Sepanjang tahun 2025, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) melakukan patroli di marketplace dan menemukan ribuan akun yang menjual produk obat bahan alam ilegal. Ribuan tautan penjualan dari akun-akun tersebut telah di-takedown oleh Kementerian Komunikasi dan DIgital, serta Indonesian E-Commerce Association (idEA).
Serangkaian upaya untuk menata ekosistem ekonomi digital melalui pengenaan pajak termasuk penuntutan sistem bagi hasil antara perusahaan platform digital (PPD) Amerika Serikat (AS) dengan media nasional terancam kandas di tengah jalan. Pemicunya adalah kesepakatan dagang antara Presiden Prabowo Subianto dengan Donald Trump. Kesepakatan dagang yang berujudul The Agreement on Reciprocal Trade
Sejumlah saksi dari PT Gojek Tokopedia TBK (GoTo) mengatakan transaksi senilai Rp 809 miliar antara PT Gojek Indonesia dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) di tahun 2021 tidak berkaitan dengan pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek. Hal ini terungkap ketika Nadiem Makarim selaku terdakwa sekaligus eks Mendikbudristek bertanya langsung
KEMENTERIAN Koordinator Perekonomian menyatakan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tidak berlaku mengikat untuk seluruh produk Amerika Serikat. “Artinya, ketentuan TKDN terkait proyek atau merupakan belanja pemerintah, bukan seluruh barang yang beredar di pasar,” kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Perekonomian Haryo Limanseto. Pernyataan itu disampaikan Haryo menanggapi isi dari salah
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menegaskan, anggaran THR pegawai negeri sipil (PNS), TNI dan Polri serta pensiunan akan mulai cair bertahap mulai minggu ini. Tepatnya, pada Kamis, 26 Januari 2026. Jika THR, TNI dan Polri PNS sudah tampak hilalnya, bagaimana dengan THR pegawai swasta? Untuk swasta, Peraturan Pemerintah (PP)
Pemerintah Indonesia menyetujui impor 1.000 ton beras klasifikasi khusus dan 580.000 ekor ayam hidup dari Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari pelaksanaan Agreement on Reciprocal Trade (ART). Kebijakan tersebut diteken Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Donald Trump di Washington DC pada 19 Februari 2026. “Pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan peternak dalam
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengungkapkan bahwa 99 persen produk asal Amerika Serikat (AS) yang masuk ke Indonesia dikenakan tarif sebesar 0 persen. Hal tersebut Haryo sampaikan saat memberi keterangan mengenai Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-AS, Minggu (22/2/2026). Lalu, saat ditanya apakah produk AS yang masuk itu dapat mengganggu UMKM
Indonesia dan Amerika Serikat (AS) secara resmi menandatangani pakta kerja sama perdagangan Agreement on Reciprocal Trade (ART), dengan salah satu poin kesepakatan terkait pemberlakuan tarif 0% bagi produk tekstil dan pakaian jadi (apparel). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa dokumen kesepakatan bertajuk Toward a New Golden Age for
Pemerintah memastikan Indonesia juga akan membeli sebanyak 50 unit pesawat Boeing, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian dagang antara RI dan Amerika Serikat. Proses pembelian pesawat akan dilakukan melalui Danantara. Diberitakan sebelumnya, Pemerintah menuntaskan perjanjian tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) di Washington, Kamis (20/2/2025) setempat. Penandatanganan
Bank Indonesia (BI) menargetkan implementasi QRIS Antarnegara dengan China dan Korea Selatan dapat dimulai pada Maret atau April 2026. Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, saat ini proses pengimplementasian QRIS Antarnegara di kedua negara tersebut hampir rampung. Lebih lanjut dia mengungkapkan, untuk implementasi di China, proses uji coba atau sandboxing
Indonesia dan Amerika Serikat (AS) resmi menandatangani perjanjian tarif timbal balik atau tarif resiprokal (Agreement on Reciprocal Trade/ART) kedua negara pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat. Penandatanganan ini dilaksanakan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump di sela-sela kunjungan Presiden Prabowo ke Washington DC, Amerika Serikat (AS). Sekretaris
Uang ratusan juta rupiah milik seorang wajib pajak raib setelah menerima telepon dari seseorang yang mengaku petugas Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan terkait Coretax. Penelepon itu menyebutkan data sensitif seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) korban, yang membuat calon korban kesulitan membedakan ini resmi atau penipuan.
