Pemerintah meminta badan usaha (BU) swasta penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk segera menyerap base fuel yang telah diimpor Pertamina. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat segera kembali mendapatkan BBM dari SPBU swasta yang belakangan ini stoknya habis. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengaku bahwa pihaknya rutin mengirim
Transformasi digital dalam sektor UMKM semakin terlihat melalui peningkatan adopsi transaksi cashless. Tren ini diyakini menjadi salah satu faktor kunci yang mendorong pelaku UMKM masuk ke dalam ekonomi formal, sehingga memperkuat posisi usaha dalam perekonomian nasional. Hasil observasi di sejumlah sentra UMKM menunjukkan bahwa penggunaan e-wallet, QRIS, dan mobile banking
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal dihapus dalam revisi Undang-Undang BUMN. Seiring dengan hal tersebut jabatan menteri BUMN pun dihilangkan dan diganti menjadi kepala lembaga. “Kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN selaku wakil pemerintah pusat sebagai regulator bertugas menetapkan kebijakan, mengatur, membina, mengoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan
Bank Indonesia (BI) menegaskan kembali komitmennya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan pasar global. Gubernur BI Perry Warjiyo, mengatakan seluruh instrumen kebijakan moneter telah digerakkan secara maksimal untuk memastikan rupiah tetap bergerak sesuai fundamentalnya. BI menggunakan seluruh instrumen yang ada secara bold, baik di pasar domestik melalui
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta bekerja sama dengan Bank Jakarta menghadirkan program yang mempermudah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) anggota mereka untuk mendapatkan pembiayaan modal, cepat, dan terjangkau. Sejumlah program yang ditawarkan antara lain Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro, Mikro, dan Kecil; kemudian Abang Mikro
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada rencana untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN). Apalagi, kata Purbaya, orang yang akan mengurus pembentukan BPN tersebut yakni Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu akan berpindah tugas..
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim transformasi reformasi Polri. Pembentukan tim internal ini tertuang dalam Sprin Kapolri Nomor Sprin/2749/IX/2025 tertanggal 17 September 2025. Tim itu terdiri dari 52 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri. Sigit bertugas sebagai pelindung dan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menjadi penasihat. Sementara Kalemdiklat Polri
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan, kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) pada 2025 belum bisa dipastikan. Ia menyebut, keputusan semacam itu memerlukan perhitungan matang dan kondisi keuangan yang kuat. Qodari menekankan, kenaikan gaji ASN masih berupa rencana dalam Lampiran Perpres Nomor 79 Tahun 2025. Dokumen itu merupakan
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap bahwa gugatan yang diajukan Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana, atau Tutut Soeharto, terhadap dirinya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah dicabut. Mengacu laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Tutut mendaftarkan gugatan dengan nomor 308/G/2025/PTUN.JKT pada Jumat (12/9/2025). Dalam berkas perkara yang
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) Bali dan guru untuk memberikan iuran guna membantu korban banjir. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan bahwa penggalangan dana yang dilakukan oleh pegawai Pemprov Bali bersifat sukarela dan tidak
Polemik pembatasan impor bahan bakar minyak (BBM) badan usaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta dinilai dapat mengancam iklim persaingan usaha hingga merugikan konsumen.Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendapati bahwa kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang membatasi kenaikan impor BBM jenis bensin non-subsidi maksimal 10% dari
Rencana pemerintah untuk mengubah skema dana bagi hasil (DBH) atas potongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan ke daerah ditargetkan berlaku pada 2026.Skema baru DBH potongan PPh Pasal 21 karyawan akan diubah dari semula berdasarkan lokasi pemotongnya, menjadi berdasarkan domisili pekerjanya.Kementerian Keuangan masih memetakan sebaran pemotongan PPh pasal 21 berdasarkan
