Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan akan melanjutkan penagihan aktif terhadap wajib pajak penunggak terbesar atau konglomerat pada 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam mengamankan penerimaan negara, khususnya dari sektor Wajib Pajak Besar. Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar (Kanwil LTO) menyampaikan bahwa penagihan aktif
Industri perhotelan di Tanah Air tengah menghadapi tekanan berat akibat lesunya rerata tingkat penghunian kamar alias okupansi hotel secara nasional sepanjang 2025. Kondisi ini berujung pada gelombang penutupan hotel hingga gelombang PHK di berbagai daerah. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyampaikan bahwa pengurangan jumlah unit dan tenaga kerja menjadi
Pemerintah tengah melakukan upayamemperkuat pengendalian inflasi pangan pascabencana melalui penguatan distribusi rantai pasok pangan. Bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah, khususnya di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh telah mengganggu produksi dan distribusi pangan. Kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan pasokan, meningkatnya biaya logistik, serta berpotensi menimbulkan tekanan inflasi pangan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menunjuk empat perusahaan penyedia sertifikasi elektronik yang bisa digunakan untuk mengakses layanan transaksi digital perpajakan melalui sistem inti administrasi pajak alias Coretax. Melalui Pengumuman bertajuk Daftar Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Noninstansi yang Telah Ditunjuk Menteri Keuangan, setidaknya ada empat penyedia sertifikasi elektronik yang telah resmi
Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung proses tanam dan panen padi di Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Rabu (7/1/2025). Kunjungan itu dilakukan dalam rangka melihat langsung proses tersebut sekaligus mendeklarasikan Indonesia berhasil mencapai swasembada beras tahun 2025. Dalam kegiatan tersebut, Prabowo akan didampingi antara lain Menteri Pertanian Amran Sulaiman,
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali merilis aturan baru yang berkaitan dengan pedoman teknis pengawasan kepatuhan wajib pajak (WP) yang mulai berlaku pada awal 2026 ini. Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2025 yang baru saja diundangkan pada 31 Desember 2025 lalu. Aturan itu secara
Pemerintah kembali memberikan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor perumahan pada 2026. Kebijakan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2025 tentang PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026. Selain itu, pemerintah menyatakan kebijakan ini bertujuan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim sudah memberikan tambahan kuota impor bahan bakar minyak (BBM) untuk operator stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU) swasta periode 2026. Badan usaha (BU) hilir migas pun diklaim sudah mulai menerima BBM hasil impor sendiri. Akan tetapi, Kementerian ESDM enggan mengungkapkan berapa volume
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran APBN tahun 2026 bakal tetap cair untuk kementerian dan lembaga (K/L), meski tak ada seremoni penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) di akhir 2025. Purbaya pun menegaskan tanpa ada seremoni penyerahan DIPA seperti tahun-tahun sebelumnya, anggaran pemerintah
Pemerintah terus mempercepat rehabilitasi irigasi untuk menggenjot produksi beras di sepanjang tahun 2026. Infrastruktur irigasi menjadi salah satu faktor yang menopang peningkatan produksi padi. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto menyebutkan, sepanjang tahun 2025 pemerintah terus melaksanakan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pertanian
Kementerian Keuangan (Kemkeu) resmi memperluas cakupan keterbukaan informasi untuk kepentingan perpajakan. Kali ini, pemerintah menyasar data terkait transaksi kripto. Kebijakan ini, tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Beleid tersebut sudah berlaku mulai 1 Januari 2026.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut, memasuki tahun 2026 terdapat sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan sekaligus tantangan yang perlu diantisipasi pada industri pasar modal Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan, secara global volatilitas pasar masih akan dipengaruhi oleh perkembangan suku bunga global,
