Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengakui pemerintah kesulitan mencari solusi atas keputusan inkrah pailit yang menjerat PT Sri Rejeki Isman (Tbk) atau Sritex Group. Upaya penyelamatan tenaga kerja Sritex pun belum mencapai titik terang sebelum bertemu dengan kurator dan tim pengawas. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, kasus Sritex ini juga jauh
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, program biodiesel B40 mulai berlaku 1 Januari 2025. B40 adalah bahan bakar hasil pencampuran 40 persen minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dengan 60 persen solar. Dengan berlakunya mandatori B40, maka kuota biodiesel di 2025 menjadi sebesar 15,6 juta kiloliter
Media sosial X diramaikan dengan kode pelanggan PLN R1 yang dikaitkan dengan diskon listrik 50 persen pada Januari hingga Februari 2025. Diskon tersebut diberikan pemerintah sebagai stimulus ekonomi atas pemberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen untuk barang dan jasa mewah mulai Rabu (1/1/2025). Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID
Presiden Prabowo Subianto batal meresmikan pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2025 pada Kamis (2/1/2025) pagi. Sebagai penggantinya, Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut yang akan mewakili presiden membuka perdagangan BEI. Berdasarkan Gladi Resik dan informasi dari staf yang bertugas disebut ‘Pembukaan Perdagangan BEI Tahun 2025 oleh Presiden Republik Indonesia,
Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan H Andi Syamsuddin Arsyad (Haji Isam) menjalankan program cetak sawah 1 juta hektare di Merauke, Papua Selatan. Dia merupakan pengusaha asal Kalimantan. “Proyek cetak sawah ini merupakan tanggung jawab besar dari negara. Saya tidak memikirkan untung rugi, tetapi bagaimana proyek ini bisa berhasil dan menciptakan
Presiden ke 7 Joko Widodo alias Jokowi masuk dalam daftar peraih nominasi sebagai tokoh terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Hal itu memicu kontroversi. Jokowi meminta tuduhan itu dibuktikan. OCCRP adalah sebuah organisasi yang fokus dalam proyek jurnalisme investigasi khususnya yang terkait dalam skandal kejatan dan korupsi.
Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI memberi apresiasi atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan kenaikan tarif pajak PPN menjadi 12 persen. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Marwan Cik Asan menyatakan langkah Prabowo yang hanya menaikan PPN sebesar 1 persen untuk pajak barang mewah merupakan kebijakan perpajakan pro rakyat.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan rencana pemerintah memanfaatkan 20 juta hektare hutan cadangan untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan air. Program ini akan menjadi bagian dari food estate nasional, termasuk budidaya padi gogo di lahan kering yang berpotensi menghasilkan 3,5 juta ton beras per tahun, setara dengan total impor
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah secara berkala akan mulai tidak melaksanakan impor pangan untuk mendukung swasembada pangan nasional pada 2025 mendatang. Zulhas menyatakan ada empat komoditas pangan yang tak akan diimpor mulai tahun depan, termasuk beras. Swasembada pangan ini menjadi program prioritas utama pemerintah dari
Petisi berjudul “Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!” yang diinisiasi oleh kelompok Bareng Warga di platform Change.org, telah mengumpulkan 199.124 tanda tangan sejak pertama kali dibuat pada 19 November 2024 hingga berita ini diturunkan. Petisi tersebut mencerminkan keresahan masyarakat akan kenaikan PPN menjadi 12% karena dinilai akan memperdalam kesulitan masyarakat. Bareng
Menurut penghitungan sejumlah pakar, pemerintahan Presiden Prabowo bisa menangguk tambahan pendapatan sampai Rp75 triliun dari penambahan pungutan PPN sebesar 1 persen itu, namun dampak yang ditanggung masyarakat dan industri bakal lebih berat. Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo), termasuk yang paling getol meminta pemerintah untuk menunda penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang akan berlaku pada 1 Januari 2025 menjadi sorotan tajam, terutama dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Meskipun PDIP sebelumnya mendukung kebijakan ini sebagai bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada 2021, kini mereka meminta pemerintah untuk
