Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar ketahanan energi nasional ditingkatkan dari 21 hari menjadi 3 bulan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) Bahlil Lahadalia mengatakan, arahan tersebut menjadi salah satu dari empat fokus kebijakan energi pemerintahan Presiden Prabowo. Ketahanan energi menjadi perhatian lantaran
Keputusan bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve (The Fed) untuk menahan suku bunga acuan pada Kamis (29/1/2026) waktu Indonesia, memicu pergerakan beragam di pasar keuangan global. Saham dan obligasi bergejolak, sementara dolar AS menguat setelah Menteri Keuangan AS Scott Bessent menegaskan dukungan pemerintah terhadap mata uang yang kuat. Di pasar
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan solusi permanen untuk warga Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat yang terdampak longsor. Amran mengatakan, pihaknya telah sepakat dengan anggota Komisi IV DPR RI untuk mengganti tanaman hortikultura di lahan dengan kemiringan tajam di sana dengan tanaman perkebunan. Solusi itu telah Amran sampaikan kepada
Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui jaringan berupa lebih dari 620 kantor layanan di seluruh Indonesia, menjadi benang merah yang mengikat para pelaku usaha mikro dan kecil untuk terus belajar dan bertumbuh. Menyediakan pemberdayaan menyeluruh, lembaga pembiayaan PNM menjadi bukti bahwa dukungan yang tepat mampu menguatkan fondasi ekonomi keluarga sekaligus menggerakkan
Laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkap dunia saat ini memasuki era ‘kebangkrutan air‘. Pasalnya, banyak wilayah yang kini tak lagi mampu pulih dari krisis air berkepanjangan. Menurut laporan PBB wilayah-wilayah di seluruh dunia mengalami kekurangan air yang parah. Kabul, ibu kota Afghanistan, berpotensi menjadi kota modern pertama yang kehabisan air.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Praseto Hadi menjelaskan keberlanjutan izin usaha dari 28 perusahaan yang dicabut buntut dari bencana Sumatra. Ke depan izin-izin tersebut akan dialihkan ke Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia. Mulanya, Prasetyo dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XIII, Senin (26/1/2026) menyampaikan, bahwa pencabutan izin merupakan keputusan yang diambil
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menyelesaikan penyidikan perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang melibatkan perusahaan penyelenggara pinjaman daring atau pinjol PT Crowde Membangun Bangsa (PT CMB) dan YS selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham. Perkara Crowde itu terkait dugaan tindak pidana usaha jasa pembiayaan dan tindak pidana
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan revisi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) berpotensi memberatkan industri sawit. Dalam kebijakan yang baru, pemerintah mewajibkan eksportir menempatkan 100% DHE di Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara dengan batas konversi ke rupiah maksimal 50%. Menurut Eddy,
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak boleh menolak produk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) maupun hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. Nanik mengatakan, UMKM hingga para petani serta peternak justru harus dirangkul dan diarahkan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan memotong anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) jika tidak segera menyelesaikan permasalahan pajak kapal asing yang beroperasi di Indonesia. Seperti diketahui ada kapal asing beroperasi tanpa membayar pajak penghasilan (PPh) dan Pajak pertambahan Nilai (PPN). Hal ini terungkap dalam sidang penyelesaian hambatan berdasarkan aduan pengusaha
Transformasi digital pemerintah dan tata kelola data merupakan dua pilar penting untuk memastikan ketertiban tata kelola, manajemen program yang terukur, serta pengendalian yang konsisten agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam acara Kolaborasi Satu Data Indonesia
Perkara yang menjerat Hogi Minaya (43), warga Sleman, usai mengejar dua orang yang diduga menjambret tas istrinya hingga meninggal dunia, kembali membuka perdebatan klasik dalam hukum pidana mengenai batas pembelaan terpaksa dan pertanggungjawaban pidana. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Albert Aries, menilai perbuatan Hogi tidak dapat dipidana karena dilakukan dalam
