Anggota WTO menyepakati beberapa isu yang telah dibahas. Salah satunya mengenai penanganan krisis pangan yang kini mengkhawatirkan sejalan dengan gangguan iklim dan eskalasi perang Rusia-Ukraina. Koordinator Fungsi Ekonomi 2 Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) Jenewa Ditya Agung Nurdianto mengatakan poin yang telah disepakati adalah Ministerial Declaration on Trade and Food
Pengelolaan sampah elektronik masih menjadi permasalahan di Indonesia. Apabila dikelola baik, selain mengatasi permasalahan lingkungan, juga mendatangkan manfaat ekonomi. Nilai dari optimalisasi daur ulang sampah elektronik di Indonesia diperkirakan 1,8 miliar dollar AS. Potensi ini diperoleh dari basil studi Aulia Qisthi, kandidat doktor University of Technology Melbourne bidang pengelolaan limbah
Indonesia berencana mengekspor 200. 000 ton beras ke sejumlah negara sahabat sebagai peran serta mengatasi krisis pangan dan energi sejak invasi Rusia ke Ukraina. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa ekspor beras itu didorong oleh permintaan negara sahabat. Selain itu, Presiden Joko Widodo merupakan satu dari enam kepala
Menteri Perdagangan diingatkan untuk memperhatikan secara serius masalah rantai pasok komoditas pangan. Terlebih lagi, saat ini tekanan global ikut mempengaruhi dinamika harga pangan di dalam negeri. Apabila tak diantisipasi secara serius, harga komoditas pangan di dalam negeri bakal sulit terkendali, seperti yang terjadi dalam kasus minyak goreng. Implikasi seriusnya dapat
Sejumlah ibu rumah tangga (IRT) merespons negatif rencana pemerintah mengenakan cukai terhadap detergen. Pasalnya, kebijakan itu akan menaikkan harga deterjen. Naiknya bahan baku yang lain saja sudah cukup membuat IRT (ibu rumah tangga) berpikir keras perihal alokasi keuangan dapur. Apalagi detergen juga yang notabenenya termasuk salah satu kebutuhan pokok. Kepala
Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel menegaskan pasar domestik jangan sampai dikuasai asing. Hal itu disampaikan saat memberikan pidato pada acara pelantikan Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jakarta Selatan. “Pasar domestik adalah modal kita, kekuatan kita,” kata Gobel. Gobel mengatakan ada tiga hal penting yang harus dimanfaatkan para
Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) sepakat memperkuat kerjasama perdagangan kedua negara untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi. Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga mengungkapkan periode Januari-Maret 2022, nilai perdagangan kedua negara telah mencapai USD 6,09 miliar. Nilai ini mengalami kenaikan 47,05 persen pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Saat ini
Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Tol Bali Mandara masih bergulir. Progres proyek ini sudah mencapai sekitar 49,25% per 5 Juni 2022. Direktur Utama PT Jasamarga Bali Tol (JBT), I Ketut Adiputra Karang mengungkapkan, pembangunan PLTS ini bisa rampung pada akhir Juni 2022. Setelah semua terselesaikan, maka tahapan selanjutnya pemasangan
Indonesia dan Bosnia sepakat mendorong kerja sama ekonomi lebih intensif serta memanfaatkan potensi perdagangan dan investasi yang dimiliki oleh kedua pihak. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Luar Negeri Bosnia dan Herzegovina Y.M. Bisera Turkovic, Senin (13/06), di Kantor Kemenko Perekonomian. Nilai
Indeks harga pangan FAO, pekan lalu, menunjukkan harga beras internasional merangkak naik untuk bulan kelima berturut-turut. Kenaikan harga beras akan berdampak buruk bagi Asia sebagai konsumen terbesar. Harga bahan pangan dalam beberapa bulan terakhir terus melonjak. Para pengamat mengatakan beras yang menjadi makanan pokok di sebagian besar Asia bisa menyusul.
Era kehidupan baru pasca pandemi Covid-19 ironisnya dimulai dengan krisis pangan karena tumbuhnya permintaan pangan belum diimbangi pasokan global. Yang perlu segera dicermati, melebarnya dampak serupa ke Indonesia. Kurangnya pasokan pangan dunia, antara lain, diindikasikan oleh kebijakan pemerintah berbagai negara untuk membatalkan ekspor gandum, jagung, kentang, minyak goreng, sapi, dan
Kementerian Koperasi dan UKM mencatat kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia 10 tahun terakhir relatif stagnan disebabkan sekitar 99,7% UMKM merupakan usaha mikro dan menjadi bagian ekonomi subsistensi. Untuk itu, mereka perlu naik kelas agar kontribusinya terhadap ekonomi dan kesejahteraan semakin meningkat. UMKM merupakan sektor yang amat berperan penting bagi perekonomian
