Ambisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengerek pertumbuhan ekonomi hingga ke level 8% tampaknya bakal menghadapi kenyataan pahit, setidaknya berdasarkan proyeksi terbaru Bank Dunia. Dalam laporan bertajuk Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025, Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia masih akan terperangkap dalam jebakan pertumbuhan 5% hingga jelang akhir masa
Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (Popsi) meminta insentif imbas adanya kebijakan penempatan devisa hasil ekspor yang berasal dari komoditas dan pengolahan sumber daya alam (DHE SDA). Sebelumnya, DHE SDA wajib disimpan di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang berlaku efektif mulai Januari 2026. Ketua Umum Popsi, Mansuestus Darto memandang biaya
Bank Dunia (World Bank) memberikan peringatan kepada Indonesia soal potensi semakin melebarnya defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang akan nak secara bertahap hingga 2027 mendatang. Peringatan tersebut terungkap dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025, yang memperkirakan batas defisit pada 2027 mendatang akan melebar hingga sebesar
Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berencana menghapus atau memutihkan utang kredit usaha rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM yang terdampak banjir di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan bahwa hal itu masih dalam proses.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa dua pekan lalu telah memecat seorang pegawai Kementerian Pertanian (Kementan) yang terbukti melakukan pungli dalam penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan). Mentan Amran menegaskan bahwa Kementan tidak memberi ruang sedikit pun bagi praktik penyimpangan yang mencederai kepercayaan publik dan merugikan petani.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) menilai tujuan kebijakan relaksasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi debitur Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) terdampak bencana Aceh-Sumatra untuk meringankan beban nasabah. Sebab menurut Direktur Utama BRI, Hery Gunardi skema dan dampak KUR bencana tersebut berbeda-beda disetiap daerahnya. Ia pun mencontohkan,
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui masih terdapat sejumlah kementerian yang lambat dalam menyerap anggaran sehingga menyisakan dana APBN. Hal tersebut disinggungnya usai rapat arahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025). Namun, Purbaya belum merinci kementerian mana saja
Susu dengan esktrak daun kemangi hasil racikan tim mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) sukses meraih tiga penghargaan di Korea Selatan. Ide pembuatan minuman berbasis kajian ilmiah itu berawal dari masalah sosial. Dengan gagasan susu sebagai solusi penawar stres, mahasiswa Fakultas Peternakan angkatan 2022 itu menggaet dua mahasiswi Sekolah Vokasi Unpad Program
Isu pengelolaan sampah di Batam semakin mendesak di tengah meningkatnya volume limbah domestik dan tantangan infrastruktur. Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali mengevaluasi pemecahan persoalan sampah melalui peninjauan langsung sejumlah lokasi pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Bin Tertutup di Sekupang, Batam, baru-baru ini. Ini merupakan bagian dari strategi mitigasi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima 18.633 pengaduan mengenai pinjaman online atau pinjol ilegal hingga akhir tahun. Mayoritas dari laporan tersebut berasal dari masyarakat usia muda. Hingga 30 November 2025, OJK mengungkap bahwa dari seluruh laporan terkait pinjol ilegal itu, sebanyak 6.533 laporan atau 35% di antaranya berasal dari pelapor berusia
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan penilaian pusat data nasional (PDN) oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) masih berlangsung. Proses ini membuat PDN belum dapat beroperasi, dan di sisi lain negara harus terus mengeluarkan uang untuk menaruh data pemerintah di pusat data nasional sementara (PDNS). Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) akan mengkaji peluang pengembangan data center berbasis panas bumi pertama di Indonesia. Tujuannya, untuk memperluas pemanfaatan energi bersih.Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Edwil Suzandi mengungkapkan, langkah ini diperkuat melalui kolaborasi strategis dengan Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) dan Fakultas
