PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menegaskan akan sepenuhnya mendukung dan mematuhi permintaan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan kebijakan penghentian sementara transaksi pada rekening tidak aktif (dormant). Kebijakan ini dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mendukung kebijakan PPATK melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening terlantar atau dormant. Habiburohkman menegaskan isi rekening yang diblokir sementara oleh PPATK tidak disita negara. Politikus Gerindra ini menjelaskan langkah PPATK itu dilakukan sebagai upaya mencegah judi online. Tindakan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 39 UU Nomor
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berkomitmen untuk mematuhi regulasi dan melaksanakan apa yang menjadi perhatian dari regulator, dalam menghentikan transaksi atas rekening dormant atau rekening pasif. Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengatakan, hal itu terkait dengan adanya kebijakan penghentian sementara rekening dormant sebagai upaya melindungi sistem
Warga di sejumlah daerah ramai mengibarkan bendera dari manga One Piece menjelang HUT ke-80 RI. Pemerintah pun merespons aksi tersebut. Adapun bendera One Piece yang dimaksud adalah Jolly Roger dari kru bajak laut topi jerami dalam anime dan manga One Piece. Menko Polkam Budi Gunawan meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi
Pemerintah Indonesia menyepakati ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) ke Uni Eropa sebanyak 1 juta ton per tahun tanpa bea masuk. Kesepakatan ini menjadi bagian dari perundingan kerja sama perdagangan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan ekspor CPO
Tren belanja online di Indonesia memasuki babak baru di paruh pertama 2025. Jumlah transaksi meningkat, tapi rata-rata pengeluaran per konsumen justru menurun. Data terbaru Jakpat menunjukkan, masyarakat kini lebih selektif dan fokus membelanjakan uangnya untuk kebutuhan pokok. Survei Jakpat terhadap 2.283 responden dari kalangan Gen Z, Milenial, hingga Gen X
Kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memblokir rekening bank tidak aktif selama tiga bulan memicu kegaduhan. Warga dari berbagai latar belakang mempertanyakan pemblokiran sepihak atas rekening yang mereka anggap masih penting, meski tidak aktif dalam periode tertentu. Mereka merasa diperlakukan layaknya pelaku kejahatan, tanpa verifikasi dan pemberitahuan
Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto, setelah memperoleh pertimbangan dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keputusan tersebut diumumkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad usai rapat konsultasi pemerintah dan DPR. Abolisi diberikan kepada Tom Lembong sesuai surat Presiden nomor R43/Pres/07.2025. Sementara
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengaku belum mengetahui secara resmi soal pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Ia menyebut baru mendengar informasi tersebut dari wartawan. Kendati demikian, Anang menyebut Kejagung tengah mempelajari terlebih dahulu soal abolisi untuk Tom Lembong. Namun,
Amerika Serikat (AS) mengumumkan bahwa pihaknya tak akan memperpanjangan deadline penerapan hingga negosiasi kebijakan tarif untuk mitra dagang dari Negeri Paman Sam. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menegaskan bahwa batas waktu penerapan tarif timbal balik terhadap mitra dagang yang tersisa akan tetap diberlakukan pada 1 Agustus 2025. Trump dengan ini
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan lebih dari 140.000 rekening tidak aktif selama lebih dari 10 tahun. Nilai total rekening tidak aktif itu mencapai Rp 428,61 miliar, tanpa pembaruan data nasabah. Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK M. Natsir Kongah menyebut kondisi ini membuka celah besar untuk praktik pencucian
Pemerintah lewat Kementerian Keuangan resmi mengubah kebijakan perpajakan terhadap aset mata uang digital atau kripto yang berlaku mulai 1 Agustus 2025. Perubahan ini ditetapkan lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 tentang PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh (Pajak Penghasilan) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto yang terbit 25 Juli
