Wamendagri Bima Arya mengatakan tingkat partisipasi perempuan dalam Pilkada Serentak 2024 mengalami peningkatan dibandingkan data 2015. Dia menjelaskan, terdapat 19,92 persen atau 309 perempuan dari total peserta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pilkada 2024. Sebanyak 109 dari total peserta perempuan dalam Pilkada 2024 berhasil memenangkan kontestasi politik
Kabar reshuffle atau penggantian personel di Kabinet Merah Putih kembali menyeruak. Dalam isu reshuffle kali ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikabarkan mengundurkan diri. Kemungkinan penggantian Sri Mulyani dinilai akan meningkatkan keraguan pasar. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal melihat penggantian Sri Mulyani sebagai akumulasi
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (16/3/2025). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, rapat ini membahas percepatan hilirisasi nasional di berbagai sektor strategis, seperti mineral, batubara, aquaculture, pertanian, hingga perkebunan. Bahlil mengatakan
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pencairan tunjangan hari raya (THR) untuk ASN, PNS, TNI/Polri, dan pensiunan cair mulai hari ini, Senin (17/3/2025). Pencairan THR Lebaran 2025 dilakukan secara bertahap. Kemenkeu mencatatkan total anggaran THR ASN, PNS, TNI/Polri, dan pensiunan mencapai Rp49,9 triliun pada 2025. Suahasil menjelaskan THR yang dibayarkan
Presiden Prabowo Subianto meminta agar birokrat yang tidak mengikuti perkembangan zaman harus dievaluasi. Menurut Kepala Negara, aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh bekerja seenaknya. Oleh karenanya, Prabowo meminta para menteri merumuskan sistem evaluasi perbaikan untuk ASN. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta,
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto mengungkapkan isi pembahasan dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan ratusan rektor perguruan tinggi. Pertemuan ini berlangsung sekitar empat jam di Istana Negara (13/3/2025). Menurut Brian, pertemuan ini tidak ada bahasan terkait dengan demo mahasiswa yang beberapa bulan lalu ramai digelar
Kepala BKPSDM Sragen, Kurniawan Sukowati, mengungkapkan bahwa jumlah ASN yang lolos seleksi tahun 2024 tahap 1 mencapai 547 orang, yang terdiri dari 69 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 468 orang Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK). Meskipun BKPSDM Sragen telah menerima surat resmi dari Badan Kepegawaian Negara
Ketua Umum DPP PDI-P, Megawati Soekarnoputri, akan mengumpulkan anggota Komisi III DPR dari PDI-P di kediamannya, di Jalan Teuku Umar, pada Kamis (13/3/2025) siang. Pengumpulan anggota DPR di komisi hukum ini dilakukan menjelang sidang perdana perkara suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang bakal digelar pada
Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan pengesahan RUU TNI tidak mungkin dilakukan sebelum masa reses Lebaran 2025. Adies mengatakan RUU TNI paling cepat dapat disahkan pada masa persidangan berikutnya. Adies mengatakan dalam waktu dekat DPR akan memasuki masa reses Lebaran. Menurutnya, paling cepat pengesahan RUU TNI ialah setelah masa reses
Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Keuangan, anggaran THR secara umum telah teralokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Dana ini dikumpulkan melalui anggaran pada kementerian atau lembaga, Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), serta transfer ke daerah. Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara akan segera dibayarkan. Pencairan THR akan dimulai pada Senin (17/3/2025) atau sekitar dua pekan sebelum Lebaran. Adapun gaji ke-13 akan diberikan jelang tahun ajaran baru sekolah, yakni pada Juni 2025. Prabowo menegaskan, baik THR
Amnesty International Indonesia menyoroti rentetan kasus yang dilakukan oleh oknum polisi di beberapa wilayah di Indonesia. Baik itu kasus kekerasan, salah tangkap, penyiksaan, pencabulan, maupun pembunuhan di luar hukum. Presiden Prabowo Subianto, DPR RI, dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) pun diminta untuk mengevaluasi Polri imbas maraknya kasus oleh oknum polisi
