel dan kelapa sawit. Prabowo menyebut kelapa sawit sebagai komoditas strategis yang sangat dibutuhkan dunia dan dapat
Pemerintah tengah merancang insentif bagi pelaku usaha guna menghapus praktik Over Dimension Over Loading (ODOL) atau penggunaan truk yang melebihi kapasitas muatan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut ODOL sebagai masalah yang sudah lama merugikan negara, terutama dari sisi keselamatan dan kerusakan infrastruktur. Praktik
Hasan Nasbi batal mundur dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) setelah sempat mengajukan surat pengunduran diri pada 21 April 2025 lalu. Hasan mengaku telah diperintahkan untuk kembali memimpin PCO dan mulai berkantor di PCO pada Selasa (6/5) kemarin. Akan tetapi, ia enggan menjelaskan soal nasib surat pengunduran
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 sebesar 4,87 persen secara year on year (yoy). Pertumbuhan ini melambat bila dibandingkan kuartal IV-2024 yang sebesar 5,02 persen yoy. Merespons hal ini, Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengatakan bahwa pihaknya masih memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan
Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk menghapus utang petani dan masyarakat kecil yang masih tercatat di perbankan, terutama utang lama yang muncul sejak krisis moneter 1998 dan krisis ekonomi 2008. Menurutnya, meskipun sebagian besar utang tersebut sudah dihapusbukukan dan diganti oleh asuransi perbankan, hak tagihnya belum dihapus, sehingga sekitar
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjajaki kerja sama dengan Rusia untuk penerapan sistem sertifikat mutu elektronik atau ECert (electronic certificate) guna memperlancar ekspor ikan Indonesia, khususnya ke Rusia dan negara anggota Uni Ekonomi Eurasia (EEU). Melalui kerja sama ini, pengiriman sertifikat kesehatan ikan atau HC (health certificate) akan dilakukan secara
Indonesia menjalin kerja sama strategis dengan Jepang untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh Unit 2 di Solok, Sumatera Barat, senilai US$500 juta atau sekitar Rp8,22 triliun. Proyek ini melibatkan Sumitomo Corporation, INPEX, dan Supreme Energy, dan dibiayai oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC) melalui kerangka
Pemerintah akan melanjutkan program diskon BINA atau Belanja di Indonesia Aja dalam hari-hari besar nasional dan daerah selama 2025 untuk menggenjot konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa konsumsi merupakan penggerak utama perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi
Kementerian Perindustrian terus mendorong pelaku industri kecil dan menengah (IKM) untuk dapat memperluas pasarnya, termasuk ke kancah internasional, selain memaksimalkan pasar dalam negeri. Sektor IKM semakin dipacu untuk bisa menembus dan memperluas pasar ekspor, meskipun di tengah dinamika ekonomi global. Selain telah memberikan akses IKM ke pasar internasional melalui berbagai
Peningkatan Manufacturing Value Added (MVA) berdampak pada posisi Indonesia masuk dalam negara manufaktur global. Pada tahun 2023, Indonesia berhasil masuk di posisi 12 besar dalam Manufacturing Countries by Value Added di dunia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa Indonesia mengungguli jauh dibandingkan negara Asean lainnya, seperti Thailand dan Vietnam
Indonesia dan Norwegia memperkuat kerja sama diplomasi lingkungan dan upaya mitigasi perubahan iklim. Kerja sama ini meliputi konservasi keragaman hayati, pelestarian ekosistem, dan pembangunan berkelanjutan. Kedua negara menandatangani *letter of intent(LoI) sebagai langkah strategis percepatan upaya global dalam mengatasi perubahan iklim. LoI tersebut mencakup komitmen peningkatan kerja sama dalam mitigasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) mewajibkan penggunaan vessel monitoring system (VMS) pada kapal penangkap tuna di wilayah Samudera Hindia, sesuai Resolusi 15/03. VMS ditujukan untuk mencegah praktik illegal unreported unregulated fishing (IUUF) dan meningkatkan daya saing hasil perikanan Indonesia. Saat ini, kewajiban VMS
