PSI akan menggelar kongres pertama mereka di Solo pada 19-20 Juli 2025. Kongres tersebut akan dilangsungkan di dua tempat yakni Graha Saba Buana dan Gedung Edutorium K.H Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Ketua DPD PSI Kota Solo Tri Mardiyanto mengkonfirmasi kesiapan penyelenggaraan kongres ini. Tri menjelaskan hari pertama kongres
Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono Suroso menyebut, Indonesia sudah memiliki pengalaman memperpanjang masa jabatan anggota DPRD pada masa lalu. Ia menjelaskan, pada 1971, masa jabatan anggota DPR saat itu diperpanjang satu tahun untuk menyelaraskan pemilu pada 1977. Sehingga masa jabatan anggota DPR saat itu
Indonesia dan Brasil menekankan perlunya suksesi gencatan senjata di Gaza, Palestina, dan Ukraina. Penekanan ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama (joint press statement) dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Kepresidenan Brasil, Rabu (9/7/2025). Menurut Prabowo, Indonesia sepenuhnya sejalan dengan pandangan Brasil untuk mengoordinasikan beberapa
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD meminta DPR untuk menghormati dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memisahkan jadwal pelaksanaan pemilu nasional dan lokal karena putusan itu final dan mengikat. Mahfud menyampaikan hal itu dalam wawancara khusus dengan Kompas untuk program podcast ”Gercep”, di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, Rabu
Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sasaran kritik tajam dalam rapat kerja Komisi III DPR RI pada Rabu (9/7/2025). Para anggota dewan mengecam putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah mulai 2029. Mereka menilai putusan itu menimbulkan kegaduhan dan menunjukkan inkonsistensi MK. Padahal rapat yang turut diikuti oleh Mahkamah Agung (MA)
Kementerian Dalam Negeri telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait usai Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan, koordinasi itu dilakukan dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, Kemenko Politik dan Keamanan, serta Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Tito menjelaskan, tidak hanya
Wacana revisi UU MK kembali mencuat setelah MK memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dilaksanakan secara terpisah. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar, Adies Kadir, saat ditemui seusai Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, menepis anggapan bahwa putusan MK menjadi alasan untuk merevisi UU MK (8/7/2025). Menurut dia, pembahasan
Partai Nasdem mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memberikan penafsiran asli atau original intent terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah mulai 2029. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, penafsiran dari MPR sebagai pembentuk Undang-Undang Dasar (UUD) diperlukan agar tidak terjadi kebuntuan atau deadlock
Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan, ancaman tarif tambahan sebesar 10 persen dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-17 di Rio de Janeiro, Brasil. Arrmanatha menambahkan, penyelenggaraan KTT BRICS bertujuan mempersatukan negara berkembang untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Untuk itu,
KTT BRICS 2025 di Brasil menjadi debut Prabowo menghadiri forum BRICS. Presiden Prabowo dan sembilan pemimpin negara lainnya bergandengan tangan dan berfoto bersama. Setelah itu, semua pimpinan negara-negara BRICS menggelar sidang pleno. Presiden Lula selaku sahibulbait menyampaikan pidato pembukanya, menyebut satu per satu para pemimpin negara yang hadir, dan Prabowo
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) akan menjadi problem ketika pemilihan lokal diselenggarakan dua tahun atau 2,5 tahun paling lambat sesudah pemilihan tingkat nasional. Jika pemilu lokal ditunda, jabatan kepala daerah bisa diisi penjabat. Namun, hal tersebut tidak bisa serta-merta diterapkan di tingkat legislastif daerah.
Dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, menilai, perdebatan yang mempertanyakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai legislator positif (positive legislator) ataupun putusan yang melebihi tuntutan (ultra petita) sudah usang. Resistensi parpol seharusnya tak perlu terjadi jika DPR dan parpol memahami perubahan MK di banyak
