Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan P. Roeslani, di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu (4/1/2026) sore. Dalam kunjungan tersebut, Rosan melaporkan akan ada lima proyek hilirisasi Danantara yang siap groundbreaking (peletakan batu pertama) di awal bulan depan. “Dalam
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang uang sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus korupsi sawit sebesar Rp6,6 triliun lebih untuk menutup defisit. Uang tersebut berasal dari hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH Rp2.344.965.750.000 dan hasil penyelamatan keuangan negara atas penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejagung sebesar
Masyarakat masih mengeluhkan terkait gangguan dalam sistem perpajakan Coretax. Laman yang tidak bisa diakses atau kesulitan mengisi data diri menjadi beberapa keluhan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun mengaku dirinya juga beberapa kali menghadapi wajib pajak yang mengeluhkan hal yang sama. Purbaya menjelaskan bahwa prosedur dalam
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengingatkan keterbatasan ruang fiskal menjadi tantangan utama di balik target pertumbuhan ekonomi Indonesia 6 persen pada 2026. Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani mengatakan, dunia usaha menilai optimisme tersebut perlu diimbangi dengan pembenahan struktural agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, pergeseran kebijakan
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melaksanakan Intensifikasi Pengawasan Pangan Jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Inwas Nataru) selama periode 28 November hingga 31 Desember 2025. Hasilnya, hingga 17 Desember 2025, BPOM menemukan peredaran pangan ilegal, kedaluwarsa, dan rusak dari jalur distribusi offline maupun online dengan nilai ekonomi mencapai
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah penunggak pajak telah menyetorkan Rp13,44 triliun kepada Pemerintah Indonesia per Senin (15/12). Purbaya mengungkapkan sebagian setoran masih dicicil. Namun, ada pula penunggak pajak yang masih meminta berdiskusi. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menambahkan jumlah penunggak pajak yang sudah membayar bertambah dari 109 orang menjadi 120
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin menilai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan perlu dibarengi dengan kebijakan pendukung khususnya peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pemberian insentif investasi, sehingga tidak menahan laju pertumbuhan industri pengolahan nonmigas. Saleh, mengatakan PP Pengupahan berpotensi mendorong pertumbuhan dari sisi permintaan
BANK Indonesia (BI) memprediksi bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,017 persen. Meski demikian, Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman mengatakan proyeksi ini masih bersifat perhitungan sementara. “Dampaknya kepada perekonmian memang agak negatif. Tetapi karena masih perhitungan sementara, dalam
Ambisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengerek pertumbuhan ekonomi hingga ke level 8% tampaknya bakal menghadapi kenyataan pahit, setidaknya berdasarkan proyeksi terbaru Bank Dunia. Dalam laporan bertajuk Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025, Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia masih akan terperangkap dalam jebakan pertumbuhan 5% hingga jelang akhir masa
Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (Popsi) meminta insentif imbas adanya kebijakan penempatan devisa hasil ekspor yang berasal dari komoditas dan pengolahan sumber daya alam (DHE SDA). Sebelumnya, DHE SDA wajib disimpan di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang berlaku efektif mulai Januari 2026. Ketua Umum Popsi, Mansuestus Darto memandang biaya
Bank Dunia (World Bank) memberikan peringatan kepada Indonesia soal potensi semakin melebarnya defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang akan nak secara bertahap hingga 2027 mendatang. Peringatan tersebut terungkap dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025, yang memperkirakan batas defisit pada 2027 mendatang akan melebar hingga sebesar
Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berencana menghapus atau memutihkan utang kredit usaha rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM yang terdampak banjir di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan bahwa hal itu masih dalam proses.
