Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil para menteri yang tak pernah memberi penjelasan terkait kenaikan harga minyak goreng di pasar. Padahal, kenaikan harga komoditas pangan itu sudah terjadi selama empat bulan terakhir. “Tidak ada statement, tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah naik empat bulan tidak ada penjelasan apa-apa. Kenapa ini
Mulai 1 April 2022, tarif pajak pertambahan nilai (PPN) naik dari 10% menjadi 11%. Kenaikan tersebut diatur melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sejumlah pihak mengkhawatirkan kenaikan tarif PPN dapat memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Namun, ada baiknya kita mencermati alasan
Kenaikan harga bahan bakar minyak jenis pertamax hingga sekitar Rp 3.500 per liter membawa sebagian konsumen beralih ke jenis pertalite yang lebih murah. Antrean kendaraan yang mengisi pertalite dijumpai di banyak stasiun pengisian bahan bakar untuk umum di banyak daerah. Hal ini bersamaan dengan antrean pembelian biosolar yang belum juga
Pertumbuhan di negara berkembang Asia kemungkinan akan lebih lambat tahun ini daripada yang diperkirakan sebelumnya, Bank Pembangunan Asia (ADB) mengatakan pada Rabu, karena perang di Ukraina diperkirakan akan menggagalkan pemulihan ekonomi di kawasan yang masih belum pulih dari pandemi COVID- 19. Untuk Indonesia, ADB memperkirakan akan tumbuh 5,0 persen tahun
Pemerintah memutar berbagai cara guna menjaga daya beli masyarakat dalam menghadapi tantangan di tengah lonjakan harga sejumlah barang kebutuhan pokok. Menunda pembangunan proyek infrastruktur yang terlalu ambisius dinilai langkah yang bijak dan tepat. “Kalau dulu tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah pandemi, sekarang tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah kenaikan
Secara umum, beratnya beban nelayan terlihat dari tiga aspek, yaitu penurunan pendapatan, minimnya akses bantuan, dan kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hampir separuh responden (48 persen) mengungkapkan mengalami penurunan pendapatan. Pendapatan mereka turun karena akses penjualan tertutup dan harga ikan turun. Dampak merebaknya wabah korona membuat nelayan kehilangan
Pemerintah telah berkomitmen dalam pengurangan emisi melalui ratifikasi Perjanjian Paris yang mengharuskan Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional pada 2030. Selain komitmen dalam NDC, pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai net zero emission (NZE) pada 2060 yang
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menganggap kebijakan pemerintah mengucurkan bantuan langsung tunai minyak goreng atau BLT minyak goreng kepada pedagang kaki lima tak efektif. Sebab, keputusan itu tidak serta-merta mengatasi masalah tingginya harga komoditas di pasar. “Pemberian BLT minyak goreng bukan berarti masalah minyak
Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mendorong penguatan konektivitas pasar dalam rangka mendukung penguatan pangan. “Eksosistem hulu hingga hilir itu harus terkoneksi dengan baik dan membutuhkan dukungan dari semua pihak. Keberadaan pasar sangat penting dalam proses pendistribusian pangan dari produsen untuk sampai ke masyarakat sebagai konsumen,” ujar Kepala Badan Pangan
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyiratkan keheranannya mengenai kelangkaan solar ketika memantau penjualan BBM di SPBU Jalan Soekarno Hatta, Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (3/4). Pasalnya, ia melihat penjualan solar subsidi di ritel naik. Namun, penjualan solar industri justru turun hingga 11 persen. “Tapi (solar) di ritel naik, jadi
Kebijakan sistem kontrak penangkapan ikan dinilai hanya akan menguntungkan pemodal dan korporasi besar. Nelayan kecil yang bertahun-tahun mencari ikan dengan peralatan seadanya bakal makin terpinggirkan dengan adanya kebijakan tersebut. Tak heran, pemerintah dinilai kurang berpihak pada nelayan kecil dan lebih mementingkan korporasi perikanan besar. Ruslan Tawari, pengajar pada Fakultas Perikanan
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menilai kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait minyak goreng keliru. “Menurut kami di BPKN, kedua kebijakan yang diambil oleh (kementerian) perdagangan menurut saya keliru, baik yang pertama maupun kedua,” ungkap Ketua BPKN Rizal E Halim dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Kamis
