Anies Baswedan bersama Tim Delapan dari KPP menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Bogor, pada Jumat (25/8/2023) malam. Wakil Sekjen Partai Demokrat, Renanda Bachtar, mengatakan SBY ingin mendengarkan secara langsung kendala yang dialami KPP. Salah satunya mengenai elektabilitas Anies yang merosot versi lembaga survei. Sementara,
Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, mengatakan KPU wajib memberikan lebih banyak informasi mengenai bakal calon anggota legislatif kepada publik, termasuk status bakal caleg bekas narapidana kasus korupsi. Ini merupakan hak publik dalam kategori right to know agar hadir partisipasi masyarakat apalagi ini menyangkut para
Bawaslu RI mengingatkan agar jangan sampai ada atribut partai politik dalam acara debat yang diikuti orang yang digadang-gadang bakal menjadi capres Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Debat tersebut diketahui akan digelar oleh Bandan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) pada September 2023. Komisioner Bawaslu RI,
Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Tim 8 KPP melakukan pertemuan selama 4 jam, pada Kamis (24/8/2023). Anies menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan pertemuan yang rutin dilakukan. Masing-masing partai disebut melaporkan hasil pekerjaan mereka masing-masing, dengan progress yang menggembirakan. Anies
Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Mardiono di Jakarta, Kamis (24/8/2023), mengatakan, partainya hingga kini terus menjalin komunikasi dengan PDI-P untuk memperjuangkan Sandiaga menjadi bakal cawapres dari Ganjar. Meski demikian, PPP juga tetap menjalin komunikasi dengan partai politik lain, salah satunya Partai Demokrat. Dari komunikasi itu, lanjut Mardiono, mungkin saja muncul
Hingga Rabu (23/8/2023), MK telah meregistrasi sembilan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu. Politisi PKS, Nasir Djamil, mengatakan semakin bertambahnya permohonan perkara pengujian batas usia minimal capres-cawapres menunjukkan ada intensi politik di balik pengujian materi tersebut. MK diminta berhati-hati agar tidak terseret
Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) sebaiknya segera memutuskan uji materi gugatan batas usia bagi capres dan cawapres (23/8/2023). Menurut dia, putusan tersebut akan memberikan kepastian dan ketenangan untuk masyarakat. Mardiono melanjutkan, pemerintah tentu ingin masyarakat Indonesia memiliki kepastian untuk mempersiapkan pilihan kepada sosok capres-cawapres dalam
Survei Litbang Kompas mencatat adanya kenaikan elektabilitas sejumlah parpol di Indonesia. Kenaikan tersebut tampak ketika dibandingkan dengan elektabilitas suara partai politik pada survei periode Mei 2023. Tercatat PDI-P memimpin elektabilitas dengan meraih 24,4 persen suara. Sebelumnya pada Mei, PDI-P meraih 23,3 persen suara. Posisi kedua ditempati Gerindra yang meraih 18,9
Komnas HAM menegaskan, pembatasan usia minimal pencalonan presiden dan wakil presiden tidak bisa disebut sebagai pelanggaran HAM. Pasalnya, hak politik bukan salah satu HAM yang tidak dapat dikurangi atau non-derogable rights dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun. Komisioner Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan Pembatasan atau pengaturan seperti
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri buka suara soal manuver politik kadernya, Budiman Sudjatmiko, yang justru mendukung bakal calon presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan Megawati sewaktu menjumpai para kadernya, di Kantor DPD PDI-P Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Selasa (22/8/2023). Megawati mengatakan situasi perpolitikan di akhir periode kedua
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan isu Ketua Umum PDIP Megawati mengusulkan untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Presiden Jokowi, tidak benar. Hasto melakukan konfirmasi kepada Megawati Soekarnoputri yang mengatakan isu tersebut sama sekali tidak benar karena beliau mendirikan KPK itu dalam suatu spirit untuk memenuhi amanat dari reformasi (22/08/2023).
Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, merespons acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dilakukan Selasa (22/8/2023) malam, dengan menyebutkan bahwa partainya tetap membuka peluang kerja sama jika pada akhirnya PSI akan mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Dalam, acara Kopdarnas turut hadir beberapa kader PDI-P, yakni Wali
