Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkap pengamatan satelit menunjukkan tingkat kenaikan permukaan air laut global meningkat lebih dari dua kali lipat sejak 2022. Berdasarkan laporan ilmiah, pada 2002, kenaikan permukaan laut rata-rata berkisar 2,14 mm per tahun. Namun, pada periode 2013 sampai 2022, kenaikan permukaan laut meningkatkan signifikan, yakni
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menunggu Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang program wajib asuransi kendaraan bermotor. Setelah PP tersebut keluar, barulah kebijakan wajib asuransi kendaraan bermotor bisa diimplementasikan kepada masyarakat. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut, Undang-undang Nomor 4
Nilai tukar petani tanaman pangan (NTPP) di Indonesia kembali meningkat pada Juni 2024. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), NTPP nasional berada di level 106,2 poin pada Juni 2024, naik 1,57 poin (1,5%) dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pada Juni 2024, kenaikan NTPP di 5 provinsi tercatat di atas rerata nasional,
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menjelaskan perkembangan hubungan yang signifikan antara Uni Emirat Arab (UEA) dengan Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Retno menekankan bahwa UEA adalah salah satu mitra penting Indonesia di Timur Tengah, sebab dalam 10 tahun terakhir ini hubungan kedua negara berkembang dengan cepat. Dari sisi perdagangan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan motor dan mobil memiliki asuransi. Kewajiban kendaraan bermotor untuk berasuransi mulai Januari 2025 dinilai dapat mendongkrak inklusi dan kesadaran masyarakat dalam membayar premi asuransi. Pengamat asuransi Irvan Rahardjo menyebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu segera melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif. Pasalnya, tanggungan premi ke
Ekonom Universitas Jember Adhitya Wardhono mendukung rencana pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang membentuk Satuan Tugas (Satgas) Impor Ilegal. “Satgas Impor Ilegal yang dibentuk oleh Kemendag itu menunjukkan bahwa secara ekonomi adalah antisipasi pemerintah atas kemungkinan konjungtur ekonomi melandai dan sektor produksi domestik yang melemah,” katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur,
“Dari jumlah tersebut, baru 66,28% yang telah ditangani dengan baik, sementara 33,72% sisanya belum dapat terkelola sesuai data pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN),” kata Siti dalam Rakornas Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Selasa (16/7). Pada 2025, pemerintah menargetkan pengelolaan sampah bisa mencapai 100% melalui 30%
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa program bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) yang diberikan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia, telah berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan. BPS (Badan Pusat Statistik) Juli 2024 mencatat, bersama program bantuan sosial lainnya, program banpang (bantuan
Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyampaikan perlunya pengetatan impor produk barang jadi plastik dari negara lain untuk memproteksi industri hilir plastik dalam negeri, sehingga sektor ini bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pemajuan ekonomi Indonesia. Sekretaris Jenderal Aphindo, Henry Chevalier menyebutkan, masifnya barang jadi plastik tersebut secara langsung
Kebaya dinilai merupakan warisan budaya bangsa yang perlu dilestarikan. Dalam Kongres Kongres Wanita Indonesia (Kowani) X, Presiden Soekarno mengatakan mengatakan bahwa kebaya bukan hanya sekadar kecantikan, lenggak-lenggok perempuan Indonesia. “Akan tetapi punya makna yang dalam yakni kebaya yang digunakan perempuan Indonesia membuat kita semangat, karena identik dengan kesetaraan, perjuangan dan
Semua elemen bangsa harus kompak memerangi bandit uang negara dalam skandal impor beras dengan potensi kerugian negara mencapai Rp8,5 triliun. Begitu dikatakan politikus senior PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengomentari potensi kerugian uang negara dalam skandal mark up impor beras yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama
Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan sepakat memperluas kerja sama di bidang keuangan dan perbankan. Kedua negara sepakat menghubungkan QR Code pembayaran melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Bank Indonesia (BI) dengan Bank of Korea (BoK). “Kerja sama ini akan membangun kerangka yang memfasilitasi pembayaran berbasis QR Code antarkedua negara, termasuk operator
