Kemunculan chatbot AI asal China, DeepSeek benar-benar membuat Amerika Serikat (AS) khawatir. Anggota senat dari Partai Republik, Josh Hawley baru-baru ini mengusulkan Rancangan Undang-undang (UU) baru yang berpotensi memperketat penggunaan DeepSeek dan teknologi AI China lain di AS. RUU tersebut adalah ‘Decoupling America’s Artificial Intelligence Capabilities from China Act of
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah mulai berdampak nyata pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai kementerian dan lembaga. Pemotongan anggaran tidak hanya mengurangi belanja seremonial dan perjalanan dinas, tetapi juga mulai menyentuh aspek operasional dan kesejahteraan pegawai. Efisiensi anggaran juga berdampak pada kegiatan operasional di berbagai kementerian, seperti pemotongan
Media sosial X diramaikan oleh isu penghapusan gaji ke-13 dan 14 bagi ASN/PNS sebagai bagian dari pemangkasan anggaran negara oleh Presiden Prabowo Subianto. Banyak netizen mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap dampak kebijakan ini, terutama terhadap daya beli dan ekonomi nasional. Namun, Kemenkeu melalui Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Deni Surjantoro,
Pemerintahan Presiden Argentina, Javier Milei, mengumumkan keputusan untuk keluar dari WHO, mengikuti langkah mantan Presiden AS Donald Trump. Juru bicara pemerintah, Manuel Adorni, menyebut keputusan ini didasarkan pada perbedaan mendalam terkait manajemen kesehatan WHO, terutama selama pandemi Covid-19. Argentina menilai WHO terlalu dipengaruhi kepentingan politik negara tertentu dan ingin lebih
Australia melarang penggunaan DeepSeek di perangkat dan sistem pemerintah dengan dalih ancaman terhadap risiko keamanan. DeepSeek adalah perangkat artificial intelligence (AI) buatan perusahaan China. Perangkat ini menjadi sorotan karena disebut memiliki kemampuan setara dengan ChatGPT buatan OpenAI, meski dikembangkan dengan biaya lebih rendah. Dilansir ABC News, di bawah larangan baru
Indonesia menerima hibah senilai 14,7 juta euro atau sekitar Rp 248,8 miliar dari Uni Eropa (UE) dan Perancis untuk pengembangan transisi energi di tanah air. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, UE mengalirkan dana kepada badan pembangunan Perancis yakni Agence Francaise de Developpement (AFD). Dadan menuturkan, dana hibah tersebut
Presiden RI Prabowo Subianto akhirnya turun tangan dalam membereskan kekisruhan gas LPG 3 kg. Kekacauan terjadi buntut dari kebijakan Kementerian ESDM yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia. Pada Jumat (31/1/2025) lalu, Kementerian ESDM menyatakan penjualan elpiji 3 kg melalui pengecer tidak akan diperbolehkan lagi mulai 1 Februari 2025. Wamen ESDM Yuliot
Pemerintah menunda penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kg yang seharusnya dimulai pada Januari 2025. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk menjaga harga gabah di tingkat petani saat musim panen raya yang berlangsung Februari hingga April. Jika bantuan tetap disalurkan, dikhawatirkan harga gabah akan
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lonjakan harga beberapa komoditas pangan, termasuk cabai rawit, telur ayam ras, dan bawang putih, yang kini melebihi Harga Acuan Penjualan (HAP). Harga cabai rawit nasional mencapai Rp69.163 per kg, naik 45,74 persen dibandingkan Desember 2024. Harga telur ayam ras juga meningkat hingga Rp31 ribu per
Pemerintahan Prabowo Subianto mengalihkan anggaran bantuan pangan senilai Rp16,6 triliun ke Perum Bulog untuk menyerap tiga juta ton beras dari petani. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah penyerapan
Kecelakaan maut terjadi di pintu Tol Ciawi, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (24/2/2025) dan delapan orang dilaporkan tewas. Kasat Lantas Polres Bogor Kota, Kompol Yudiono, mengonfirmasi bahwa kecelakaan bermula dari sebuah truk bermuatan air mineral yang menabrak mobil yang tengah mengantre pembayaran tol. Pada saat masuk tol, truk hilang kendali
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras nasional turun hingga 1,54 persen sepanjang 2024. Adapun produksi beras di 2024 tercatat hanya mencapai 30,62 juta ton, menurun 480 ribu ton dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 31,10 juta ton. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan penurunan produksi beras terjadi akibat adanya
