Organisasi masyarakat (ormas) keagamaan diharapkan secara serempak menolak pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pemerintah lantaran aktivitas pertambangan merupakan bisnis ekstratif yang merusak alam. Jika ormas keagamaan menerima IUPK, itu sama halnya turut serta dalam praktik merusak lingkungan sehingga bertentangan dengan idealisme ormas. Ketua Presidium PP Perhimpunan Mahasiswa Katolik
Di tengah wacana penambahan jumlah kementerian, terkuak rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk Badan Air Nasional. Persoalan akses air bersih diharapkan bisa lebih teratasi dengan adanya badan tersebut. Akses air bersih menjadi bagian dari kebijakan keamanan nasional yang digagas Prabowo bersama wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Prabowo berencana mendirikan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan sarana dan prasarana konservasi di sejumlah Taman Nasional di Pulau Sumatera dan Kalimantan akan ditingkatkan. Rencana tersebut sebagai bagian dari kerja sama Indonesia dan Norwegia di sektor kehutanan. “Dari kerja sama RI-Norway melalui program FoLU Net Sink 2030, akan terus ditingkatkan
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengaku telah mengembalikan Tapera kepada 956.799 orang PNS pensiun atau ahli warisnya senilai Rp 4,2 triliun. Nilai itu merupakan total akumulasi sejak beroperasi hingga 2024. Jika dipukul rata, satu orang mendapatkan sekitar Rp 4.389.636. Hal itu untuk menanggapi pemberitaan terkait temuan Badan Pemeriksa
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menetapkan Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) periode 2024-2029. Penetapan tersebut disahkan dalam rapat paripurna ke-19 DPR masa persidangan V tahun 2023-2024. DPR menyetujui Destry untuk kembali menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI untuk periode kedua 2024-2029 setelah melalui tes
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menuding defisit APBN era transisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo Subianto merupakan tertinggi. Adapun defisit sesuai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Dalam KEM PPKF APBN 2025, defisit APBN
Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi sorotan dan dikritik banyak pihak karena akan memungut iuran dari karyawan swasta pada 2027 mendatang. Sebelumnya, program tersebut hanya memotong gaji para Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun sudah menuai catatan negatif. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan, program itu tidak dapat mengembalikan uang simpanan kepada 124.960
BPS mencatat pada Mei 2024 terjadi deflasi sebesar 0,03 persen secara bulanan. Berdasarkan data bulanan dari 38 provinsi, ada 14 wilayah yang mengalami deflasi dan 24 wilayah terjadi inflasi. Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia A Widyasanti mengatakan bahwa inflasi tertinggi sebesar 2 persen terjadi di Papua Selatan dan deflasi terdalam
Presiden Jokowi memastikan pembangunan IKN atau Ibukota Nusantara akan tetap berlanjut meskipun Kepala Otorita Bambang Susantono dan wakilnya Dhony Rahajoe mundur dari jabatannya. Dalam akun twitter resmi Jokowi, Presiden menyatakan Senin 3 Juni 2024 telah terbit Keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota
Sekitar 3.500 tanaman hias jenis song of india dari Kota Batu, Jawa Timur, diekspor ke China. Pelepasan kegiatan ekspor ini berlangsung di Rest Area Desa Sidomulyo, Kota Batu. Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai mengatakan, ekspor tanaman hias ini dilaksanakan oleh CV Kusuma Wijaya Plant dari Desa Sidomulyo dengan
DPR RI menanggapi langkah pemerintah melanjutkan program iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). DPR RI mengkhawatirkan jika diteruskan, pengelolaan dana publik berisiko kembali terjadi fraud atau penyelewengan. Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama, menegaskan saat ini sudah terlalu banyak potongan gaji yang dikenakan kepada pekerja, mulai dari BPJS Kesehatan
Pengamat Pertambangan sekaligus Peneliti di Alpha Research Database Ferdy Hasiman mengusulkan agar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM ) atau Organisasi Non-Pemerintah lainnya mengajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Menurut Ferdy, PP
