PT Tamaris Hidro setelah sukses membangun sejumlah pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTM), perusahaan juga mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan biogas. Apapun bila masuk ke suatu daerah, kita harus memberi dampak yang positif bagi masyarakat setempat, kata Corporate Secretary PT Tamaris Hidro Priyo Kristanto. Menurutnya, sisi menarik dari setiap
Kebijakan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng memiliki dua sisi. Di satu sisi kebijakan ini memperlihatkan adanya dukungan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri. Tapi di sisi yang lain, pelarangan ekspor ini juga memberi efek negatif. Kebijakan tersebut berpotensi menurunkan surplus neraca perdagangan,
Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per 31 Maret 2022 sebesar Rp 7.052,50 triliun, dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 40,39%. Secara nominal, posisi utang pemerintah terjadi peningkatan seiring dengan penerbitan surat berharga negara (SBN) dan penarikan pinjaman pada bulan Maret 2022 untuk menutup pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mengupayakan pemberian insentif hulu migas demi menjaga keekonomian lapangan serta menarik investor. Apalagi, saat ini banyak kontraktor migas asing yang sudah hengkang. Kontraktor migas yang hengkang adalah Conoco Philips di Bio Corridor, dan Royal Dutch Shell yang menjual 35% sahamnya di Blok
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyarankan pemerintah menggunakan instrumen pungutan ekspor (PE) dan bea keluar (BK) sawit untuk mengatasi kelangkaan dan gejolak harga minyak goreng (migor) di dalam negeri, alih-alih melarang ekspor. Kebijakan PE dan BK memiliki dampak jauh lebih ringan daripada melarang ekspor. Karena itu, larangan ekspor migor
Keekonomian proyek gasifikasi batu bara masih menjadi ganjalan bagi para pelaku usaha untuk mau mengikuti program penghiliran komoditas tersebut menjadi dimethyl ether atau DME yang diproyeksikan sebagai pengganti LPG. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah untuk memastikan
Ekonom Universitas Paramadina dan Stafsus Wapres Bidang Ekonomi (2104-2019) Wijayanto Samirin menuturkan, Indonesia perlu belajar dari kasus gagal bayar utang Sri Lanka agar kejadian itu tak terjadi di Tanah Air. Sebab, struktur ekonomi dan kondisi ekonomi Sri Lanka mirip dengan Indonesia. Dia menegaskan, dari kasus Sri Lanka, ada beberapa hal
Harga minyak kedelai di Chicago Board of Trade pada Jumat (22/4/2022) mencapai lebih dari 84 sen per pon dan menggapai rekor tertinggi baru dalam lima tahun terakhir, tak lama setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai 28 April 2022 hingga batas waktu
Kementerian Keuangan mulai akan mengurangi anggaran sejumlah anggaran prioritas yang sejak 2020 mengalami peningkatan signifikan. Antara lain pos anggaran sektor kesehatan dan perlindungan sosial. Pada sektor kesehatan, di 2023 pemerintah akan menganggarkan sekitar Rp 155 triliun sampai Rp 193,7 triliun. “Kita akan menuju normalisasi, sehingga tahun 2023 ini pengeluaran sektor
Sejumlah kalangan menyarankan agar pendistribusian minyak goreng (migor) curah bersubsidi dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN), setelah pelibatan swasta tak mampu menyelesaikan masalah kelangkaan pasokan. Selain dinilai paling kompeten, hal itu juga untuk mencegah potensi penyelewengan yang bisa terjadi jika pendistribusiannya dilakukan secara bebas. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa
Permintaan kendaraan listrik diperkirakan baru akan naik pada 2030 setelah biaya komponen baterai listrik bisa ditekan. Kini, kendaraan konvensional masih lebih terjangkau. Kendati memiliki cadangan bahan baku yang besar, pengembangan industri mobil listrik di Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah. Mobil berbahan bakar bensin masih menawarkan harga lebih ekonomis sehingga
Pemerintah diminta untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite dan solar. Karena akan menjadi cost push factor yang mendongkrak harga barang dan jasa, memukul daya beli masyarakat menengah bawah, dan berpotensi mendorong inflasi yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Menurut Sugeng, DPR tidak dalam
