Kopi Indonesia memiliki daya tarik yang luar biasa, akses pasarnya semakin terbuka lebar. Kopi Indonesia kembali harumkan bangsa di acara pameran kopi terbesar di Belanda, yang kali ini dilaksanakan di Westergas, Amsterdam mulai dari tanggal 30 Maret hingga 1 April 2023. “Kegiatan ini peluang besar bagi Indonesia untuk memperkenalkan kopi
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Member of ID Food menjadi Badan Pelaksana Imbal Dagang yang memberangkatkan ekspor kopi ke Mesir sebanyak 25 ton senilai 60.000 dolar AS. Acara pelepasan ekspor kopi tersebut dilepas oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Didi Sumedi, Staf Khusus Kementerian Perdagangan Bara Krishna Hasibuan,
Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi memastikan pemerintah belum mau menuruti keinginan PT KCI untuk mengimpor KRL bekas Jepang guna memenuhi kebutuhan armada yang akan dipensiunkan. Kedua, Kemendag telah memberikan tanggapan bahwa permohonan dispensasi impor KRL bekas Jepang demi memenuhi kebutuhan armada KRL tidak dapat dipertimbangkan karena fokus pemerintah adalah produk
Pipa Gas Bumi Cirebon – Semarang (Cisem) tahap I untuk ruas Semarang – Batang ditargetkan selesai pada Agustus. Pembangunannya sudah mencapai 83%. Proyek pipa gas bumi sepanjang 60 kilometer (KM) itu dibangun sejak Mei 2022. Pendanaannya berasal dari APBN lewat skema multi years contract. “Pembangunan Pipa gas bumi Cisem tahap
Pertamina diminta tak berat tangan memugar alat dan infrastruktur. Hal itu penting supaya potensi kecelakaan kerja bisa ditekan. “Kalau memang equipment dan part sudah waktunya diganti, ya diganti. Jangan dibiarkan sampai rusak,” kata anggota Komisi VII Ramson Siagian dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa, 4
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) memperingatkan kepada pelaku usaha hingga pedagang pasar untuk tidak sewenang-wenang mempermainkan harga kebutuhan pokok. Bahkan dia juga memperingatkan agar sembako tidak ditimbun selama bulan Ramadhan agar tidak terjadi kelangkaan. Sementara ihwal beras, dia tidak menampik bahwa harganya masih mahal. Oleh sebab itu Mendag menyarankan
KPK menjebloskan mantan pejabat eselon Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, ke rumah tahanan selama 20 hari pertama hingga 22 April 2023. Penahanan dilakukan setelah KPK menyelesaikan pemeriksaan terhadap Rafael sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang diduga dilakukannya selama menjadi PNS Pajak. Rafael, yang jabatan terakhirnya adalah Kepala
Upaya nyata untuk mengurangi impor bahan baku obat harus terus dilakukan. Sebab tingginya impor bahan baku obat yang mencapai 90 persen dapat memperburuk permasalah layanan kesehatan di Indonesia. Ketahanan sektor farmasi juga menjadi kunci dari layanan kesehatan. Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Hukum Kesehatan, Sundoyo mengatakan, permasalahan kesehatan di Indonesia
Pelaksana Harian Direktur Jendcral Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Idris Froyote Sihite saat keluar gedung seusai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (3/4/2023). Idris diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja (tukin) di
Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memiliki gebrakan yang lebih besar dibandingkan pendahulu-pendahulunya. Menurut Ma’ruf, dengan usia yang lebih muda, Dito semestinya memiliki gairah yang lebih besar untuk membenahi masalah kepemudaan dan pembinaan olahraga. Ia menuturkan, di sektor kepemudaan, Dito memiliki pekerjaan rumah untuk
Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gratifikasi itu diduga diterima Rafael selama 12 tahun lewat kewenangannya selaku pemeriksa pajak pada DJP Kemenkeu. “Terkait dengan dugaan korupsi penerimaan sesuatu oleh pemeriksa pajak pada Direktorat
Pemerintah resmi menerapkan aturan akses data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dikenakan biaya Rp 1.000. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 yang diteken Presiden Jokowi, 27 Februari 2023. Biaya Rp 1.000 saat mengakses data NIK akan menjadi penerimaan negara dari sektor non pajak atau Penerimaan Negara Bukan
