Kawasan penyangga ibu kota, Depok, Jawa Barat menempati posisi teratas sebagai kota dengan polusi udara terburuk di Indonesia pada Rabu (30/8) pagi. Sedangkan DKI Jakarta masih berada di lima besar penyumbang polusi di Indonesia. Berdasarkan situs pemantau kualitas udara IQAirper Rabu (30/8) pukul 08.00 WIB, Depok menempati posisi puncak kota
Meningkatnya indeks polusi udara disinyalir karena masih tingginya pengguna kendaraan bermotor yang tidak memakai BBM berstandar Euro 4. Saat ini penerapan standar emisi gas buang pada kendaraan bermotor dari standar Euro 2 menjadi Euro 4 sangat dibutuhkan bagi Indonesia. Jumlah kendaraan transportasi yang semakin banyak menyebabkan polusi udara yang buruk
Kepala Departemen Ekonomi, Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan bahwa Indonesia tidak boleh terburu-buru bergabung dengan BRICS. Pasalnya BRICS, grup yang mencakup Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan itu, masih belum jelas memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia. Menurut Yose, dari 5 negara yang tergabung
Uni Eropa berniat untuk menerapkanregulasi antideforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR). Terkait hal ini, Indonesia meminta dukungan Belanda sebagai mitra dagang terbesar Indonesia di Uni Eropa, agar kawasan tersebut tidak menerapkan kebijakan perdagangan yang dapat berdampak pada petani Indonesia. “EUDR berpotensi berdampak negatif terhadap ekspor produk unggulan Indonesia seperti
Menteri keuangan dan gubernur bank sentral se-ASEAN menyoroti perkembangan ketegangan antara dua negara ekonomi terbesar, Amerika Serikat (AS) dan China. Sentimen ini dinilai tidak hanya berdampak negatif, tapi berpotensi memberikan keuntungan bagi kawasan Asia Tenggara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, berbagai lembaga internasional menyebutkan, ASEAN memiliki ketahanan yang relatif
DKI Jakarta menjadi kota dengan kualitas udara terburuk nomor kelima di dunia hari ini, Senin (28/8/2023) pagi. Dikutip dari laman IQAir pukul 06.24 WIB, US Air Quality Index (AQI US) atau indeks kualitas udara di Ibu Kota tercatat diangka 149.Ang ka ini menunjukkan kualitas udara yang sedikit lebih baik dibanding
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sangat antusias dan berkomitmen memperkuat hubungan dagang dengan India, terutama pada sektor rempah. Apalagi Indonesia juga merupakan negara penghasil rempah-rempah yang diekspor ke sejumlah negara termasuk ke India. Hal ini disampaikan Mendag Zulkifli Hasan saat mengunjungi Agricultural Products and Livestock Market Committee (APMC) Market di Navi,
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan sekitar 80 hingga 90 persen lapangan minyak dan gas (migas) yang ada di Indonesia merupakan sumur tua. “Contohnya rokan itu (sudah) produksi sejak tahun 1940, saya aja belom lahir, tapi sekarang masih produksi, tapi (memangl produktivitasnya
China mengumumkan larangan menyeluruh terhadap semua produk makanan laut dari Jepang sebagai respons atas keputusan Tokyo untuk membuang limbah air PLTN ke laut. Pembuangannya telah dimulai sejak hari Kamis (24/8). Perdana Menteri, Fumio Kishida, telah meminta agar China segera mencabut larangan impor produk seafood dan mengupayakan diskusi mengenai dampak pelepasan
Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadali membeberkan alasan rahasia dibalik gugatan Uni Eropa (UE) kepada Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) beberapa waktu yang lalu atas pelarangan ekspor bijih nikel Indonesia ke luar negeri. Sebagaimana diketahui, pada Oktober 2022, Indonesia dinyatakan kalah atas gugatan Uni Eropa di WTO tersebut.
Setelah bertolak dari Mozambik, Presiden Joko Widodo tiba di Johannesburg, Republik Afrika Selatan pada Rabu (23/8/2023). Dilansir siaran pers Sekretariat Presiden, Pesawat Garuda Indonesia (GIA-1) yang membawa Presiden Jokowi dan rombongan tiba di Bandar Udara Internasional O.R. Tambo, Johannesburg, Republik Afrika Selatan sekitar pukul 17.00 waktu setempat. Di bawah tangga
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) buka suara terkait alasan belum dibayarkannya utang rafaksi minyak goreng pemerintah kepada produsen dan peritel. Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman mengatakan, pihaknya sebenarnya tidak memiliki permasalahan terkait dana untuk melunasi utang minyak goreng yang diklaim peritel mencapai Rp 344 miliar. Namun demikian, sesuai
