Bakal capres PDI-P, Ganjar Pranowo, menyambut positif kerja sama politik antara PDI-P dan Partai Hanura yang diresmikan pada Senin (28/8/2023). Karena kerja sama itu, otomatis dukungan parpol untuk Ganjar secara resmi bertambah. Ganjar juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, akan digelar konsolidasi partai politik pengusung Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024.
Prabowo mengatakan bahwa diskusi soal penentuan nama koalisi yang baru memang dilakukan dengan singkat sebelum acara HUT ke-25 PAN dimulai. Momen itu dibahas oleh Prabowo, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra. Sementara itu, Muhaimin Iskandar
Pengajar hukum kepemiluan Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menegaskan bahwa Bawaslu RI berwenang menangani pelanggaran administrasi pemilu yang berkaitan dengan penyelewengan tata cara, prosedur, dan mekanisme tahapan pemilu. Secara regulasi, dalam PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye, partai politik peserta pemilu dilarang melakukan kampanye sebelum masa kampanye dimulai pada 28
Anies Baswedan diketahui telah menemui Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Salim Segaf Aljufri akhir pekan lalu. Setelah pertemuan tersebut, Presiden PKS, Ahmad Syaikhu menyampaikan bahwa partainya menyerahkan keputusan soal cawapres kepada Anies. Sejauh ini, belum ada nama yang terindikasi bakal mendampingi Anies. Anies bersama Tim 8 Koalisi Perubahan
Anies Baswedan bersama Tim Delapan dari KPP menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Bogor, pada Jumat (25/8/2023) malam. Wakil Sekjen Partai Demokrat, Renanda Bachtar, mengatakan SBY ingin mendengarkan secara langsung kendala yang dialami KPP. Salah satunya mengenai elektabilitas Anies yang merosot versi lembaga survei. Sementara,
Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, mengatakan KPU wajib memberikan lebih banyak informasi mengenai bakal calon anggota legislatif kepada publik, termasuk status bakal caleg bekas narapidana kasus korupsi. Ini merupakan hak publik dalam kategori right to know agar hadir partisipasi masyarakat apalagi ini menyangkut para
Bawaslu RI mengingatkan agar jangan sampai ada atribut partai politik dalam acara debat yang diikuti orang yang digadang-gadang bakal menjadi capres Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Debat tersebut diketahui akan digelar oleh Bandan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) pada September 2023. Komisioner Bawaslu RI,
Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Tim 8 KPP melakukan pertemuan selama 4 jam, pada Kamis (24/8/2023). Anies menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan pertemuan yang rutin dilakukan. Masing-masing partai disebut melaporkan hasil pekerjaan mereka masing-masing, dengan progress yang menggembirakan. Anies
Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Mardiono di Jakarta, Kamis (24/8/2023), mengatakan, partainya hingga kini terus menjalin komunikasi dengan PDI-P untuk memperjuangkan Sandiaga menjadi bakal cawapres dari Ganjar. Meski demikian, PPP juga tetap menjalin komunikasi dengan partai politik lain, salah satunya Partai Demokrat. Dari komunikasi itu, lanjut Mardiono, mungkin saja muncul
Hingga Rabu (23/8/2023), MK telah meregistrasi sembilan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu. Politisi PKS, Nasir Djamil, mengatakan semakin bertambahnya permohonan perkara pengujian batas usia minimal capres-cawapres menunjukkan ada intensi politik di balik pengujian materi tersebut. MK diminta berhati-hati agar tidak terseret
Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) sebaiknya segera memutuskan uji materi gugatan batas usia bagi capres dan cawapres (23/8/2023). Menurut dia, putusan tersebut akan memberikan kepastian dan ketenangan untuk masyarakat. Mardiono melanjutkan, pemerintah tentu ingin masyarakat Indonesia memiliki kepastian untuk mempersiapkan pilihan kepada sosok capres-cawapres dalam
Survei Litbang Kompas mencatat adanya kenaikan elektabilitas sejumlah parpol di Indonesia. Kenaikan tersebut tampak ketika dibandingkan dengan elektabilitas suara partai politik pada survei periode Mei 2023. Tercatat PDI-P memimpin elektabilitas dengan meraih 24,4 persen suara. Sebelumnya pada Mei, PDI-P meraih 23,3 persen suara. Posisi kedua ditempati Gerindra yang meraih 18,9
