Harga minyak mentah dunia naik hampir 1,5 persen pada perdagangan Jumat (6/5) waktu AS. Kenaikan harga imbas dari rencana Uni Eropa yang menerapkan sanksi larangan impor minyak dari Rusia pada akhir tahun ini. Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juli naik US$1,49 atau 1,3 persen menjadi US$112,39 per barel.
Harga tandan buah segar (TBS) petani sawit swadaya semakin anjlok. Mereka tidak punya pilihan selain menjual TBS ke tengkulak, karena tidak terhubung langsung dengan pabrik. Tengkulak semakin menekan harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di tingkat petani swadaya akibat imbas larangan ekspor minyak kelapa sawit mentah dan sejumlah
Uni Eropa (UE) siap untuk menghadapi penangguhan pengiriman gas Rusia ke negara-negara anggotanya, kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Rabu (27/4). Perusahaan pemasok gas Rusia Gazprom sebelumnya pada Rabu mengumumkan bahwa pihaknya menghentikan sepenuhnya pengiriman gas ke Polandia dan Bulgaria, dengan alasan kedua negara anggota UE tersebut
Harga minyak dunia naik tipis pada akhir perdagangan Rabu waktu Amerika Serikat (Kamis pagi). Pasar minyak masih dibayangi kekhawatiran tentang ketatnya pasokan di seluruh dunia, meski stok minyak mentah AS naik tipis. Di sisi lain, pergerakan harga minyak dunia juga dipengaruhi indeks dollar AS yang meningkat, serta kondisi wabah Covid-19
Nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.442 per dolar AS di perdagangan pasar spot pada Kamis (28/4). Mata uang Garuda melemah 29 poin atau 0,2 persen dibandingkan Rp14.413 per dolar AS pada Rabu (27/4). Pelemahan terjadi karena dolar AS menguat seiring peningkatan ekspektasi pasar terhadap kenaikan tingkat suku bunga acuan
Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual melihat, lockdown di Shanghai akan mengganggu kinerja manufaktur China. Pasokan bahan baku dan bahan setengah jadi lebih terbatas sehingga harga naik. Kondisi ini memengaruhi proses produksi negara dunia, juga Indonesia. “Belum lagi, permintaan sudah meningkat, maka ini akan berpengaruh lebih tinggi ke
PT Tamaris Hidro setelah sukses membangun sejumlah pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTM), perusahaan juga mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan biogas. Apapun bila masuk ke suatu daerah, kita harus memberi dampak yang positif bagi masyarakat setempat, kata Corporate Secretary PT Tamaris Hidro Priyo Kristanto. Menurutnya, sisi menarik dari setiap
Kebijakan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng memiliki dua sisi. Di satu sisi kebijakan ini memperlihatkan adanya dukungan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri. Tapi di sisi yang lain, pelarangan ekspor ini juga memberi efek negatif. Kebijakan tersebut berpotensi menurunkan surplus neraca perdagangan,
Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per 31 Maret 2022 sebesar Rp 7.052,50 triliun, dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 40,39%. Secara nominal, posisi utang pemerintah terjadi peningkatan seiring dengan penerbitan surat berharga negara (SBN) dan penarikan pinjaman pada bulan Maret 2022 untuk menutup pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mengupayakan pemberian insentif hulu migas demi menjaga keekonomian lapangan serta menarik investor. Apalagi, saat ini banyak kontraktor migas asing yang sudah hengkang. Kontraktor migas yang hengkang adalah Conoco Philips di Bio Corridor, dan Royal Dutch Shell yang menjual 35% sahamnya di Blok
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyarankan pemerintah menggunakan instrumen pungutan ekspor (PE) dan bea keluar (BK) sawit untuk mengatasi kelangkaan dan gejolak harga minyak goreng (migor) di dalam negeri, alih-alih melarang ekspor. Kebijakan PE dan BK memiliki dampak jauh lebih ringan daripada melarang ekspor. Karena itu, larangan ekspor migor
Keekonomian proyek gasifikasi batu bara masih menjadi ganjalan bagi para pelaku usaha untuk mau mengikuti program penghiliran komoditas tersebut menjadi dimethyl ether atau DME yang diproyeksikan sebagai pengganti LPG. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah untuk memastikan
