Di tengah masifnya kritik masyarakat sipil, DPR tetap melanjutkan proses legislasi RUU TNI dan RUU Polri. Pada Jumat (7/6/2024), DPR secara resmi mengusulkan pembahasan RUU TNI dan RUU Polri kepada Presiden Joko Widodo. Kini, pembahasan RUU TNI dan RUU Polri tinggal menunggu persetujuan pemerintah (pengiriman surat presiden) sekaligus daftar inventarisasi
Setelah sepakat untuk mengusung pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak untuk maju di Pemilihan Gubernur Jawa Timur, Koalisi Indonesia Maju berencana untuk kembali bergabung di beberapa daerah lain. Sekjen PAN, Eddy Soeparno, mengakui Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengupayakan untuk kembali bergabung pada pilkada serentak 2024 (9/6/2024). Lima parpol yang
Dalam sepekan terakhir, media sosial dibanjiri unggahan berisi kalimat ”All Eyes on Papua”. Unggahan itu merupakan bentuk solidaritas dari masyarakat kepada suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan, dan suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya, yang ingin menyelamatkan hutannya. Masyarakat adat tersebut bakal terdampak pembukaan lahan di Papua yang
Partai Nasdem secara resmi memberikan surat rekomendasi kepada putra sulung Presiden ke-3 BJ Habibie, Ilham Akbar Habibie, untuk maju di Pilkada Jawa Barat 2024. Surat rekomendasi diberikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kepada Ilham Habibie di Kantor DPP Nasdem (6/6/2024). Turut hadir Sekretaris Jenderal Hermawi Taslim dan
Usulan buat mengembalikan sistem pemilihan presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau secara tidak langsung ternyata mendapat dukungan dari Mantan Ketua MPR periode 1999-2004, Amien Rais. Amien sepakat jika sistem pemilihan presiden dan wakil presiden dikembalikan melalui mekanisme Sidang Umum MPR seperti sebelum era reformasi. lasan Amien mendukung usulan itu
Adapun perkara yang akan diputus Kamis (5/6/2024) ini merupakan perkara calon anggota legislatif perseorangan maupun partai politik. Pembacaan putusan tersebut rencananya digelar selama tiga hari, mulai Kamis (6/6/2024) hingga Senin (10/6/2024). Jika pada Kamis sebanyak 37 putusan dibacakan, maka pada hari Jumat MK akan membacakan putusan 38 perkara dan Senin
Ketua DPR, Puan Maharani, berharap pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) tak membuat proyek terhambat dan menggoyahkan calon investor (4/6/2024). Puan juga meminta pemerintah terbuka menjelaskan alasan mundurnya kedua pucuk pimpinan Otorita IKN itu. Bila pemerintah tak transparan,
Bobby Nasution mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bakal calon kepala daerah yang diselenggarakan PKB di Kantor DPP PKB (4/6/2024). Seusai ujian, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mengatakan bahwa Bobby lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan. Tidak hanya itu, Bobby juga dinilai berprestasi selama memimpin Medan. Kendati demikian, tambahnya, uji
Dalam sepekan ini beredar dua versi salinan putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 terkait uji materi Pasal 4 Ayat (1) Huruf d PKPU No 9/2020. Salinan putusan versi pertama beredar di sejumlah kalangan pada 30 Mei 2024 atau sehari setelah diputus oleh majelis hakim. Salinan putusan setebal 63 halaman itu mengabulkan
Salah satu hakim agung kamar tata usaha negara, Cerah Bangun, mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan syarat usia minimal calon kepala daerah. Cerah Bangun tidak sependapat dengan dua hakim agung lain, yaitu Yulius yang merupakan Ketua Kamar TUN MA sekaligus
Anggota Komisi VI dari Fraksi PDI-P, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, mengatakan berdasarkan informasi yang ia dapatkan, Bambang bukan mundur, melainkan “dimundurkan”, karena tidak mampu memenuhi target yang diberikan(3/6/2024). Deddy menambahkan tidak ada satu investor pun yang sudah memberikan kepastian untuk berinvestasi di IKN. Investor dari luar negeri nihil, dan investor
Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Indonesia Neni Nur Hayati, melihat manuver politik, untuk memberi jalan bagi Kaesang Pangarep dalam Pilkada serentak 2024, sejak lama didesain untuk mengakali konstitusi agar Kaesang tidak memiliki hambatan untuk mencalonkan sebagai calon gubernur atau wakil Gubernur. Neni juga menyatakan tidak terkejut dengan sikap
