Ombudsman Republik Indonesia menyoroti masih munculnya pejabat TNI atau Polri aktif dari usulan nama-nama penjabat kepala daerah yang diajukan DPRD provinsi, kabupaten, dan kota. Anggota Ombudsman, Robert Na Endi Jaweng, Rabu (9/8/2023), mengatakan pihaknya mendapatkan laporan dari 34 kantor perwakilan di seluruh Indonesia tentang nama-nama calon penjabat kepala daerah yang
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan pihaknya optimistis Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres pada Pilpres 2024. Muzani mengatakan, hal tersebut berdasarkan pernyataan PSI yang mengatakan akan tegak lurus arahan Presiden Jokowi terkait pilpres. Muzani menambahkan, silahturahmi antara partainya dengan PSI beberapa
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan, amendemen UUD 1945 akan dibahas setelah Pemilu 2024. Menurutnya hal tersebut sesuai dengan kesepakatan parpol yang ada di MPR. Pada Rabu (9/8/2023) sore, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Pimpinan MPR di Istana Kepresidenan, Jakarta. Selain Bambang Soesatyo, Para pimpinan MPR lainnya yang
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan berbagai perhitungan terkait koalisi untuk Pilpres 2024. Termasuk soal tawaran PDI-P di tengah koalisinya bersama Partai Gerindra. Proposal utama PKB adalah mengusung Abdul Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024, baik sebagai capres ataupun cawapres. Kendati demikian, ia
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (8/8/2023), mengatakan pihaknya telah melaporkan KPU ke DKPP pada Senin (7/8/2023) sore. Pelaporan ini berkaitan dengan keterbatasan akses Bawaslu pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU. Bagja enggan mengungkapkan sejauh mana keterbatasan akses tersebut. Ia juga tidak mau menyampaikan apa yang menjadi
Kuatnya tarik menarik posisi bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, kembali muncul setelah adanya pernyataan kesiapan Yenni Wahid, untuk menempati posisi tersebut. Kesiapan Zannuba Ariffah Chafsoh atau akrab disapa Yenny Wahid, untuk menjadi bakal cawapres disampaikan saat ditemui di Kompleks
MK diminta untuk menolak uji materi Pasal 169 huruf q UU No 7/2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh tiga pihak. Peneliti Perludem, Kahfi Adlan Hafiz, menilai tidak ada isu konstitusionalitas dalam syarat usia minimal seorang untuk menjadi capres dan cawapres. Pemohon mendalilkan, terjadi diskriminasi yang tidak dapat ditoleransi dalam pengaturan
Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Nasrullah, mendukung uji materi permohonan UU Pemilu terkait batas usia minimal capres/cawapres yang tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Nasrullah, pendiri bangsa ini rata-rata di usia muda pada saat kemerdekaan, rata-rata 30-40 tahun. Misalnya, Sutan Syahrir pada waktu berusia 36 tahun dipilih menjadi
Baru-baru ini, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mesra dengan jajaran Partai Gerindra, termasuk ketua umumnya, Prabowo Subianto. Padahal, PSI jauh-jauh hari telah menyatakan dukungan buat bakal capres PDI Perjuangan untuk Pemilu 2024, Ganjar Pranowo. Memang, elite PSI tak terang-terangan menyatakan kehangatan mereka dengan Gerindra sebagai bentuk dukungan ke Prabowo. Namun, sejumlah
Anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat, mengatakan hingga awal Agustus, baru 61 dari 545 pemda yang telah menyepakati anggaran pelaksanaan Pilkada 2024 (7/8/2023). Sebanyak 228 pemda masih menghitung pembagian anggaran antara provinsi dengan kabupaten/kota. Yulianto berharap, seluruh pemda dapat segera menyepakati anggaran dan menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) paling lambat
Sejumlah partai politik peserta Pemilu 2024 mengoptimalkan tim khusus untuk memastikan seluruh bakal calon anggota legislatif yang statusnya tidak memenuhi syarat bisa melengkapi dokumen persyaratan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, mengatakan pada umumnya bakal caleg yang statusnya TMS disebabkan ketersediaan waktu mempersiapkan dokumen persyaratan yang terbatas. Selain melengkapi
Pada Minggu (6/8/2023) hingga 11 Agustus, proses pencalonan anggota legislatif di Pemilu 2024 sudah memasuki tahapan pencermatan rancangan daftar calon sementara (DCS), dilanjutkan penyusunan dan penetapan DCS pada 12-18 Agustus, kemudian pengumuman DCS 19-23 Agustus. Anggota KPU, Idham Holik, menuturkan ada 1.541 dari 10.323 bakal caleg DPR di Pemilu 2024
