Wakil Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Andy Budiman, menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait batas usia pencalonan kepala daerah tidak ada hubungannya dengan PSI maupun ketua umumnya, Kaesang Pangarep. Andy menuturkan, gugatan yang akhirnya diputus MA itu diajukan oleh Partai Garuda. Andy mengklaim, tidak ada komunikasi sama sekali
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, mengingatkan pemerintah agar menganalisis dengan tepat dan mendalam substansi dari RUU Polri dan RUU TNI (2/6/2024). Sebab, koalisi masyarakat sipil menemukan pasal-pasal yang membahayakan bagi bangsa Indonesia ke depan, mulai dari sisi keamanan, hubungan antarkelembagaan, perlindungan HAM, hingga ruang demokrasi. Isnur
Fraksi PDIP di DPR menyoroti potensi kenaikan anggaran lewat revisi UU TNI dan Polri yang akan mengubah batas usia pensiun anggota dari 58 menjadi 60 tahun. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dari PDIP, M. Nurdin, menjelaskan bahwa anggaran menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan imbas usulan perubahan masa pensiun
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Dedi Mulyadi mengakui, pembentukan postur kabinet periode 2024–2029 bakal terimplikasi dari gaya politik Prabowo Subianto. Menurut dia, gejolak politik yang mungkin terjadi karena akomodasi politik yang tidak sesuai bisa mengganggu jalannya pemerintahan. Namun, langkah untuk mengakomodasi kekuatan politik di luar koalisi membutuhkan pijakan hukum.
Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto, mengatakan Papua adalah salah satu daerah yang menjadi fokus dan perhatian pemerintah dalam gelaran Pilkada 2024. Hadi menyebut perlu ada perhatian khusus terhadap situasi dan kondisi stabilitas politik, hukum, dan keamanan menjelang penyelenggaraan Pilkada di Papua, agar tahapan Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar. Selain
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menyebut bahwa Anies Baswedan memiliki modal yang mampu menarik parpol untuk mengusungnya maju pada Pilkada Jakarta 2024. Menurut Ujang, Anies sebagai petahana punya modal elektabilitas, popularitas, isi tas, dan akseptabilitas atau penerimaan dari publik dan parpol. Nasdem dan PKB mengisyaratkan bakal merapat
Persetujuan Revisi UU Kementerian Negara menjadi RUU inisiatif DPR diambil dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (28/5/2024). Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, DPR akan segera mengajukan usulan pembahasan RUU Kementerian Negara kepada Presiden Joko Widodo. Salah satu ketentuan yang diusulkan diubah melalui
Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Azhar Simanjuntak, mengatakan Bobby Nasution berpeluang besar diusung Partai Gerindra di Pilgub Sumatera Utara 2024. Dahnil menyebut di Pilkada 2024, Gerindra mengutamakan para kader untuk maju. Bobby saat ini baru mendaftar sebagai kader Partai Gerindra. Ia juga telah mendaftar sebagai bakal calon gubernur dari Gerindra.
Sejumlah partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju tidak sepakat terhadap gagasan pembentukan regulasi untuk mengatur posisi yang setara bagi partai yang berada di dalam koalisi dan di luar pemerintahan. Ide kesetaraan parpol muncul dalam poin kedua rekomendasi eksternal Rakernas V PDI-P. PDI-P menilai untuk meningkatkan kualitas demokrasi, Indonesia memerlukan fungsi
Presiden Joko Widodo mengingatkan, selama ini birokrasi membuat masyarakat semakin ruwet dengan selalu membuat beragam aplikasi. Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, saat ditanya Presiden Jokowi di pembukaan SPBE Summit 2024 dan peluncuran Govtech Indonesia, pada Senin (27/5/2025), terdapat 400 aplikasi. Di suatu kementerian lain, menurut Presiden, ada yang mencapai
Setelah gagal mencalonkan diri dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta dari jalur perseorangan, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mulai intens menjalin komunikasi, baik secara formal maupun informal, dengan sejumlah partai politik. Meski demikian, Sudirman belum bisa mengungkapkan parpol mana saja yang dimaksud sebab proses komunikasi belum final
Hingga akhir Rapat Kerja Nasional V, Minggu (26/5/2024), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P belum memutuskan akan berada di dalam atau di luar pemerintahan presiden-wakil presiden terpilih. Dalam penutupan Rakernas V PDI-P, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani membacakan 17 rekomendasi eksternal Rakernas V. Sekretaris Tim Pemenangan Pilkada 2024 PDI-P Aria
