Kaesang Pangarep mengaku dirinya belum menentukan arah politik partainya setelah didapuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Khususnya terkait arah dukungan PSI di Pilpres 2024. Awalnya, awak media menanyakan apakah PSI bakal mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto sebagai bakal capres. Lalu, Kaesang pun mempertanyakan mengapa nama Anies Baswedan
Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, mengatakan PDI-P akan menggelar Rakernas IV 2023 di JIExpo Kemayoran, pada 29 September hingga 1 Oktober mendatang. Rakernas IV 2023 mengambil tema ”edaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat” dengan subtema ”Supremasi Kepemimpinan Indonesia bagi Dunia”. Sebelum dimatangkan di rakernas, PDI-P telah mengadakan sejumlah diskusi yang melibatkan
Kaesang Pangarep ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2023–2028 dalam Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) Deklarasi Politik PSI, di Jakarta, pada Senin (25/9/2023) malam. Dalam agenda itu, Dewan Pembina PSI juga mengangkat mantan Ketua Umum PSI Giring Ganesha dan Pelaksana Tugas Sekjen PSI Isyana Bagoes Oka sebagai anggota dewan
KPU RI mengeklaim sedang mengkaji solusi atas kemungkinan para petugas badan ad-hoc di bawah naungan KPU bekerja dobel (double job), sehubungan dengan majunya Pilkada 2024. Badan ad-hoc ini merupakan panitia/petugas yang direkrut untuk waktu tertentu alias tidak permanen, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara
Salah satu koalisi parpol yang telah bekerja sama untuk pemenangan Pileg 2024 adalah koalisi pengusung bakal capres, Ganjar Pranowo. Menurut Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, keempat parpol dalam koalisi menempuh langkah konsolidasi di setiap dapil untuk Pileg 2024 (24/9/2023). Kerja samaini penting agar parpol ataupun caleg dalam barisan koalisi yang sama
Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, yang resmi menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia diusulkan menjadi ketua umum. Menurut Sekretaris Jenderal PSI Isyana Bagoes Oka, usulan itu disampaikan oleh kader-kader mereka di daerah. Di sisi lain, jika usulan itu disetujui maka hal tersebut akan memperlihatkan persoalan kaderisasi di tubuh PSI. Isyana
Bawaslu RI merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dengan isu strategis netralitas aparatur sipil negara (ASN), Kamis (21/9/2023). Di tingkat provinsi, netralitas ASN jadi isu paling rawan, yakni di 22 provinsi. Sementara itu, di tingkat kabupaten kota, isu netralitas ASN menjadi yang paling rawan di 347 kabupaten kota. Sepuluh provinsi dinilai
Peneliti Ahli Utama kluster Partisipasi Politik, Pemerintahan, dan Otonomi Daerah PRP BRIN, Firman Noor, melalui hasil kajian bersama rekan-rekannya mengatakan Presiden sudah melanggar prinsip demokrasi ‘terlalu jauh ke dalam’ (in too deep) hingga mengetahui dinamika internal partai politik. Hal ini menunjukkan memperlihatkan peluang Jokowi buat melakukan intervensi dalam persoalan politik
Sembilan fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat belum satu suara mengenai usulan perubahan jadwal Pemilihan Kepala Daerah 2024. Jika disepakati anggota DPR dan penyelenggara pemilu, untuk mengubah jadwal Pilkada, diperlukan perubahan setidaknya empat pasal dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat, pada
Dalam pidatonya pada pembukaan Rapimnas Demokrat tahun 2023, pada Kamis (21/9/2023) malam, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan harapan kandidat yang didukung Partai Demokrat akan memperjuangkan perubahan dan perbaikan bangsa. Rapimnas Partai Demokrat 2023 dengan agenda deklarasi calon presiden dihadiri Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang
Partai-partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) tengah menggodok konten visi misi untuk pencalonan Prabowo Subianto sebagai bakal capres pada Pilpres 2024. Sekjen Partai Golkar, Lodewijk F Paulus, menyebut bahwa KIM tengah mengebut proses penyusunan konten tersebut karena waktu kampanye yang sudah semakin dekat. Lodewijk mengatakan, dalam pertemuan Rabu (20/9/2023)
Mendagri, Tito Karnavian, mengusulkan Perppu Pilkada kepada Komisi II DPR. Tito kemudian mengungkapkan sejumlah isi dari Perppu Pilkada tersebut. Tito menjelaskan bahwa ada enam poin penyesuaian terhadap UU yang mengatur mengenai pilkada. Pertama adalah antisipasi kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025. Tito mengatakan, untuk mengantisipasi kekosongan kepala daerah pada
