Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Kemenpar Tegaskan Akan Tata Villa Tanpa Izin Bukan Larang Airbnb – Gaya Hidup

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melarang ataupun berencana menghentikan operasional layanan Online Travel Agent (OTA) seperti Airbnb di Bali. Pernyataan ini disampaikan untuk merespons pemberitaan mengenai dugaan pelarangan OTA di Bali. Pemerintah justru menilai OTA sebagai mitra strategis dalam memperkuat ekosistem pariwisata nasional. Kemenpar menjelaskan bahwa langkah yang

Selengkapnya »
10 Desember 2025

Tarif Tol Diskon Nataru 2025/26: 26 Ruas Dapat Potongan 20 Persen

Pemerintah RI melalui Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) tengah menyiapkan program diskon tarif tol untuk periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/26. Potongan tarif akan berada di kisaran 10–20 persen dan berlaku di 26 ruas tol sebagai bentuk apresiasi bagi pengguna jalan. Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti

Selengkapnya »
10 Desember 2025

Purbaya Batalkan Cukai MBDK pada 2026, Tunggu Ekonomi 6% Lebih – Market

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah belum akan menerapkan rencana pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang telah tercantum dalam UU APBN 2026. Purbaya mengatakan rencana penerapan tersebut akan memperhitungkan kondisi ekonomi di dalam negeri yang ditargetkan akan mampu mencapai pertumbuhan hingga sebesar 6%. Merespons hal tersebut, Wakil

Selengkapnya »
09 Desember 2025

Kebun Sawit Bakal Dikembalikan Jadi Hutan Imbas Banjir Sumatera

Perkebunan kelapa sawit di Pulau Sumatera hasil pelepasan kawasan hutan akan dikembalikan menjadi hutan, imbas banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (08/12/2025). Nusron juga menegaskan perlunya

Selengkapnya »
09 Desember 2025

Pelaku Konveksi Ingatkan Negara Bahaya Legalisasi Thrifting – Sektor Riil

Pelaku konveksi dalam negeri mendorong pemerintah untuk tidak goyah dalam menjalankan pelarangan importasi pakaian bekas. Seperti diketahui, sejumlah pelaku thrifting mendorong pemerintah untuk memberikan izin, bahkan siap menyetor pajak 7-10%. Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiman mengatakan terkait dengan importasi pakaian bekas, tidak ada satu pun bangsa

Selengkapnya »
08 Desember 2025

Pramono: UMP Jakarta 2026 Hampir Final, Pekan Ini Dibahas

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, upah minimum provinsi (UMP) Jakarta 2026 akan dibahas secara khusus pekan ini. UMP 2026 untuk Ibu Kota sebenarnya sudah hampir selesai dibahas, tetapi masih ada perbedaan pendapat antara buruh dengan pengusaha. Menurut Pramon, Pemprov Jakarta harus menjadi penengah dalam kondisi ini. Ia berjanji akan memberi

Selengkapnya »
08 Desember 2025

Pertamina gunakan SPBU mobile percepat layanan BBM di wilayah bencana

PT Pertamina Patra Niaga (Persero) mengoptimalkan pemanfaatan moda suplai darurat berupa Pertamina Mobile SPBU hingga canting atau set tabung mini untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan prioritas utama adalah memastikan masyarakat tetap dapat

Selengkapnya »
08 Desember 2025

Anggota DPR Usul Pemerintah Moratorium Izin Pinjam-Pakai Kawasan Hutan Setelah Banjir Sumatera

ANGGOTA Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat, Firman Soebagyo, mengusulkan agar pemerintah menerapkan moratorium izin pinjam-pakai kawasan hutan (PPKH) setelah banjir bandang dan tanah longsor melanda tiga provinsi di Sumatera. Legislator Partai Golkar itu juga mendesak pemerintah mengevaluasi izin pemanfaatan lahan di kawasan hutan. Tak sedikit lahan yang diberikan izin oleh

Selengkapnya »
08 Desember 2025

Mendag Tolak Usul Pedagang ‘Thrifting’ Dipajaki 10 Persen

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan pemerintah tidak dapat memenuhi permintaan pedagang pakaian bekas impor (thrifting) yang ingin aktivitas mereka dilegalkan melalui skema pajak 7 persen-10 persen. Ia memastikan barang impor bekas tetap berstatus ilegal sehingga tidak dapat dikenakan pungutan sebagaimana barang legal. Ia menambahkan pengajuan skema pajak untuk aktivitas tersebut

Selengkapnya »
05 Desember 2025
Search