Jokowi dinilai lebih baik bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ketimbang ke Partai Golkar. Politikus PSI Ade Armando mengungkapkan alasannya yakni Golkar merupakan partai politik (parpol) besar dengan banyak faksi. Kondisi Golkar semacam itu diprediksi tidak akan membuat Jokowi mudah untuk bisa mengatur parpol seperti keinginannya. Hal ini disampaikan
Presiden Prabowo Subianto berbicara tegas terkait konflik di Palestina dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-2 ASEAN-Gulf Cooperation Council (GCC). Prabowo menyampaikan seruan kuat untuk solidaritas ASEAN dan negara-negara Teluk terhadap konflik yang terjadi di Palestina. Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia untuk memainkan peran aktif dalam mendukung rakyat Palestina, termasuk dalam misi
MK menyatakan, keputusannya memerintahkan negara untuk menggratiskan pendidikan dasar di sekolah negeri dan swasta sejalan dengan standar hak asasi manusia (HAM) yang diakui secara internasional. Hal ini memberikan pemahaman bahwa pendidikan dasar adalah hak warga negara yang harus dipenuhi dan merupakan kewajiban negara untuk memenuhi hak tersebut. MK juga menyebut
Ketua DPR Puan Maharani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/5/2025), mengatakan, usulan kenaikan dana bantuan partai politik (parpol) bisa saja dimaksudkan untuk mengurangi potensi korupsi dengan mencukupi kebutuhan operasional partai. Namun, usulan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menekankan bahwa
Hingga Senin (26/5/2025), Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelenggarakan PSU di 22 daerah. Saat ini tinggal dua daerah yang belum menggelar PSU. Dua daerah itu adalah Provinsi Papua dan Kabupaten Boven Digoel di Papua Selatan, yang akan diadakan pada 6 Agustus 2025. Selain itu, KPU juga masih harus menggelar PSU
Bursa calon ketua umum PPP kini sedang hangat dibicarakan. Sebab, ada sejumlah nama di luar kader PPP yang disebut menjadi kandidatnya. Salah satunya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Masuknya nama Amran sebagai calon yang diunggulkan ternyata membawa nama lain yang diduga terkait, yakni Haji Isam atau Andi Syamsudin Arsyad, pemilik PT
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dicecar hingga diultimatum untuk minta maaf oleh legislator PDI-P saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen (26/5/2025). Hal itu terjadi karena pernyataan Budi Arie dalam prgram Gaspol!” yang tayang di kanal YouTube Kompas.com pada 22 Mei 2025. Dalam acara tersebut, Budi
Ketua DPR RI, Puan Maharani menyoroti kemampuan keuangan negara dalam menanggapi usulan kenaikan dana bantuan untuk partai politik (parpol). Puan berpesan, jangan sampai usulan kenaikan dana partai politik itu mengabaikan kemampuan keuangan negara. Dalam kesempatan itu, Puan tidak menyebutkan secara detail besaran dana yang semestinya diberikan untuk parpol. Puan mengatakan
Beragam kalimat pujian dan sanjungan terus diutarakan presiden Prabowo Subianto sepanjang kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) China Li Qiang di Indonesia pada Sabtu (24/5/2025) dan Minggu (25/5/2025) kemarin. Puja-puji ini disampaikan Prabowo berkaitan dengan beragam proyek yang dikerjakan pemerintah Indonesia bersama China. Dia bahkan menegaskan bahwa hubungan paling strategis dan
Isu reshuffle Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat. Kini, isu itu muncul kembali setelah ada desakan untuk merombak sejumlah nama dalam kabinet. Salah satu desakan itu datang dari aktivis Rocky Gerung, yang menilai Kabinet Merah Putih perlu diisi dengan energi baru demi efektivitas pemerintahan. Rocky
Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi UI Eko Prasojo, mengatakan seharusnya usulan tersebut disertai dengan kajian mendalam sehingga dampak-dampak dari kebijakan itu ikut diperhitungkan (22/5/2025). Eko mengingatkan, kebijakan perpanjangan usia pensiun bisa bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi yang mendorong assessment kompetensi sebagai dasar pengelolaan sumber daya manusia (SDM) ASN. Jika usia
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (22/5/2025), menyampaikan, kondisi partai politik di Indonesia masih memerlukan penguatan agar mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Salah satu kuncinya bisa diwujudkan lewat pengaturan sumber dana partai. Bima Arya menyatakan, konsepnya sudah termuat dalam Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).
