Kebijakan sistem kontrak penangkapan ikan dinilai hanya akan menguntungkan pemodal dan korporasi besar. Nelayan kecil yang bertahun-tahun mencari ikan dengan peralatan seadanya bakal makin terpinggirkan dengan adanya kebijakan tersebut. Tak heran, pemerintah dinilai kurang berpihak pada nelayan kecil dan lebih mementingkan korporasi perikanan besar. Ruslan Tawari, pengajar pada Fakultas Perikanan
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menilai kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait minyak goreng keliru. “Menurut kami di BPKN, kedua kebijakan yang diambil oleh (kementerian) perdagangan menurut saya keliru, baik yang pertama maupun kedua,” ungkap Ketua BPKN Rizal E Halim dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Kamis
Harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi tidak pernah naik sejak lebih dari 2 tahun terakhir. Hal ini membuat harga BBM jenis Pertamax yang dijual Pertamina menjadi paling murah dibandingkan dengan yang sejenis. Hingga awal Maret 2022, BBM dengan kadar oktan (RON) 92 itu dijual Rp9. 000 per liter di sejumlah
Berikut ini ulasan mengenai sejumlah kebijakan di Indonesia yang resmi berlaku mulai 1 April 2022, namun bukan sebagai kebohongan atau lelucon April Mop. Pemberlakuan tilang elektronik di jalan tolKorps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Porli) resmi menerapkan sanksi tilang elektronik melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) mulai
Presiden Joko Widodo dinilai sudah saatnya melakukan reshuffle atau perombakan menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Sebab secara evaluasi, ekonomi sangat lesu sekali dan pendidikan tidak memuaskan sehingga tidak dapat ditoleransi lagi. Demikian Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro dalam keterangannya di Satu Meja KOMPAS TV, Rabu (30/3/2022).
“Yang disubsidi pemerintah hanya Rp500 per liter. Sisanya dibayarkan melalui kompensasi yang penuh ketidakpastian. Pertamina mengeluarkan uang dulu, ini berpengaruh ke cashflow perusahaan,” ujar Nicke, dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI DPR RI, Selasa (29/3).Menurut Nicke, ketika konsumen menemukan perbedaan harga antara BBM subsidi dengan BBM nonsubsidi yang besar,
Kabar kenaikan Pertamax pada bulan April 2022 pun dibenarkan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir. Seperti diketahui jika harga Pertamax akan naik menjadi Rp 16.000 per liter. Kenaikan harga Pertamax menjadi Rp 16.000 per liter pun menjadi ramai diperbincangkan di media sosial terutama di Twitter. Beberapa warga Twitter pun mengeluhkan kenaikan
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati memastikan, antrian solar yang sempat terjadi di sejumlah wilayah tidak terkait dengan masalah stok Pertamina. Melainkan, akibat gap pada suplai yang diatur melalui kuota serta permintaan, juga adanya disparitas harga solar subsidi dan non-subsidi mencapai Rp7.800 per liter yang dapat menyebabkan shifting oleh pihak-pihak yang
Kenaikan biaya logistik laut akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina dapat memperburuk inflasi global, kenaikan biaya pengiriman komoditas lintas samudra dapat meningkatkan inflasi global sebesar 1,5 basis poin atau 0,015 person. Kendati peningkatan inflasinya kecil, kenaikan biaya logistik laut juga akan berpengaruh pada pembentukan harga pangan dan energi baik di
Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) melihat adanya kenaikan berbagai harga komoditas menjelang puasa karena tingginya permintaan. Komoditas tersebut yakni bawang putih, ayam, telur, gula pasir, minyak goreng, dan daging sapi. Wasekjen Kebijakan Publik DPP IKAPPI Teguh Stiawan mengatakan, kenaikan itu sulit ditahan oleh pedagang pasar. “Beberapa komoditas
Keputusan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang memecat mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto juga menyita perhatian kalangan Istana. Salah satunya, kritik datang dari anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), HR Agung Laksono. Agung Laksono secara terang-terangan meminta keputusan pemecatan yang dilakukan atas rekomendasi dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia
Kebijakan penangkapan ikan terukur melalui sistem kontrak penangkapan berbasis kuota dinilai tidak berpihak pada nelayan kecil dan menengah. Pemerintah mensyaratkan pembentukan koperasi atau konsorsium bagi pelaku usaha yang ingin mengikuti sistem kontrak. Namun, opsi itu dinilai masih sulit diterapkan. Kebijakan penangkapan terukur akan diuji coba di wilayah pengelolaan perikanan atau
