Di tengah kuatnya rivalitas dan impitan aneka krisis, Indonesia berhasil membangun titik temu dalam forum multilateral sekelas G20. Meski sulit, presidensi G20 Indonesia bukanlah kebetulan. Saat dunia tengah didera krisis dan konflik, upaya RI membangun titik temu dari berbagai pihak yang kini berseberangan dalam satu forum multilateral sekelas, G2O menegaskan
Kabar mengenai pemutusan hubungan keija atau PHK massal di industri padat karya akhir-akhir ini kencang berembus. Kendati tetap mewaspadai potensi tekanan yang muncul di sektor riil, pemerintah mempertanyakan keputusan perusahaan melakukan PHK di tengah kondisi industri yang sebenarnya sedang tumbuh pesat. Pantauan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) terhadap
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam laporan yang dikeluarkan Kamis (3/11), menyebutkan negara-negara kaya saat ini perlu memberikan dana 10 kali lipat untuk membantu negara-negara berkembang beradaptasi dengan perubahan iklim atau menghadapi penderitaan dan pengungsian yang meluas serta meningkatnya konflik. Dikutip dari The Straits Times, Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB, Inger Andersen,
Masyarakat Indonesia jangan sampai lengah dan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran dan lonjakan gelombang varian baru Covuid-19, XXB yang diperkirakan akan terjadi dua hingga tingga bulan ke depan. Ancaman lonjakan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan. Berdasarkan berbagai data yang telah
Bank Indonesia (BI) memperkirakan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada November 2022 kembali mengalami inflasi, setelah mencatatkan deflasi pada bulan sebelumnya. Berdasarkan pantauan BI melalui Survei Pemantauan Harga, inflasi pada pekan pertama November 2022 diperkirakan sebesar 0,08 persen secara bulanan ( month-to-month /mtm). “Berdasarkan Survei Pemantauan Harga pada minggu I November
Saksi teknisi CCTV Tjong Djiu Fung alias Afung dihadirkan dalam sidang kasus perintangan penyidikan atau Obstruction of Justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (3/11/2022). Afung menyebut ada tujuh chanel yang masih menyala saat hendak mengganti DVR CCTV di Pos Satpam Komplek Duren Tiga. “Jadi saya pastikan nomor 1 sama
Pemerintah resmi menaikan tarif cukai rokok sebesar 10% untuk 2023 dan 2024. Keputusan tersebut sudah disetujui Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas, Kamis (11/3). Kenaikan tarif cukai rokok ini dilakukan sebagai instrumen untuk menekan prevalensi perokok anak. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, cukai rokok merupakan rata-rata tertimbang dari
Produksi garam nasional tahun ini diprediksi merosot akibat produktivitas rendah yang dipicu kemarau basah. Di tengah merosotnya produksi garam, pemerintah diminta memverifikasi data stok garam sebelum memutuskan impor garam di tahun 2023. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), realisasi produksi garam nasional tahun 2021 berkisar 1,3 juta ton atau
Melalui Perpres 126/2022, pemerintah mewajibkan industri menyerap garam dari dalam negeri. Pemerintah bertekad untuk menekan, bahkan menghilangkan impor garam industri dalam dua tahun ke depan. Tekad itu tercermin dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Beleid anyar ini ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mewajibkan perusahaan di Ibu Kota untuk menyediakan satu persen dari jumlah pekeija, khusus untuk warga disabilitas. “Satu persen dari jumlah pekeija di perusahaan tersebut harus mengakomodir pekeija disabilitas makanya ini terus kita sosialisasikan. Kita informasikan kepada pemberi keija,” kata Kepala Dinas Tenaga KerjaTransmigrasi dan Energi
Kejaksaan Agung menemukan rekayasa data kebutuhan impor garam industri, dari kebutuhan sebenarnya 2,3 juta ton menjadi 3,7 juta ton, dalam dugaan korupsi pada pemberian fasilitas impor garam industri pada , 2016-2022. Rekayasa data itu diduga melibatkan satu pejabat pumatugas dan dua pejabat aktif di Kementerian Perindustrian serta satu pihak swasta.
Asosiasi Pemasok Energi dan Batu Bara Indonesia (Aspebindo) menyoroti lemahnya sinkronisasi data pertambangan yang dimiliki pemerintah. Dampaknya, kepercayaan diri pelaku industri dalam melakukan ekspansi berkurang. Dalam menyusun kebijakan yang tepat, harus ada landasan yang kuat. Faktanya, sekarang kita belum bisa memanfaatkan data-data usaha pertambangan. Tak heran, pengusaha juga sering bingung
