Kementerian Pertanian mengajak para petani memanfaatkan KUR untuk meningkatkan nilai tambah pascapanen. Pemerintah akan mempermudah persyaratan program KUR pertanian, termasuk menaikkan kebijakan KUR tanpa agunan. Pemanfaatan KUR turut digenjot Kementan lewat Pelatihan Sejuta Petani dan Penyuluh. Secara klaster khusus sektor pertanian, pemerintah telah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp26,8 triliun untuk
Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menyatakan, Holding BUMN Pangan perlu untuk lebih memperkuat kerja sama dengan petani sawit dalam rangka memperbaiki sistem distribusi dan pengendalian harga terkait CPO dan minyak goreng. “BUMN harusnya bisa menjalin kemitraan dengan petani sawit di mana produksi sawit rakyat saat ini mencapai 41
Realisasi investasi energi baru terbarukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) masih terkendala kontrak jual beli atau power purchase agreement (PPA) antara investor dan PT PLN (Persero). Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Nusa Tenggara Barat Muhammad Rum menjelaskan banyak investor asing yang tertarik
Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, di Jakarta, Kamis (19/5/2022), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, dukungan tambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi diperlukan agar APBN tetap mampu melindungi daya beli masyarakat dari lonjakan harga komoditas energi, khususnya minyak bumi. Lonjakan harga minyak dunia membuat pemerintah mengusulkan asumsi
Elon Musk berang lantaran Tesla terlempar dari indeks environmental, social, and governance (ESG) yang disusun S&P 500. ESG sendiri kini merupakan acuan bagi perusahaan untuk mengadopsi berbagai standar dan prinsip bisnis pro lingkungan hidup, serta pembangunan berkesinambungan. Seperti dikutip dari electric-vehicles.com, Tesla dikeluarkan dari indeks S&P 500 ESG. Berdasarkan laporan
Ketua Dana Moneter Internasional (IMF) mendesak masyarakat internasional untuk mengambil tindakan cepat dan terkoordinasi dengan baik untuk mengatasi krisis pangan karena perang Rusia-Ukraina telah menyebabkan kekurangan pangan dan harga yang meningkat tajam. “Tekanan-tekanan ini terjadi pada saat keuangan publik negara-negara sudah meregang dari pandemi dan beban utang tinggi,” kata Georgieva.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melakukan “kontak yang intens” dengan Rusia, Ukraina, Turki, Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE), untuk memulihkan ekspor gandum Ukraina di tengah krisis pangan global yang semakin parah. Berbicara pada pertemuan ketahanan pangan di PBB yang diselenggarakan oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, Guterres
Wakil Kepala Badan Moneter Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Aviliani menyebutkan peningkatan ekonomi domestik menjadi salah satu syarat untuk berhasil menghadapi inflasi global. Adapun cara meningkatkan ekonomi domestik yakni dengan mendongkrak daya beli masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat juga harus ditingkatkan. Ia menjelaskan dampak dari inflasi global saat ini adalah
Di tengah tingginya permintaan domestik, pasokan gandum dan tepung terigu di dalam negeri terancam tersendat. Salah satu pemicunya, India melarang ekspor gandum akibat gelombang panas yang membatasi produksi di negeri Bollywood. Sebelum larangan itu, India menargetkan rekor pengiriman 10 juta ton ke sejumlah negara sasaran ekspor pada tahun ini. Selama
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pada April 2021 memperkirakan kerugian ekonomi akibat pemborosan bahan bakar di enam kota metropolitan dan menurunnya produktivitas karena hilangnya waktu masyarakat selama terjebak macet mencapai Rp 71,4 triliun per tahun.
Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan, sejak larangan ekspor CPO, petani menjadi tidak tertarik untuk mengikuti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Hal ini karena harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit kian anjlok dan bahkan nyaris tidak laku. Keadaan petani kelapa sawit saat ini semakin kritis
Menurut analisis Naipospos (2012) bahwa perkiraan kerugian ekonomi akibat berjangkitnya PMK di Indonesia sekitar Rp9,6 triliun, sedangkan menurut Sofjan Sudardjat (2015), sekitar Rp 15,5 triliun. Jika koefisen teknis analisisnya dikonversi pada data saat ini, kerugian ekonominya mungkin tidak kurang dari Rp20 triliun. Berkaitan dengan outbreak PMK yang terjadi di Jawa
