Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Dorong Mobil Listrik Percepat Nol Emisi Karbon, Pengamat Nilai Perlu Kebijakan Fiskal agar Harganya Lebih Terjangkau Masyarakat

Pemerintah telah berkomitmen dalam pengurangan emisi melalui ratifikasi Perjanjian Paris yang mengharuskan Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional pada 2030. Selain komitmen dalam NDC, pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai net zero emission (NZE) pada 2060 yang

Selengkapnya »
05 April 2022

Ekonom Ibaratkan BLT Minyak Goreng Hanya Paracetamol: Cuma Turunkan Demam

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menganggap kebijakan pemerintah mengucurkan bantuan langsung tunai minyak goreng atau BLT minyak goreng kepada pedagang kaki lima tak efektif. Sebab, keputusan itu tidak serta-merta mengatasi masalah tingginya harga komoditas di pasar. “Pemberian BLT minyak goreng bukan berarti masalah minyak

Selengkapnya »
05 April 2022

Badan Pangan Nasional Dorong Penguatan Konektivitas Pasar

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mendorong penguatan konektivitas pasar dalam rangka mendukung penguatan pangan. “Eksosistem hulu hingga hilir itu harus terkoneksi dengan baik dan membutuhkan dukungan dari semua pihak. Keberadaan pasar sangat penting dalam proses pendistribusian pangan dari produsen untuk sampai ke masyarakat sebagai konsumen,” ujar Kepala Badan Pangan

Selengkapnya »
04 April 2022

Dirut Pertamina Heran Solar Industri Turun, Tapi Ritel Naik

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyiratkan keheranannya mengenai kelangkaan solar ketika memantau penjualan BBM di SPBU Jalan Soekarno Hatta, Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (3/4). Pasalnya, ia melihat penjualan solar subsidi di ritel naik. Namun, penjualan solar industri justru turun hingga 11 persen. “Tapi (solar) di ritel naik, jadi

Selengkapnya »
04 April 2022

Pemerintah Dinilai Kurang Berpihak kepada Nelayan Kecil

Kebijakan sistem kontrak penangkapan ikan dinilai hanya akan menguntungkan pemodal dan korporasi besar. Nelayan kecil yang bertahun-tahun mencari ikan dengan peralatan seadanya bakal makin terpinggirkan dengan adanya kebijakan tersebut. Tak heran, pemerintah dinilai kurang berpihak pada nelayan kecil dan lebih mementingkan korporasi perikanan besar. Ruslan Tawari, pengajar pada Fakultas Perikanan

Selengkapnya »
04 April 2022

Badan Perlindungan Konsumen Nilai Kebijakan Mendag Soal Migor Keliru

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menilai kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait minyak goreng keliru. “Menurut kami di BPKN, kedua kebijakan yang diambil oleh (kementerian) perdagangan menurut saya keliru, baik yang pertama maupun kedua,” ungkap Ketua BPKN Rizal E Halim dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Kamis

Selengkapnya »
01 April 2022

Fakta-Fakta di Balik Harga BBM Pertamina Naik

Harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi tidak pernah naik sejak lebih dari 2 tahun terakhir. Hal ini membuat harga BBM jenis Pertamax yang dijual Pertamina menjadi paling murah dibandingkan dengan yang sejenis. Hingga awal Maret 2022, BBM dengan kadar oktan (RON) 92 itu dijual Rp9. 000 per liter di sejumlah

Selengkapnya »
01 April 2022

Tanggung Beban Selisih Harga Solar Rp 7.800/Liter, DPR Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Pertamina

“Yang disubsidi pemerintah hanya Rp500 per liter. Sisanya dibayarkan melalui kompensasi yang penuh ketidakpastian. Pertamina mengeluarkan uang dulu, ini berpengaruh ke cashflow perusahaan,” ujar Nicke, dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI DPR RI, Selasa (29/3).Menurut Nicke, ketika konsumen menemukan perbedaan harga antara BBM subsidi dengan BBM nonsubsidi yang besar,

Selengkapnya »
31 Maret 2022

Pertamina Sebut Pemerintah Subsidi Rp7.800 Tiap Liter Solar

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati memastikan, antrian solar yang sempat terjadi di sejumlah wilayah tidak terkait dengan masalah stok Pertamina. Melainkan, akibat gap pada suplai yang diatur melalui kuota serta permintaan, juga adanya disparitas harga solar subsidi dan non-subsidi mencapai Rp7.800 per liter yang dapat menyebabkan shifting oleh pihak-pihak yang

Selengkapnya »
30 Maret 2022
Search