Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan aturan barang bawaan ke luar negeri (LN) yang gaduh karena dianggap harus lapor Bea Cukai hanya masalah komunikasi. Ia melihat ada sosialisasi yang tidak jernih sehingga pesan sebenarnya tidak sampai ke masyarakat. “Kami berterima kasih terhadap feedback masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang dilakukan, termasuk
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Provinsi Sulawesi Tengah hari ini. Jokowi akan meresmikan sederet infrastruktur di provinsi tersebut, mulai dari bandara hingga rumah sakit. Jokowi dan rombongan terbatas telah landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 06.50 WIB, pagi tadi. Dalam keterangan Biro
Kasus ribuan mahasiswa terjebak dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok magang di Jerman harus diusut tuntas. Di sisi lain, terbongkarnya kasus ini dinilai menunjukkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi (Kemendikbudristek) tidak mempunyai mekanisme pengawasan ketat terhadap program magang Kampus Merdeka. “Adanya kasus dugaan TPP dalam program Ferienjob di
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta masyarakat segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mengingat peran pajak yang menjadi komponen penting dalam fiskal negara. “Kita lihat bahwa pajak menjadi komponen yang sangat penting untuk menjalankan kegiatan bernegara, terutama bagi masyarakat yang mendapatkan banyak dukungan dari pemerintah. Saya mengimbau penyerahan SPT
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak hingga 15 Maret 2024 sebesar Rp 342,9 triliun. Angka ini setara 17,2% dari target APBN 2024. Hanya saja, realisasi penerimaan pajak tersebut terkontraksi 3,7% year on year (YoY) dibandingkan dengan realisasi di periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp 356,2 triliun. Menteri
Migrant CARE mengungkapkan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO di dunia pendidikan bukan kasus baru. Baru saja terkuak program magang Ferienjob di Jerman. “Sindikat ini pernah menyasar siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK dengan program bursa kerja khusus yang bekerja sama denga sebuah perusahaan penempatan pekerja migran ke Malaysia,” kata
Bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan, PT Pertamina (Persero) melakukan penyegelan dispenser Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di rest area Jalan Tol Jakarta-Cikampek Km 42, Karawang, Jawa Barat. Penyegelan dilakukan karena SPBU tersebut diduga melakukan kecurangan pada meteran, dengan ditemukannya alat tambahan berupa switch atau jumper pada tiga
Perubahan iklim turut menjadi isu yang Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara bahas bersama para investor surat utang negara (SUN) Indonesia di sejumlah kota di Eropa. “Hampir semua investor menyampaikan perhatiannya terkait arah kebijakan Indonesia dalam hal pengelolaan perubahan iklim, ekonomi hijau, kebijakan Environmental, Social, and Governance (ESG), serta rencana
Baru baru ini Brand Finance, konsultan valuasi merek terkemuka di dunia, mempublikasikan 500 merek paling bernilai dan terkuat di dunia melalui laporan Brand Finance Global 500 2024. Dalam daftar “the world’s top 500 most valuable & strongest global brands” tersebut, Apple kokoh menjadi nomor pertama mengungguli raksasa teknologi lainnya seperti
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo meminta maaf soal alur barang bawaan penumpang ke luar negeri yang ramai diperbincangkan usai diunggah akun media sosial Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) B Bandara Kualanamu. Yustinus mengatakan konten tersebut kurang sesuai dengan maksud atau
Peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef Ahmad Heri Firdaus mengatakan, jika pajak pertambahan nilai (PPN) resmi naik menjadi 12%, maka Indonesia akan menyamai Filipina sebagai negara dengan PPN tertinggi di kawasan Asia Tenggara. “Artinya kalau (PPN) kita jadi di 12%, akan jadi yang tertinggi. Apalagi kalau menggunakan skema single
Kebijakan impor yang tertera dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 36 Tahun 2023 yang telah berubah menjadi Permendag No. 3 Tahun 2024 masih menimbulkan keluhan dari kalangan pengusaha. Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mengaku beleid terbaru ini membuat para produsen sepatu lokal kesulitan mengimpor sampel sepatu karena harus melalui rekomendasi dari
