Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet dan mengganti sejumlah posisi menteri. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengungkapkan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden sesuai dengan evaluasi dan kebutuhan dalam menjalankan roda pemerintahan. Termasuk pergantian Menteri Keuangan yang akan mengelola keuangan negara. “Terus terang sosok Menteri Keuangan
Presiden Prabowo Subianto menggelar reshuffle alias perombakan dalam Kabinet Merah Putih. Salah satunya adalah mengganti Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Prabowo mengganti Sri Mulyani, dan menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai penggantinya. Selama ini Purbaya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Usai pelantikan di Istana Negara, Purbaya melontarkan
Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendali Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) naik 29% dari Rp 1,01 triliun menjadi Rp 1,39 triliun pada tahun depan. Dana ini akan difokuskan untuk pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan penguatan instrumen pembiayaan karbon. Sebanyak Rp 70,1 miliar dialokasikan untuk pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup akan menekan jumlah
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengungkapkan kronologi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bermain domino bersama Aziz Wellang. Kadir menerangkan bahwa Raja Juli hadir ke posko KKSS karena keduanya sudah memiliki janji untuk bertemu dan berbincang santai. Namun, Raja Juli memutuskan untuk mendatangi lokasi Karding. Menurut Karding, dirinya
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal kasus korupsi dana investasi ke start up Tanihub yang menyeret Donald Wihardja, selaku Direktur MDI Ventures. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan, pihaknya mencermati dan menghormati penegakan hukum terhadap individu di industri
Konektivitas internet di sejumlah negara di Asia dan Timur Tengah terganggu akibat kerusakan kabel bawah laut di Laut Merah. Gangguan ini berdampak ke pengguna di India, Pakistan hingga Uni Emirat Arab atau UEA. Kelompok pemantau internet Netblocks menyebut insiden itu disebabkan oleh sistem kabel bawah laut SMW4 rute South East
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menjelaskan penyebab kondisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta, yang mengalami kekosongan. Menurut Yuliot, kondisi tersebut terjadi karena adanya peningkatan pembelian BBM non-subsidi di SPBU swasta. “Jadi peningkatan itu karena ada shifting. Pertamina mewajibkan menggunakan QR code. Sementara
Keputusan Presiden Prabowo Subianto menghadiri undangan khusus Presiden China Xi Jinping di Beijing pada peringatan 80 tahun Hari Kemenangan, di tengah kondisi nasional yang baru pulih dari kerusuhan, dapat dibaca melalui lensa kebijakan publik yang lebih luas. Seperti dijelaskan Menteri Sekretaris Negara, undangan yang datang dari Beijing bukan undangan biasa,
Pemerintah memutuskan menghentikan kerja sama budidaya lobster dengan Vietnam karena negara tersebut masih mengizinkan masuknya benih bening lobster (BBL) secara ilegal dari Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pada mulanya Indonesia dan Vietnam telah sepakat mengembangkan budidaya lobster secara bersama. Dalam kesepakatan, ada waktu uji coba
Anggota Satgas Perlindungan Pekerja Indonesia DPR RI, Rieke Diah Pitaloka atau Oneng menyoroti kematian diplomat muda Indonesia, Zetro Leonardo Purba (40), yang tewas akibat penembakan di Lima, Peru, pada Senin malam (1/9) waktu setempat. Zetro merupakan diplomat kedua yang meninggal dalam tugas, setelah sebelumnya Daru, seorang diplomat Indonesia lainnya, juga
Pemerintah tak henti-hentinya menyampaikan bahwa stok beras nasional dalam kondisi aman bahkan surplus alias berlebih. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda: harga beras tetap mahal. Bahkan yang lebih ironi, setok beras yang biasanya menumpuk di rak-rak toko modern, kini mengalami kelangkaan di sejumlah daerah. Berbeda dengan klaim-klaim dari
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, pemerintah tidak akan menerapkan tarif pajak baru untuk meningkatkan pendapatan negara pada 2026. Meskipun target penerimaan pada pada 2026 direncanakan sebesar Rp 2.357,71 triliun atau meningkat 13,5 persen dari outlook penerimaan pajak 2025 yang sebesar Rp 2.076,9 triliun. “Kebutuhan negara dan bangsa begitu banyak
