Kementerian Kominfo melakukan penelusuran atas adanya dugaan kebocoran data pribadi penduduk Indonesia yang dikaitkan dengan data paspor. Sebanyak data 34 juta paspor WNI itu diklaim dilakukan oleh hacker Bjorka. Kebocoran data ini kemudian menjadi viral di internet. Informasi kebocoran data paspor ini pertama kali terlihat dibagikan oleh pengamat keamanan siber,
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan pengumuman bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo bisa dilakukan kapan saja hingga Oktober 2023. Hasto mengatakan bahwa pengumuman itu sangat bergantung pada momentum yang tepat. Hal ini lantaran segala sesuatunya akan memperhitungkan kesatupaduan kepemimpinan Ganjar dengan wakilnya. Hasto juga menyampaikan PDI-P mempertimbangkan visi
Ribuan kepala dan aparatur desa memadati Jalan Gatot Subroto, pada Rabu (5/7/2023) siang. Tak sampai tiga jam, unjuk rasa untuk menyampaikan sejumlah poin usulan revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa itu berakhir. Di sela-sela unjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR, 11 kades keluar barisan untuk menemui pimpinan DPR.
Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, mengatakan Bawaslu masih menemukan 4.005.275 pemilih yang terdaftar dalam DPT, tetapi belum memiliki KTP-el. Jumlah tersebut diperoleh dari hasil pencermatan Bawaslu terhadap berita acara rapat pleno penetapan DPT di 38 provinsi, data daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) yang digunakan untuk coklit, ataupun hasil pengawasan Bawaslu.
Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar mulai bergerak untuk menentukan dukungannya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sebelumnya, satu anggota KIB, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah lebih dulu menentukan sikap pada 26 April 2023 dengan mendukung bakal capres PDI-P, Ganjar Pranowo. Setelah itu, Golkar dan PAN juga menjajaki komunikasi dengan
Partai Nasdem bakal mengumpulkan 200.000 kadernya dari seluruh wilayah Tanah Air pada Apel Siaga Perubahan yang bakal digelar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Rencananya, konsolidasi nasional Partai Nasdem itu akan digelar pada 16 Juli 2023. Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai Nasdem, Charles Meikyansah, mengungkapkan, perhelatan
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan bahwa hasil pencermatan Partai Buruh terhadap daftar pemilih tetap (DPT), ada keanehan dalam jumlah pemilih di luar negeri. DPT untuk pemilih luar negeri yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), berjumlah 1.750.474 orang. Namun, jika dibandingkan dengan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada
Sandiaga Uno, mengungkapkan isi pembicaraannya dengan bakal capres PDI-P, Ganjar Pranowo, saat berjumpa di King Abdulaziz International Airport, Jeddah, setelah menjalankan ibadah haji. Sandi mengaku menceritakan posisinya saat ini PPP sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu), dan memiliki tugas, yaitu memenangkan Ganjar (3/7/2023). Adapun saat ini Sandiaga merupakan salah satu
KPU mengadakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Pemilu Tahun 2024 pada Minggu (2/7/2023). Dalam rapat pleno terbuka tersebut, KPU menetapkan 204.807.222 pemilih masuk dalam DPT. Mereka akan menggunakan hak pilihnya di 823.220 TPS. Jumlah pemilih di Pemilu 2024 sekitar 12 juta lebih banyak dibandingkan dengan DPT
Wacana pembatasan masa jabatan ketua umum parpol mengemuka dengan adanya permohonan uji materi Pasal 23 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ke MK. Permohonan diajukan Eliadi Hulu dan Saiful Salim pada tanggal 27 Juni 2023. Para pemohon menjelaskan, alasan permohonan di antaranya UU Parpol wajib memerintahkan
Ajaran yang dilakukan Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang di Ma’had Al-Zaytun dinilai memiliki unsur sinkretisme. Direktur Deradikalisasi BNPT, Brigjen Pol Ahmad Nurwahid, mengungkapkan ajaran tersebut mirip dengan Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang didirikan Ahmad Moshaddeq yang bermetamorfosis menjadi Gafatar. Namun, Panji Gumilang tidak mengaku nabi dan lebih pandai dalam bersiasat. Menurut Nurwahid, sepak
Susilo Bambang Yudhyono (SBY) angkat bicara soal pernyataan Presiden Joko Widodo terkait cawe-cawe Pemilu 2024. Beberapa waktu lalu, perihal ini menjadi kontroversi. Setelah perdebatan tentang cawe-cawe Jokowi surut, SBY mengungkap pandangannya yang soal ini. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu membela Jokowi soal cawe-cawe, tapi sekaligus mewanti-wanti soal isu yang
