Dua orang mahasiswa, Fahrur Rozi dari UIN Syarif Hidayatullah dan Anthony Lee dari Podomoro University, melayangkan uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam dokumen gugatan yang dilayangkan pada 11 Juni itu, keduanya meminta agar MK
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P siap membantu dan memberikan pendampingan hukum kepada Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dalam menghadapi berbagai kasus hukum yang kini menimpanya. Wakil Sekjen PDI-P, Utut Adianto, mengatakan sebagai sesama kader, dirinya tentu merasa prihatin dengan berbagai kasus hukum yang kini menimpa Hasto (13/6/2024). Utut menyampaikan
Wakil Ketua Umum Gerindra, Habiburokhman, mengatakan hingga saat ini, Gerindra terus menjalin komunikasi intensif dengan Golkar untuk membicarakan calon gubernur yang tepat untuk diusung di Jakarta (13/6/2024). Dari gestur politik yang ditunjukkan Kamil terlihat bahwa mantan Gubernur Jawa Barat itu lebih berkeinginan untuk maju di Pilkada Jakarta. Gerindra meyakini Kamil
KPU hanya memberi kesempatan untuk 4 partai politik memperbaiki daftar calegnya untuk memenuhi 30 persen caleg perempuan pada pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPRD Gorontalo daerah pemilihan (dapil) 6. Empat partai politik itu yakni PKB, Gerindra, Nasdem, dan Demokrat. Putusan MK terkait dapil Gorontalo 6 itu mengabulkan gugatan sengketa dari
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, mengaku tidak sepakat dengan pandangan Mendagri, Tito Karnavian, bahwa Pilkada secara langsung bisa menghambat pembangunan karena terjadi konflik antar kepala daerah. Menurut dia, persoalan pembangunan akan bergantung pada pemimpin daerah tersebut, bukan didasarkan pada mekanisme pemilihan kepala daerah. Viva juga menyebut, persoalan pembangunan
Dua bulan jelang tahapan pendaftaran peserta Pilkada 2024 dibuka, sejumlah parpo) melirik Anies Rasyid Baswedan untuk kembali diusung sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Hingga Rabu (12/6/2024), baru PKB yang memutuskan untuk mengusung Anies dalam Pilkada Jakarta. Pada Rabu (12/6/2024) siang, Ketua DPW PKB Provinsi DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas telah mengumumkan
Kendati upacara peringatan 17 Agustus tetap digelar di Ibu Kota Nusantara, diakui fasilitas IKN belum sepenuhnya memadai. Oleh karenanya, upacara dan perayaan di IKN belum dapat dilakukan secara besar-besaran. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat menjelaskan alasan penyelenggaraan peringatan Proklamasi Kemerdekaan di dua tempat, yakni di Jakarta dan IKN.
Kepala Staf Presiden Moeldoko saat ditemui seusai rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6/2024), mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan kapan surat presiden (surpres) atas RUU TNI dan RUU Polri akan dikirim ke DPR. Moeldoko berharap masyarakat tidak merespons berlebihan atas substansi RUU TNI dan RUU
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, mendukung Gubernur Sumatera Selatan 2019-2023 Herman Deru berpasangan dengan Bupati Lahat 2018-2023, Cik Ujang. Sementara di Maluku, Demokrat mendukung Gubernur Maluku 2019-2024 Murad Ismail berpasangan dengan anggota DPR 2009-2019, Michael Wattimena. Baik Cik Ujang maupun Michael Wattimena merupakan kader Demokrat. Menurut AHY, penentuan
Operator seluler minta adanya aturan jika fitur Direct-to-Cell Starlink diaktifkan. Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSi) mengingatkan bahwa setiap teknologi harus ada aturan dan izin tersendiri. Oleh karena itu, pemerintah juga harus membuat aturan untuk layanan Direct-to-Cell lewat proses yang seharusnya. Marwan mengingatkan harus ada konsultasi publik saat membuat sebuah
Pada Senin (10/6/2024), Mahkamah Konstitusi telah menuntaskan pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) anggota legislatif. Dari 299 perkara yang diregistrasi, 44 perkara dikabulkan seluruhnya dan dikabulkan sebagian. Jumlah perkara yang dikabulkan MK meningkat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan sengketa Pileg 2019. Pada sengketa Pileg 2019, perkara yang dikabulkan
Ketua KPU, Hasyim As’yari, mengatakan pihaknya kini sedang membahas tindak lanjut atas putusan MA tersebut bersama Bawaslu, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kemendagri (10/6/2024). Hasyim pun belum dapat memastikan kapan proses harmonisasi itu akan selesai. Hasyim juga belum dapat memastikan apakah putusan MA tersebut akan berlaku di Pilkada 2024 ini.
