KEGIATAN

Kasus Proyek PDNS, Bekas Pejabat Kominfo Didakwa Rugikan Keuangan Negara Rp 140,8 Miliar

Kedua bekas pejabat Kominfo, yakni Dirjen Aplikasi Informatika Pemerintahan Kominfo periode 2016-2024 Semuel Abrijani Pangerapan dan Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah Kominfo 2019-2023 Bambang Dwi Anggono, disebut menerima suap dengan total senilai Rp 9 miliar agar memenangkan PT Aplikanusa Lintasarta, dalam tender proyek tersebut. Selain Samuel dan Bambang, perkara ini

Selengkapnya »

KPK Selidiki Whoosh, Duga Ada Tanah Negara Dijual Lagi ke Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada tanah yang seharusnya milik negara yang dijual lagi oleh oknum ke negara dalam penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh. Hal ini disampaikan Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, pada Senin (10/11/2025). Selain

Selengkapnya »

Penyelidikan Ledakan SMAN 72 Didorong Transparan, Cegah Simpang Siur Informasi

Anggota Komisi X DPR Ratih Megasari Singkarru mendorong penyelidikan peristiwa ledakan di SMAN 72, Kelapa Gading, Jakarta, dilakukan dengan transparan dan terbuka. Menurutnya, keterbukaan dari setiap perkembangan hasil penyelidikan menjadi penting untuk mencegah kesimpangsiuran berita. Ratih menjelaskan, saat ini sudah muncul banyak simpang siur informasi terkait ledakan di SMAN 72

Selengkapnya »

Taklimat Prabowo, Slogan Baru Gerindra, dan Tantangan Menjaga Kepercayaan Publik

Sebuah pesan tegas muncul dalam acara ”Taklimat Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra” yang digelar tertutup di Bogor (8/11/2025). Slogan baru Gerindra, bertuliskan ”Kompak, Bergerak, Berdampak”, ditampilkan di layar besar di hadapan para kader Gerindra. Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyampaikan pesan kepada seluruh kader Partai

Selengkapnya »

Istana Ungkap Alasan Soeharto dan 9 Lainnya Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto bakal memberi gelar Pahlawan Nasional kepada setidaknya 10 orang termasuk Presiden ke-2 RI Soeharto. Prasetyo mengatakan pemberian gekar merupakan bagian dari bagaimana menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin, yang sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara. Kendati demikian,

Selengkapnya »

KPK Belum Tetapkan Tersangka Sekdis PUPR Riau Ferry Yuanda yang Terjaring OTT Bersama Gubernur Riau Abdul Wahid

KPK belum menetapkan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Riau, Ferry Yuanda, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang menyeret Gubernur Abdul Wahid. Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, membenarkan bahwa Ferry Yuanda

Selengkapnya »

Tuntutan Publik terhadap Standar Etik Penyelenggara Pemilu Kian Tinggi

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengatakan, lembaganya kini menjadi sorotan publik, terutama terkait berat-ringannya sanksi bagi para teradu ataupun kepuasan pengadu dalam kasus pelanggaran etik. Hal ini disampaikan Heddy Lugito dalam dalam pelantikan dan pembekalan kepada anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD), pada Kamis (6/11/2025). Menurut Heddy Lugito,

Selengkapnya »

DPR Belum Putuskan Tindak Lanjut soal 30 Persen Perempuan di AKD

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, implementasi putusan MK yang memerintahkan penataan ulang komposisi pimpinan AKD akan memiliki implikasi yang luas (6/11/2025). Oleh karena itu, diskusi dan kajian mendalam harus dilakukan, baik bersama dengan pimpinan DPR maupun para ketua fraksi di DPR. Ketua Badan Legislatif DPR Bob Hasan mengakui tantangan terbesar

Selengkapnya »

Abdul Wahid Tersangka, Cak Imin Minta Kader PKB Harus Belajar agar Tak Terulang

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta seluruh kader partainya untuk mengambil pelajaran dari penetapan tersangka korupsi terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid. Muhaimin menyampaikan, terkait status Abdul Wahid di internal partai, akan diproses PKB sesuai mekanisme organisasi. Wakil Ketua Umum PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal menambahkan, PKB

Selengkapnya »
Search