Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Afifuddin, meminta semua pihak untuk melihat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan lokal sebagai upaya perbaikan sistem pemilihan umum (17/7/2025). Afifuddin mengatakan, perbaikan itu tak hanya pada penyelenggaraan, tetapi juga pada penyelenggara, peserta, hingga iklim demokrasi secara keseluruhan. Terkait masalah

PDI-P telah mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal. Namun, sikap dari partai berlambang banteng itu masih menanti keputusan dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Aria mengatakan Megawati kemungkinan mengumpulkan opsi-opsi yang dikumpulkan kemarin, untuk dirapatkan Bersama, lalu akan menjadi sikap partai yang akan menjadi sikap

Mendagri Tito Karnavian mengatakan pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemerintah akan melakukan kajian sebelum mengambil tindak lanjut atas putusan MK tersebut. Tito menjelaskan, kementerian dan lembaga yang terkait akan terlibat, di antaranya Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Hukum, hingga Kementerian Koordinator Bidang

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) serentak nasional dan daerah, masih dikaji. Menurut dia, Komisi II DPR masih mengkaji putusan MK itu karena mekanisme jabatan DPRD tidak bisa diisi hanya sementara. Dede Yusuf menyebut, putusan MK menimbulkan

Sambil mengkaji secara mendalam implikasi teknis dan yuridisnya, DPR kini memilih menunggu sikap resmi dari pimpinan DPR, partai politik, serta Presiden Prabowo Subianto sebelum menentukan langkah lanjutan. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf (13/7/2025). Koordinasi di tingkat elite politik menjadi prasyarat mutlak.