Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi bergulir mulai Senin (6/1/2025). Pemerintah pun menegaskan bahan baku dari menu makan bergizi gratis ini bukan produk impor. Menurut Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan, bahan pokok program MBG diambil dari para pengusaha, petani, dan peternak lokal. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan menguat pada perdagangan Selasa (7/1) di tengah pola konsolidasi akibat gejolak nilai tukar dan dinamika pasar global. CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya memproyeksikan IHSG bergerak dalam rentang support 7.007 dan resistance 7.237, dengan potensi kenaikan yang masih terlihat. Ia merekomendasikan saham-saham seperti
Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, program makan bergizi gratis tidak hanya diperuntukkan bagi siswa sekolah, tetapi juga bagi ibu hamil. Program ini akan mulai diterapkan pada 9 Januari 2025, setelah pemberian makan bergizi gratis untuk siswa sekolah mulai dijalankan pada Senin, (6/1/2025). “Tadi sudah disampaikan bukan hanya untuk
Hotel Aruss Semarang menjadi sorotan publik setelah Bareskrim Polri menyita bangunan tersebut karena diduga menggunakan dana hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari bandar judi online. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf, menjelaskan bahwa penyitaan ini merupakan bagian dari upaya penindakan hukum terhadap judi
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyambut baik kebijakan pemerintah mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah, sementara untuk barang dan jasa lainnya tetap dikenakan tarif PPN lama yakni 11 persen. Ketua Dewan Pembina Yukki Nugarahawan Hanafi berharap kebijakan ini dapat mengendalikan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025. Sebanyak 190 Dapur MBG telah beroperasi di 26 provinsi, menyasar balita, anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui. Dengan dukungan anggaran Rp71 triliun, program ini bertujuan mencakup 3
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan pembeli barang atau jasa nonmewah yang telah dikenai PPN 12% berhak meminta pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 1%. Hal ini karena PPN 12% seharusnya hanya berlaku untuk barang mewah, sedangkan barang nonmewah memiliki tarif efektif 11%. Penjual yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat memperbaiki faktur
Pemerintah resmi memberlakukan opsen pajak mulai 5 Januari 2025, sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mendorong kemandirian fiskal daerah. Namun, di balik tujuan tersebut, kebijakan ini memicu kekhawatiran di
Diskon token listrik 50 persen pada Januari dan Februari 2025 diberikan bagi pelanggan dengan daya terpasang 2.200 volt ampere (VA) ke bawah. Adanya diskon token listrik 50 persen, pelanggan prabayar bisa membeli token listrik dengan nominal setengah dari biasanya untuk mendapatkan daya listrik (kWh) yang sama, atau membeli token listrik
Presiden Prabowo Subianto bakal meluncurkan program penghapusan utang petani, nelayan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada minggu depan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, ada sekitar 3.000 penerima manfaat yang bakal diundang dalam peluncuran program baru tersebut. Maman menuturkan, ada sekitar 67.000 petani, nelayan, maupun pengusaha UMKM yang berpotensi
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI meminta masyarakat untuk waspada terhadap ancaman siber yang sering kali dimulai dari pemasangan aplikasi dari sumber yang tidak resmi atau instalasi APK ilegal. Direktur Digital & Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha mengimbau masyarakat agar selalu mengunduh aplikasi hanya dari sumber resmi,
Diskon listrik 50 persen bagi pelanggan prabayar dan pascabayar dengan daya terpasang 2.200 VA ke bawah sudah bisa dinikmati sejak 1 Januari 2025. Diskon listrik PLN akan berlaku sampai Februari 2025. Sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024 tentang Pemberian Diskon Biaya Listrik untuk Konsumen Rumah
