Anggota Fraksi PDI-P dan PKS mengkritisi perubahan Pasal 15 UU Kementerian Negara dalam rapat panitia kerja (panja) Badan Legislasi DPR, pada Rabu (15/5/2024). Baleg DPR mengusulkan Perubahan pada Pasal 15 UU Kementerian Negara, jumlah kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Anggota Baleg DPR dari Fraksi
Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Adian Napitupulu, pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menginginkan supaya jangan ada pihak mengganggu masa pemerintahannya, cenderung memicu ketakutan masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintahan mendatang. Menurut Adian, jika Prabowo menghendaki supaya partai politik yang berada di luar pemerintahan tidak sependapat sebaiknya
Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengatakan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masih memiliki banyak kekurangan. Pihaknya mewacanakan untuk merevisi sejumlah undang-undang terkait kepemiluan, termasuk UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Doli melanjutkan, evaluasi secara komprehensif
Peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, mengungkapkan, secara statistik, kegagalan calon tunggal sangat kecil. Bagi kandidat akan lebih menguntungkan meski bersaing dengan kotak kosong. Sementara di sisi lain, partai politik atau gabungan partai politik pendukung semakin mampu mendeteksi potensi kemenangan atau kekalahan. Potensi ini terjadi karena sistem kepartaian yang
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Silfester Matutina mengatakan Presiden Jokowi tidak perlu menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) untuk kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto di masa yang akan datang. Silfester menjelaskan, kapan pun Prabowo meminta, Jokowi pasti akan memberikan nasihat. Silfester mengatakan, Jokowi pernah bercerita kepada
Mantan Bupati Kubu Raya, Kalimantan Barat, Muda Mahendrawan ikut maju sebagai bakal calon gubernur Kalbar. Muda menyatakan, dirinya telah menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagai calon perseorangan kepada KPU Kalbar pada Minggu (12/5/2024). Sebelum mendaftar melalui jalur perseorangan, Muda telah mendaftar sebagai bakal calon gubernur ke sejumlah partai politik, misalnya Partai
PDI-P memiliki pandangan yang berbeda soal revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, desain aturan berfungsi untuk mencapai tujuan nasional bukan demi mengonsolidasikan kepentingan politik. Menurut Hasto, tantangan seperti pelemahan rupiah, masalah tenaga kerja, deindustrialisasi, kualitas kesehatan, hingga geopolitik membutuhkan desain pemerintahan yang efektif dan efisien. Di sisi
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, tengah membidik sejumlah nama untuk diajukan sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada 2024. Hal ini disampaikan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Sejauh ini, lanjut Muzani, Partai Gerindra bakal mengusung kadernya, Rahmat Mirzani Djausal, Ketua DPD Gerindra Lampung, untuk menjadi bakal calon gubernur dalam Pilkada
Dua eks calon presiden, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, memutuskan tidak akan bergabung dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka atau menempuh jalan sebagai oposisi. Ganjar mengatakan keputusan itu bukan berarti tidak cinta kepada pemerintahan mendatang, tapi itu cara terbaik untuk mengontrol jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran. Meski
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menilai The Presidents Club adalah baik dan biasa ada di dunia. Di dunia, ada Club de Madrid yang menjadi forum para mantan presiden dan perdana menteri negara-negara demokratis. Di Amerika Serikat, kendati tak resmi, setahun sekali para mantan presiden berkumpul untuk memberikan saran-saran.
Setelah menyebut bahwa kabinet bakal banyak diisi kalangan profesional, Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka melontarkan wacana perihal kementerian yang khusus menangani program makan siang gratis. Menurut Gibran, wacana soal kementerian tersebut sempat dibahas. Tetapi, dia belum bisa memastikan realisasinya nanti di kabinet. Gibran mengatakan, program tersebut menyangkut penggunaan anggaran
Wakil Presiden (2004-2009 dan 2014-2019) Jusuf Kalla menilai penambahan jumlah kementerian sesungguhnya bisa dilakukan. Hal terpenting dalam penentuan jumlah kementerian adalah program kerja presiden terpilih. Kalla juga menambahkan, Indonesia pernah memiliki Kabinet 100 Menteri. Presiden Soekarno pernah membentuk Kabinet 100 Menteri pada 1965 untuk merespons krisis ekonomi, sosial, dan keamanan.
