Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan segera membentuk tim untuk membenahi pelaksanaan proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada proyek pengadaan barang/jasa dan pengelolaan PDNS di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) periode 2020 hingga 2024. Dari lima tersangka yang
Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional mengusulkan penambahan usia pensiun pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakrulloh mengusulkan agar penambahan batas usia pensiun itu berbeda-beda disesuaikan dengan pangkat masing-masing ASN. Zudan menjelaskan, kenaikan batas usia pensiun ini bertujuan untuk mendorong keahlian dan karier pegawai ASN yang
Letjen TNI Djaka Budi Utama haruslah mengundurkan diri atau pensiun jika benar akan ditunjuk sebagai Dirjen Bea dan Cukai yang berada di bawah naungan Kemenkeu. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi menjelaskan, hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan lembaganya mengusulkan pemerintah memberikan dana yang besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke partai politik atau parpol sebagai salah satu upaya memberantas korupsi. Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan setuju dengan usulan penambahan dana untuk partai politik dari APBN. Dia mengatakan penambahan dana
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) sekaligus mantan Menko Polhukam Mahfud MD berharap Kejaksaan Agung (Kejagung) berani membongkar kasus-kasus besar, termasuk dugaan keterlibatan mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi dalam pusaran judi online (judol). Mahfud berharap, kasus-kasus besar itu dapat diselesaikan karena Kejagung telah dikawal oleh aparat TNI. Meski
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pihaknya telah berdiskusi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terkait persoalan dana bantuan yang diberikan negara kepada partai politik. Saat ini, parpol baru mendapat dana bantuan sebesar Rp 1.000 per suara. Angka ini memang sudah naik dari bantuan
Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memenuhi undangan dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu pada Selasa (20/5/2025). Jokowi dimintai keterangan setelah beberapa pekan lalu pihak pelapor dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) diperiksa oleh penyidik untuk membuat terang
Wakil Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden Juri Ardiantoro, mengatakan unjuk rasa merupakan salah satu hak atau ekspresi dari masyarakat. Meski demikian, ia mengingatkan agar demonstrasi tidak mengganggu ketertiban dan tidak melanggar hukum. Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengatakan, pihaknya menyerukan agar pengemudi ojek daring (ojol),
Mantan Ketua Umum Induk Koperasi Kartika atau Inkopkar milik TNI AD, Felix Hutabarat, mengaku tak mengetahui rincian aturan dalam mengimpor gula. Padahal, impor gula harus mengacu pada Permendag Nomor 117 Tahun 2015 yang menyatakan importasi gula untuk stabilisasi harga seharusnya melalui mekanisme importasi gula kristal mentah (GKM), bukan gula rafinasi.
Pihak Istana menghormati proses hukum terkait disebutnya nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dalam dakwaan kasus judi online. Istana menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum yang kini tengah bergulir. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi di kantornya, di Jakarta, Senin (19/5/2025). Hasan Nasbi melanjutkan,
Ketua KPU RI Afifuddin menilai, sistem dan pelaksanaan Pilkada Barito Utara sudah berjalan baik meski Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mendiskualifikasi pasangan calon pesert Pilkada Barito Utara. Menurut Afifuddin, justru para kandidat yang merusak pelaksanaan Pilkada Barito Utara dengan melakukan praktik politik uang. Ia menilai, praktik politik uang merusak sistem dan
Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengungkap pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak justru menghabiskan anggaran yang besar. Padahal, salah satu landasan niat keserentakan pemilihan umum (Pemilu) 2024 adalah untuk menghemat anggaran. Hal ini disampaikan Bima dalam acara diskusi di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).
